Lapor Pak Jokowi! Proyek Ini Bukti Kontraktor Lokal Riau Jadi Penonton di Blok Rokan, Dulu Janjinya Keadilan Ekonomi Daerah
Blok Rokan di era Pertamina. Foto: SabangMeraukeNews.com
SABANGMERAUKE NEWS, Pekanbaru - Janji keadilan ekonomi daerah dan penguatan (naik kelas) pengusaha lokal Riau di era baru Blok Rokan saat dikelola Pertamina sepertinya masih jauh dari harapan. Kalangan pengusaha lokal Riau merasa jadi penonton, justru ketika blok migas terbesar kedua di Tanah Air itu dikelola oleh BUMN sejak 9 Agustus 2021 lalu.
"Janji itu masih tinggal janji, seperti lirik lagu karya Rinto Harahap. Buktinya, kami merasa seperti tak berdaya dan turun kelas," kata seorang pengusaha lokal Riau yang biasa bermain di Blok Rokan, Jumat (5/8/2022).
BERITA TERKAIT: Komentar Menohok APJPMI Soal Klaim AKMR yang Sebut Kebijakan Proyek di Blok Rokan Sudah Fair dan Transparan: Kayaknya Gak Gitu Sih!
Menurutnya, pengelolaan Blok Rokan di bawah kendali Pertamina melalui cucunya PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) justru memperkuat dominasi BUMN dan menyisihkan kontraktor lokal.
Dulunya, kontraktor lokal banyak berkontrak langsung dengan PT Chevron Pacific Indonesia (CPI), perusahaan asal Amerika Serikat yang puluhan tahun bercokol di Blok Rokan.
"Dulu, perusahaan dan kontraktor lokal biasa-biasa saja berkontrak langsung dengan Chevron. Sekarang, justru kita seakan harus berkontrak dengan anak cucu cicit BUMN. Ini kan namanya kita turun kelas. Dulu dijanjikan kalau kontraktor lokal naik kelas, tapi yang terjadi sebaliknya. Kita sudah capek melihat keadaan ini, semoga didengar Pak Jokowi," kata pengusaha tersebut.
BERITA TERKAIT: Peraturan Menteri Ini Biang Kerok Kontraktor Riau Terancam Bangkrut 'Dimangsa' Anak Cucu Cicit BUMN di Blok Rokan: Diteken Menteri Erick Thohir
Salah satu contoh kontraktor lokal menjadi penonton dibuktikan adanya surat undangan panitia tender PT PHR tertanggal 28 Juli 2022 lalu. Dalam surat yang diterima media ini, panitia mengundang sebanyak 6 perusahaan untuk pengambilan dokumen tender dan penyampaian dokumen penawaran.
Ironisnya, seluruh perusahaan yang diundang, diduga kuat tak satu pun yang merupakan kontraktor lokal daerah Riau. Padahal, jenis pekerjaan proyek yang ditender dengan sistem direct selection itu, sifatnya tak terlalu canggih. Yakni diduga berupa pengerjaan perawatan jalan dan pembuatan tapak sumur minyak (wellpad) di ladang minyak Blok Rokan.
Dalam surat undangan tersebut, panitia menyampaikan ada 3 paket pekerjaan, yakni dengan nomor SPHR00083A untuk paket SMO Construction Service WUR Eartwork Well Development Package 1. Paket kedua yakni nomor SPHR00085A yakni paket SMO Construction Service WUR Earthwork Well Development Package 2. Sementara, paket ketiga yakni SMO Construction Service WUR Earthwork Non Well Development dengan nomor SPHR00084A.
Informasi yang diperoleh, nilai masing-masing paket proyek tersebut mencapai Rp 400 miliar.
Adapun keenam perusahaan yang diundang yakni PT Bahana Cipta Internusa yang dalam penelusuran media merupakan perusahaan asal Balikpapan, Kalimantan Timur. Kemudian PT Timas Suplindo berkantor pusat di Jakarta dan PT Catur Elang Perkasa juga berkantor pusat di Jakarta.
Tiga perusahaan lain adalah merupakan BUMN dan anak cucu BUMN yakni PT Wijaya Karya, PT Elnusa dan PT PGAS Solution.
"PT Pertamina Hulu Rokan sebagai pengguna barang dan jasa sekaligus pelaksana tender, bertindak untuk dan atas nama PT Pertamina Hulu Rokan, mengundang saudara untuk mengikuti tender dengan menyerahkan penawaran teknis dan harga untuk tender tersebut," demikian isi surat undangan bernomor: 0026/ITB/7/2022 itu. Surat ditujukan kepada 6 direktur perusahaan yang diundang.
SabangMerauke News telah mengonfirmasi Direktur Utama PT PHR, Jaffee Arizon Suardin. Namun, ia mempersilakan agar menghubungi VP Corporate Affair PHR wilayah kerja Rokan, Sukamto Tamrin.
Sementara, Sukamto Thamrin sudah dikonfirmasi soal surat undangan tender yang yang seluruhnya diikuti oleh perusahaan luar Riau dan BUMN. Namun ia belum bisa memberikan penjelasan.
"Saya sedang mencari informasi lebih lanjut," balasnya via pesan WhatsApp.
Sejumlah pengusaha kontraktor Migas Riau yang dihubungi SabangMerauke News mengaku kalau dari keenam perusahaan yang diundang tender oleh PT PHR, tak satu pun berasal dari Riau.
Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagut, Rikky Rahmad Firdaus tidak menjawab pesan konfirmasi yang dikirimkan, ikhwal pandangan dan sikapnya soal dominasi BUMN dalam tender proyek di Blok Rokan di era PHR saat ini.
Diwartakan sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Jasa Penunjang Migas Indonesia (APJPMI) telah berteriak sejak tahun lalu soal ketimpangan kebijakan pengadaan barang jasa yang diterapkan PHR sejak mengelola Blok Rokan.
Sorotan APJPMI ditujukan pada kesan dominasi dan ekspansi massif anak cucu cicit BUMN. Kritikan lain yakni sistem pengadaan yang dilakukan lewat pola penunjukkan langsung (PL).
"Hak istimewa hanya diberikan kepada anak cucu cicit BUMN. Seharusnya, sebagai bagian dari mandat daerah, kontraktor lokal Riau juga bisa mendapatkan kebijakan yang sama. Tinggal bagaimana aturan main dibuat agar lebih fair dan transparan," kata Ketua Umum APJPMI, Helfried Sitompul dalam satu kesempatan dialog beberapa waktu lalu. (R-06)
