Mimpi Jokowi Pindahkan Ibu Kota Negara ke Kaltim Sedot Dana Rp 466 Triliun, Dari Mana Uangnya?
Anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur mencapai Rp466 triliun. Foto: Net
SabangMerauke News - Anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur mencapai Rp466 triliun. Besarnya anggaran tersebut dikhawatirkan akan membebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Mengenai hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, tahapan pembangunan IKN cukup panjang, yaitu sampai 2045. Dia menyebutkan, tahapan di tahun 2022 hingga 2024 adalah tahapan paling kritis. Untuk itu, pemerintah segera menyiapkan rencana induk yang akan tertuang dalam Peraturan Presiden.
"Aspek pendanaannya akan dilihat apa yang menjadi triger awal yang akan kemudian menimbulkan momentum pembangunan selanjutnya dan untuk menciptakan jangkar bagi pembangunan IKN dan pemindahannya," ujar Sri dalam konferensi pers di Gedung DPR, Selasa (18/1/2022).
Dalam rencana induk tersebut, sambung dia, juga akan dilihat akses untuk menuju IKN. Kemudian identifikasi wilayah dan kawasan pemerintahan dan kawasan inti pemerintahan.
"APBN akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar. Belanja pembangunan seperti komplek pemerintahan, kemudian infrastruktur dasar, seperti bendungan, listrik dan telekomunikasi. Sebagian dalam bentuk KPBU (Kerjasama Pemerintah Badan Usaha). Itu pasti akan butuh dukungan APBN, apakah dalam bentuk Project Development Fund, Viability Gap Fund atau bentuk dukungan lainnya," jelasnya.
Pada tahapan awal ini pemerintah juga akan mengeluarkan banyak dana untuk belanja barang. Sementara itu untuk tahapan setelah 2025, ada tambahan implikasi yang akan terasa pada belanja pegawai.
"Jangka menengah maka ada tambahan tunjangan akibat konsekuensi pemindahan itu. Karena konsep ini new way of living dan working," tambahnya.
Kendati demikian, Sri memastikan pembangunan IKN tidak akan mengganggu dana penanganan Covid-19 yang masih menjadi prioritas. Di sisi lain, pemerintah juga perlu menambah alokasi anggaran pada pemilihan umum (pemilu) yang jatuh di 2024.
"Artinya 2022-2024, penanganan covid, pemulihan ekonomi dan IKN ada di dalam APBN yang akan didesain dan pada saat yang sama defisit 3% mulai 2023 semuanya tetap terjaga," pungkasnya. (*)
