Duh! Partai NasDem Tak Diundang PAN di Acara Silaturahmi Ramadan Bersama Jokowi, Ternyata Ini Penyebabnya
Para ketua umum partai koalisi pengusung Presiden Jokowi. Foto: Net
SABANGMERAUKE NEWS, Jakarta - Dinamika di internal partai koalisi pemerintahan kian memanas. Hal ini ditandai dengan tidak dundangnya Partai NasDem dalam acara silaturahmi Ramadan yang digelar Partai Amanat Nasional (PAN) bersama Presiden Joko Widodo dijadwalkan Minggu (2/4/2023).
Padahal agenda tersebut turut mengundang seluruh partai koalisi pendukung pemerintah seperti PDI Perjuangan, Golkar, PPP, Gerindra dan PKB. Hanya NasDem partai koalisi pemerintah yang tak diundang dalam silaturahmi Ramadan itu.
Wakil Ketua Umum PAN, Yandri Susanto enggan menjelaskan secara rinci alasan NasDem tak diundang.
"Alasannya mungkin teman-teman sudah tahu kali, ya," ujar Yandri.
Yandri mengatakan, NasDem tak diundang atas pertimbangan dari sejumlah ketua umum partai politik koalisi pemerintah. Ia juga menyebut, tak diundangnya NasDem juga atas restu Jokowi.
"Ya gak tahu, pertimbangannya itu kan ini pertemuan yang dirancang oleh beberapa ketum parpol tentu atas restu Pak Presiden kan, itu yang diundang," kata dia.
Respon NasDem
Partai Nasional Demokrat (Nasdem) mengakui tidak diundang dalam acara Silaturahmi Ramadan bersama Presiden Joko Widodo yang digelar Partai Amanat Nasional (PAN). Nasdem menegaskan tidak mau berspekulasi pertemuan tersebut dengan rencana reshuffle kabinet.
"Siaran pers Zulhas sudah terbit katanya PAN yang jadi hostnya. Jadi ya terserah PAN siapa yang mau diundang," ujar Wasekjen DPP Partai Nasdem Hermawi Taslim, Minggu (2/4/2023).
Seperti diketahui, dalam kegiatan Silahturahmi Ramadan tersebut ketum partai politik yang akan hadir yakni Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan sebagai tuan rumah, kemudian lima Ketum partai politik parlemen pendukung pemerintahan.
Hermawi menyebutkan tidak ingin berspekulasi terkait hal tersebut sebagai simbol atau pertanda pelaksanaan reshuffle Kabinet Indonesia Maju yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat.
"Jawaban standar Jokowi kan setiap ditanya dijawab seperti itu," kata Hermawi.
Sebagaimana diketahui setidaknya sudah ada tiga koalisi dari 9 partai politik (parpol) parlemen Senayan DPR yang sudah terbentuk sejak 2022 lalu jelang 2024.
Koalisi pertama yakni Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) beranggotakan Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Koalisi kedua yakni Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya beranggotakan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Kemudian koalisi ketiga yakni Koalisi Perubahan yang memiliki anggota Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Sedangkan partai politik parlemen yang belum menentukan arah koalisi yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Meskipun demikian PDIP diketahui memiliki hak untuk mengusung Capres-Cawapres sendiri tanpa harus berkoalisi dengan partai politik lain karena memperoleh Presidential Threshold 20 persen. (*)
