Mendagri Sentil Kepala Daerah Sering Rapat di Hotel Biar Dapat Uang Dinas
Mendagri Tito Karnavian. Foto: Net
SABANGMERAUKE NEWS - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyentil kepala daerah yang sering kali mengadakan rapat-rapat di hotel. Padahal sebenarnya bisa dilakukan di kantor.
Hal itu disampaikannya dalam acara Stranas PK di Gedung Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat.
“Tadi kami diskusi dengan Bapak Nurul Gufron (pimpinan KPK). Misalnya, banyak sekali daerah-daerah yang melakukan kegiatan di luar, rapat di luar di hotel, segala macam,” kata Tito pada Kamis (9/3/2023).
"Apalagi di luar kota supaya ada SPJ-nya segala macem, apa kami bisa instruksikan APH (Aparat Penegak Hukum) Enggak akan bisa, karena enggak ada yang salah aturannya," sambung dia.
SPJ merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban secara formal atas kegiatan yang disertai anggaran. Atau yang lebih dikenal sebagai uang perdinas atau uang dinas.
Meski tak melanggar aturan, sebetulnya hal itu bisa ditindak oleh APIP atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Sebab, ia termasuk pemborosan.
“Tapi APIP bisa masuk, ini pemborosan. Sebetulnya bisa dikerjakan di dalam gedung, di kantor, risikonya enggak dapat SPJ,” tambah Tito.
Menurut Tito, harusnya dana tersebut bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Misalnya dengan program dan penyejahteraan.
Sempat Disorot Juga di Kemensos
Sebelumnya, anggaran soal rapat di hotel juga sempat disoroti. Beberapa waktu lalu misalnya, Komisi VIII DPR meminta klarifikasi dari Mensos Tri Rismaharini soal anggaran pengentasan kemiskinan yang sebanyak Rp 500 triliun yang habis untuk rapat dan studi banding di hotel.
"Saya sampaikan bahwa betul Kemensos di bawah mitra Komisi VIII. Tapi setahu saya anggarannya enggak sebanyak itu, 1/5 nya pun tidak ada anggarannya dari mana itu?" kata Jhon Kenedy, anggota Komisi VIII Fraksi Golkar dalam rapat di Gedung DPR, Senayan, Rabu (8/2/2023).
Meski begitu, Risma menampik pernyataan tersebut. Sebab menurutnya anggaran yang dimaksud tidak sesuai dengan anggaran yang ada.
“Saya sampaikan enggak benar nih Rp 500 triliun anggarannya aja enggak ada 500, Rp 100 triliun aja enggak ada," kata Risma, (8/2/2023).
