Luhut Sewot Lagi Soal OTT Koruptor: Jangan Sampai Indonesia Jadi Negara OTT
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Foto: Net
SABANGMERAUKE NEWS - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan tak habis-habisnya menyentil soal Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Beberapa waktu lalu Luhut menyampaikan OTT bukan cara yang bagus untuk memberantas korupsi. Itu bukan kali pertama dirinya mengkritik salah satu metode KPK untuk mengungkap tindak rasuah tersebut. Tahun lalu Luhut juga pernah bilang OTT tak menimbulkan efek jera.
Kali ini Luhut kembali berkomentar soal OTT yang menurutnya tak diterapkan di negara-negara maju. Menurutnya, negara maju yang bermartabat membangun sistem digitalisasi. Jika Indonesia menerapkan sistem digitalisasi di semua aspek, kata dia, OTT dapat dikurangi.
“Semua sudah digitalisasi. Jadi itu akan mengurangi korupsi, mengurangi juga inefisiensi, mengurangi juga OTT-OTT yang ramai dibicarakan akhir-akhir ini,” katanya dalam Green Port Awards 2022, Rabu (28/12/2022).
Menurut Luhut, digitalisasi menjadikan semua sistem menjadi satu. Sehingga upaya-upaya nakal dapat dicegah karena dapat dipantau. Luhut memberi contoh digitalisasi yang telah diterapkan di sektor pelabuhan. Para vendor tidak ada lagi yang membayar secara tunai.
Luhut juga menyebut, maraknya OTT mengindikasikan sistem Indonesia tidak bagus. OTT menandakan masih banyak korupsi yang terjadi di Indonesia.
“Kita nanti jadi negara apa dibilang orang. ‘Ini negara katanya hebat tapi masih OTT aja’ kenapa? Berarti sistem kita ndak baik,” katanya.
Menteri Luhut mengungkapkan pemerintah saat ini terus membangun digitalisasi di berbagai sektor untuk bisa mengurangi peluang korupsi. Menurutnya, sistem digital akan menangkal terbukanya peluang perbuatan tidak terpuji itu.
“Sebenarnya kita tidak ingin negara kita ini masuk negara yang OTT,” kata dia. (RE-02)
