2 Anak Buah Jokowi Ribut Soal Impor Beras 500 Ribu Ton, Begini Kronologinya
Aktivitas pembongkaran beras di pelabuhan. Foto: Net
SABANGMERAUKE NEWS, Jakarta - Dua anak buah Presiden Jokowi saling bertolak belakang soal kebijakan impor beras yang sudah diputuskan pemerintah. Kementerian Pertanian dan Badan Urusan Logistik (Bulog) beda pendapat secara kontras.
Kementerian Pertanian yang dipimpin Syahrul Yasin Limpo mengklaim bahwa produksi beras nasional surplus hingga mencapai 5,7 juta ton. Namun, pernyataan politisi Partai NasDem tersebut dibantah keras oleh Kepala Bulog Budi Waseso. Beda data ini memicu tidak adanya kepastian soal kondisi stok beras sebenarnya saat ini.
Direktur Serealia Ditjen Tanaman Pangan Kementan Moh Ismail Wahab memperkirakan produksi periode Oktober-Desember 2022 mencapai 10,24 juta ton gabah kering giling (GKG) atau jika dikonversikan ke beras sekitar 5 sampai 6 juta ton.
Artinya, pada tahun ini diperkirakan surplus beras mencapai 1,8 juta ton. Apabila ditambah surplus tahun sebelumnya, jumlah surplus tersebut mencapai 5,7 juta ton beras.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yakin pasokan beras domestik aman.
"(Stok beras) Aman, dong. Kamu mau berapa ton? Mau beli berapa, ayo," kata Syahrul Yasin Limpo, Kamis (6/10/2022 silam.
Bantahan keras pun disampaikan Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso alias Buwas. Ia menyatakan telah meminta klarifikasi dari Kementan soal hasil panen yang diklaim melimpah itu.
"Kami sudah cek di lapangan. Bahkan direksi kami ke lapangan dan berjumpa juga sama gubernur, nyatanya tidak ada," ucap Buwas.
Total produksi, kata dia, tidak mencapai 100 ribu ton seperti yang disebutkan Kementan melainkan hanya 20 juta ton. Ia mengatakan timnya juga sudah mengecek ke lapangan.
Kami sudah cek di lapangan. Bahkan direksi kami ke lapangan dan berjumpa juga sama gubernur, nyatanya tidak ada," ucap Buwas, Rabu (16/112022).
Sementara itu, Badan Pangan Nasional (Bapanas) curiga soal klaim Kementan karena praktiknya di lapangan justru harga gabah kering naik. Bapanas mencatat harga gabah kering panen atau GKP naik sebesar 15,7 persen dan harga beras medium naik 4,26 persen.
Cadangan Beras Kritis
Bapanas mencatat saat itu stok Bulog di bawah target 1,2 juta ton, yaitu hanya 650 ribu ton. Di sisi lain, Buwas mengatakan tak mungkin melakukan penyerapan beras lokal dengan jumlah besar dalam waktu dekat. Selain stok yang terbatas, menurutnya harga di pasar juga tidak memungkinkan.
"Kalau kita mendatangkan dari luar (impor), itu harus secepatnya," kata Buwas.
Kemudian Komisi IV DPR mengadakan rapat dengar pendapat lanjutan pada Rabu, 23 November 2022. Kali ini Kementerian Pertanian turut hadir dan diminta untuk menjelaskan ihwal hasil produksi beras nasional.
Komisi IV DPR kemudian memberikan waktu kepada Kementan untuk memenuhi pasokan CBP ke Bulog selama enam hari kerja. Jumlah beras yang harus dipenuhi sebanyak 600 ribu ton.
Pada 30 November 2022, Direktur Data Evaluasi dan Pelaporan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (Ditjen TP) Batara Siagian melayangkan surat resmi kepada Bapanas dan Bulog yang berisi rincian lokasi penyerapan beras domestik.
Surat tersebut telah ditembuskan kepada pimpinan dan anggota Komisi IV DPR RI dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Dengan data yang dikirimkan Kementan, Batara berharap Bulog dapat segera menyerap beras di wilayah tersebut. Sehingga, pemerintah tidak perlu melakukan importasi beras.
Ketika ditanya soal surat tersebut, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi meminta agar masyarakat menunggu kabar terbaru yang akan disampaikan pada RDP selanjutnya, 7 Desember 2022. Namun sehari sebelum RDP diselenggarakan, Bapanas mengumumkan keputusan pemerintah untuk mengimpor beras sebanyak 200 ribu ton hingga akhir tahun.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta ke seluruh jajarannya untuk memastikan kebutuhan pasokan beras nasional tercukupi, terutama dalam menghadapi ancaman krisis pangan global. Sebab, kelangkaan pangan khususnya beras dapat memicu gejolak sosial dan politik.
Ia pun mewanti-wanti agar seluruh jajarannya bisa menghindari potensi salah hitung mengenai ketersediaan pasokan beras.
"Jangan sampai perhitungan kita keliru, sehingga kita tidak menyiapkan reserve (atau) cadangan. Pada suatu titik, cadangan kita habis, dilihat oleh pedagang, dan akhirnya harga beras pasti akan naik," ucap Jokowi.
Pemerintah akhirnya memutuskan impor beras setelah rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Kementerian Perdagangan juga memberikan karpet merah kepada Bulog untuk mengimpor beras hingga 500 ribu ton.
Arief menjelaskan impor dilakukan setelah mempertimbangkan kondisi cadangan beras pemerintah yang saat ini telah tiris, sehingga harus segera ditambah untuk mengantisipasi kondisi darurat.
Namun, pada Rabu (7/12/2022) dalam rapat di DPR, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo kembali menyampaikan keyakinannya bahwa stok dalam negeri surplus sebanyak 6 juta ton.
Ia bahkan mengklaim hasil produksi tahun ini adalah yang tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tetapi menurut dia, impor beras disepakati pemerintah lantaran harga di dalam negeri jauh lebih tinggi ketimbang harga beras lokal.
Pada sisi lain, Kepala Bulog Budi Waseso juga kembali menyatakan sudah mengecek ke lapangan untuk memverifikasi data yang dikirimkan Kementan bersama Satgas Pangan. Ia yakin data tersebut tak sejalan dengan yang ada di lapangan.
"Sebenarnya saya maunya terima beras, bukan terima data. Saya cek di lapangan enggak ada," kata dia.
Kendati demikian, Buwas percaya data yang ada di Kementan atau Badan Pusat Statistik (BPS) sama. Tapi menurutnya stok yang siap diserap oleh Bulog tidak mencukupi. Pasalnya, pihak penggilingan tak berani membuat kontrak penjualan kepada Bulog sebanyak itu.
Contohnya, kata Buwas, ada penggilingan yang disebut memiliki stok sebanyak 30 ribu ton, tetapi ketika diverifikasi hanya memiliki stok 3 ribu ton.
Saat ditemui usai rapat, Syahrul enggan bicara soal ketidaksesuaian data beras dengan hasil verifikasi Bulog. Ia juga tak mau menanggapi soal impor beras dan dugaan adanya pihak yang memerintahkan penggilingan menaikan harga.
Untuk memastikan akurasi dan kesiapan data stok beras nasional, Syahrul menyatakan akan memverifikasi di lapangan pada 31 Desember 2022. Survei akan dilaksanakan oleh Bapanas, BPS, Kementan, dan Kemendag untuk mengetahui mengenai jumlah stok beras yang ada di seluruh Indonesia.
Alhasil, pemerintah akan segera mengupayakan impor beras demi memenuhi kebutuhan CBP hingga akhir tahun. Tetapi untuk mengimpor beras pun, kata Buwas, masih banyak kendala lantaran mayoritas negara penghasil padi membatasi keran ekspor mereka.
Kondisi geopolitik antara Rusia dan Ukraina yang masih memanas membuat rantai pasokan pangan terhambat sehingga banyak negara melindungi ketersediaan pangan dalam negeri. (*)
