Kualitas Hidup Guru Riau Jauh dari Sejahtera, DPRD Minta Pemprov Serius Kawal Usulan 7.000 PPPK
Anggota DPRD Riau, Ade Hartati. Foto: SabangMerauke/ David
SABANGMERAUKE NEWS, Pekanbaru - Pembelajaran pasca pandemi Covid-19 mempengaruhi cara kerja guru. Pembelajaran online menjauhkan jarak fisik antara guru dan siswa menjadikan guru semakin kesulitan dalam membentuk karakter anak.
Anggota Komisi V DPRD Riau, Ade Hartati Rahmat menilai, tantangan yang semakin meningkat bagi guru ini tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas hidup guru. Terlebih lagi bagi guru non Aparatur Sipil Negara (ASN) yang honornya kerap tidak memenuhi kebutuhan hidup dalam satu bulan.
"Tuntutan pekerjaan sebagai abdi negara, sebagai cahaya bagi masa depan anak bangsa terkadang tidak seimbang dengan gaji atau honor yg diberikan. Terutama guru yang berstatus bukan ASN," kata Ade Hartati, Jumat (25/11/2022).
Ketidakseimbangan tantangan dengan peningkatan kualitas ini, ia nilai kontraproduktif dengan tujuan peningkatan kualitas anak didik. Tanpa kualitas hidup yang layak, sulit berharap terobosan besar lahir dari guru.
"Kesejahteraan yang jauh dari kata cukup tentu menyulitkan guru dalam hal berkreasi dan berinovasi. Belum lagi terkait status mereka yang masih sebagai tenaga honorer baik honor daerah maupun guru bantu. Tidak menjamin apapun bagi masa depan pengabdian guru," jelas Ade.
Ade juga mengingatkan, terkait usulan Pemerintah Provinsi Riau untuk membuka formasi guru PPPK hampir 7000 ke Pemerintah Pusat. Ia berharap hal ini bukan sekedar retorika dan pepesan kosong bagi guru.
"Angka 7000 formasi guru yang dijanjikan perlu keseriusan Pemrov dalam mengawalnya di pusat agar formasi itu betul-betul bisa terwujud," tegas Ade.
Keseimbangan pengembangan pendidikan di sekolah negeri dan swasta juga perlu diperhatikan. Hal ini mengingat pendidikan yang dikelola oleh swasta juga merupakan bagian yang tidak boleh terpisahkan dari pembangunan sumber daya manusia.
Lebih jauh, ia menjelaskan, kebutuhan guru harus terpetakan secara baik dan direncanakan secara matang agar dunia Pendidikan di Riau mampu berdaya saing.
Ia juga mengingatkan agar Dinas Pendidikan dijauhkan dari kepentingan politis.
"Kolaborasi dalam memajukan pendidikan dimulai dari keseriusan pemerintah dalam menempatkan orang-orang terbaiknya di Dinas Pendidikan Riau," pungkas Ade. (CR5)
