Ribut dengan Gubernur Riau, Bupati Kepulauan Meranti Akrab Bertamu ke Rumah Mendagri
Bupati Kepulauan Meranti bersama Mendagri saat di rumah dinas Mendagri. Foto: Istimewa
SABANGMERAUKE NEWS, Jakarta - Bupati Kepulauan Meranti, HM Adil ditemani Plt Kepala BPKAD, Fitria Nengsih bertemu langsung dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di rumah dinas Mendagri di Kompleks Widya Chandra, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (23/11/2022).
Pertemuan tersebut membicarakan sejumlah hal. Salah satunya terkait mangkirnya Bupati Meranti tanpa utusan perwakilan dalam rapat koordinasi pemerintahan se Riau yang dihadiri Mendagri di Pekanbaru, dua pekan lalu.
Ketidakhadiran Bupati HM Adil dalam rakor tersebut dipersoalkan dan menjadi sorotan Mendagri. Mendagri sempat menyebut soal etika pemerintah dan posisi dirinya sebagai pembina sekaligus pengawas pemerintahan daerah.
Tito juga sempat menyebut akan menurunkan Inspektorat Jenderal Kemendagri untuk memeriksa penyebab Bupati Adil tidak datang.
"Saya perintahkan Inspektorat Jenderal dan juga Pak Gubernur untuk mengecek ketidakhadiran Bupati Meranti," kata Tito dalam konferensi pers bersama wartawan didampingi Gubernur Riau Syamsuar kala itu.
Dalam penjelasannya kepada media, Bupati Adil maupun Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab Meranti, Yusran menyebut ketidakhadirannya dalam rakor sebagai bentuk protes kalau Kepulauan Meranti telah dianaktirikan oleh Pemprov Riau. Keduanya menyoal soal kucuran dana APBD Riau yang sangat kecil ke kabupaten termuda di Riau itu.
Pembicaraan dengan Mendagri
Dalam pertemuanya dengan Mendagri, Bupati HM Adil juga menyampaikan keluhan terkait minimnya alokasi anggaran dari Pemprov Riau untuk percepatan pembangunan di Meranti. Padahal kabupaten tersebut merupakan yang termiskin dan terluar, sehingga harusnya mendapat perhatian lebih.
Kemudian, ia juga mengeluhkan pembagian transfer Dana Bagi Hasil (DBH) Migas untuk Meranti yang dinilai tidak sesuai dengan perhitungan.
Disampaikannya, produksi minyak bumi Meranti meningkat ditambah harga minyak dunia juga naik, tetapi DBH yang diterima malah berkurang.
"Kalau hitungan kami DBH itu harusnya sekitar Rp 220 miliar tapi dari PMK (Peraturan Menteri Keuangan) hanya Rp 115 miliar," kata Bupati Adil dalam keterangan tertulis Pemkab Kepulauan Meranti kepada media, Kamis (24/11/2022).
"Sedangkan kami sangat butuh anggaran yang lebih, Meranti itu penghasil minyak tapi termiskin di Riau," keluh Adil ke Mendagri.
Adil juga meminta maaf jika kedatangannya tersebut tidak sesuai pada tempatnya. Namun ia merasa hal itu perlu dilakukan agar Mendagri sebagai "bapak" bagi pemerintah daerah bisa mengetahui kondisi kabupaten yang dipimpinnya.
"Saya juga berharap bisa bertemu dengan bapak presiden untuk menyampaikan langsung kondisi di Meranti," sebut Adil.
Dalam keteranhan tertulis Pemkab Kepulauan Meranti disebutkan kalau Mendagri Tito meminta Pemkab Meranti menyiapkan surat resmi dilengkapi dengan perhitungan dan rincian terkait jumlah produksi dan DBH yang didapat oleh daerah.
"Buatkan surat resmi kepada saya mengenai DBH ini, beserta hitung-hitungannya. Tembuskan ke Menteri Keuangan. Saya nanti mau bawa ke Menteri Keuangan. Karena banyak daerah lain juga yang komplain DBH-nya tidak sesuai dengan hitung-hitungannya," kata Tito.
Dia juga mengaku prihatin dengan daerah-daerah penghasil minyak namun tidak mendapatkan kucuran anggaran yang sesuai.
"Harusnya kan (anggaran) daerah penghasil ini bisa digunakan untuk rakyatnya agar sejahtera," ujar Mendagri.
Mantan Kapolri itu juga mengaku tidak keberatan dengan kedatangan Bupati Kepulauan Meranti tersebut.
"Tidak apa-apa. Saya terima di kediaman saya agar lebih nyaman dan akrab. Kami senang, Kemendagri itu sebagai bapak, bagaimana bisa mengakomodir mencari solusi," ungkap purnawirawan jenderal polisi itu. (*)
