Gubernur Syamsuar ke Bunda Asuh Stunting: Kalau Ibu-ibu Udah Turun, Selesai Tuh!
Agenda kesatuan gerak PKK. Foto: SabangMerauke/ Sigit
SABANGMERAUKE NEWS, Pekanbaru - Percepatan penanganan angka stunting pada balita terus digesa. Intervensi tersebut dilakukan melalui program Bunda Asuh Bangga Kencana Provinsi Riau yang diinisiasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bersama Ibu-Ibu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi Riau.
Gubernur Riau, Syamsuar mengatakan, lewat program Bunda Asuh anak stunting, PKK bergerak di semua lini, mulai dari kecamatan sampai desa. Momentum ini strategis dalam meningkatkan capaian program pembangunan keluarga dan percepatan penangan balita stunting.
"Kalau ibu-ibu PKK turun ke bawah, selesai ini," kata Syamsuar, Rabu (16/11/2022).
Syamsuar menjelaskan, permasalahan stunting ini membutuhkan aksi nyata. Tidak bisa sekadar berteori atau memberikan arahan-arahan yang tidak menyentuh masyarakat terdampak.
"Turun ke lapangan, lakukan pengecekan terhadap keluarga dengan anak stunting. Kita intervensi. Berikan obat-obatan dan vitamin hingga kondisinya membaik dan target penurunan terpenuhi," ujar Syamsuar.
Syamsuar berharap program Bunda Asuh ini dapat diadopsi oleh beragam pihak sehingga dapat bahu membahu mengatasi masalah stunting yang telah menjadi fokus nasional.
"Kita berharap pihak-pihak perusahan, masyarakat yang memiliki energi bisa saja ditunjuk sebagai bunda asuh anak stunting," harap Syamsuar.
Sementara itu, mengenai anggaran penanganan stunting, Syamsuar mengatakan, dananya tersedia melalui dana desa yang digunakan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat, salah satunya menangani stunting.
"Bantuan keuangan desa ini ada untuk penanganan stunting. Manfaat uang ini, yang penting mau kerja," tegas Syamsuar.
Syamsuar menjelaskan, untuk angka prevalensi, stunting Riau saat ini berada di 22,3 persen atau setiap 100 anak terdapat 22 anak yang mengalami stunting.
Sementara di tingkat kabupaten, Rokan Hilir memiliki prevalensi yg tertinggi 29,7 persen disusul Indragiri Hilir dengan prevalensi 28,4%, dan Kabupaten Rokan Hulu 25,8%.
"Untuk Kabupaten Kampar 25,7%, Kabupaten Indragiri Hulu 23,6%, dan Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar 23,3%," pungkas Syamsuar. (cr5)
