APBD Riau 2023 Naik Jadi Rp 9,8 Triliun, Tapi Anehnya Modal Belanja Minus Rp 700 Miliar
Ilustrasi APBD. Foto: Net
SABANGMERAUKE NEWS, Pekanbaru -Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau telah disepakati mencapai Rp 9,8 triliun. Angka ini meningkat dari APBD tahun anggaran 2022 yang diproyeksi mencapai Rp 8,6 triliun, namun terealisasi hanya Rp 7,5 triliun.
Dalam pembacaan persetujuan Rancangan APBD 2023, Juru Bicara Banggar DPRD Riau, Kelmi Amri menyebut proyeksi anggaran ini didapat dari perkiraan pendapatan daerah yang mencapai 9,1 triliun.
"Proyeksi pendapatan yang terdiri dari pendapatan asli daerah Rp 5,4 triliun, pendapatan transfer pusat Rp 3,7 triliun, dan pendapatan lain-lain yang sah Rp 2,7 miliar. Total pendapatan Rp 9,1 triliun," kata Kelmi, Kamis (10/11/2022).
Sementara itu, proyeksi pengeluaran berada di angka Rp 9,8 triliun atau lebih tinggi Rp 700 miliar dari proyeksi pendapatan. Jumlah ini terdiri dari belanja operasional Rp 5,7 triliun, belanja modal Rp 1,9 triliun, untuk belanja transfer Rp 2,1 triliun, dan belanja tak terduga Rp 62 miliar .
Bermodalkan APBD ini, Riau memasang target pertumbuhan ekonomi mencapai 2,82 persen hingga 3,48 persen di tahun anggaran 2023. Angka proyeksi ini masih berada di bawah proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional, yakni 5,3 persen.
Selain itu, dalam Rancangan APBD tersebut, diformulasikan tujuh prioritas pembangunan tahun 2023. Yaitu menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran, meningkatnya ketahanan pangan daerah, dan meningkatnya derajat kesejahteraan rakyat serta meningkatkan derajat pendidikan masyarakat.
Selanjutnya, meningkatnya wisatawan mancanegara, meningkatnya kenyamanan wisata mancanegara, dan menurunkan kesenjangan pendapatan.
Respon Gubernur Riau
Sementara itu, terkait kurangnya proyeksi anggaran pendapatan dibandingkan penerimaan, Gubernur Riau Syamsuar menyebut akan dilakukan penyelarasan dengan upaya peningkatan pendapatan daerah dan efisiensi anggaran di tahun berjalan. Namun, Syamsuar menegaskan, hal ini tidak akan mengganggu kinerja pemerintahan di tahun 2023.
"Ya, itu bagian dari penyelarasan dan efisiensi anggaran. Tapi tidak mengganggu semua pekerjaan yang kita proyeksikan di tahun mendatang," jelas Syamsuar.
Setelah proses ini persetujuan DPRD dilakukan, Syamsuar menyebut, APBD akan diproses ke Kemendagri untuk dievaluasi.
"Setelah dievaluasi, maka akan dikembalikan lagi untuk disahkan," pungkas Syamsuar. (CR5)
