Wakil Ketua DPRD Kepulauan Meranti Sebut Kabag Prokopim Asal Bicara, Loh Kenapa?
Wakil Ketua DPRD Kepulauan Meranti Iskandar Budiman. Foto: SabangMerauke/ Ali
SABANGMERAUKE NEWS, Kepulauan Meranti - Wakil Ketua DPRD Kepulauan Meranti Iskandar Budiman mengomentari pernyataan klarifikasi Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Setdakab Kepulauan Meranti Afrinal Yusran terkait ketidakhadiran Bupati HM Adil dalam rapat koordinasi yang dihadiri Mendagri Tito Karnavian, Selasa (8/11/2022) kemarin di Pekanbaru. Iskandar menyebut Afrinal Yusran asal bicara.
Menurut Iskandar, alasan ketidakhadiran Bupati HM Adil yang disampaikan Afrinal lantaran sedang sibuk pembahasan anggaran. Afrinal juga menyebut mangkirnya Adil sebagai bentuk protes terhadap kebijakan Gubernur Riau Syamsuar yang diklaimnya menganaktirikan Kepulauan Meranti dalam pembagian anggaran.
"Pernyataan itu jelas asal bicara. Sejak kapan pula seorang bupati ikut membahas anggaran?" kata Iskandar, Rabu (9/11/2022).
Politisi Partai Golkar ini menegaskan, pembahasan anggaran dilakukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang diketuai oleh Sekretaris Daerah. Menurutnya, Bupati tidak harus hadir secara langsung.
"Lagian, kemaren itu hanya paripurna pernyataan modal, bukan lagi membahas anggaran," ucap Iskandar.
Iskandar juga merespon tudingan Afrinal yang mengatakan dirinya memberi pernyataan provokatif dengan menyebut bupati hendak menunjukan kesombongan untuk melawan Mendagri. Sebaliknya, Iskandar justru mempertanyakan alasan Bupati Kepulauan Meranti yang sama sekali tidak mengirim peserta dalam rapat koordinasi di hari tersebut.
"Artinya, ketika Bupati (Adil) tidak mengindahkan undangan rapat, itu bentuk perlawanannya," ujar Iskandar.
Sikap Bupati Adil ini, kata Iskandar, sangat merugikan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti dan merupakan kesalahan yang sangat fatal.
Menurutnya, bupati harus sadar bahwa gubernur adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah.
"Jadi, kita harus melek sedikit. Sudah jelas Meranti butuh sentuhan provinsi dan pusat. Jangan membuat gaduh saja kerjanya. Cari tuh sumber-sumber pendapatan yang lain. Jangan kita dalam keadaan susah tapi masih juga sombong," sindir Iskandar.
Kepada Bupati Adil, Iskandar berpesan agar mengikuti peraturan dan tata pemerintahan yang benar.
"Harus banyak membaca juga biar paham," kata Iskandar.
Klarifikasi Kabag Prokopim
Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Setdakab Kepulauan Meranti, Afrinal Yusran sebelumnya merespon pernyataan Iskandar yang menyebut Bupati hendak melawan Mendagri.
"Kita minta jangan membuat pernyataan yang provokatif di media massa. Apalagi mengatakan Bupati mau menunjukkan kesombongan dengan melawan Mendagri," tutur Afrinal dilansir media kemarin malam.
Menurut Afrinal, pernyataan Iskandar tersebut seakan ingin membenturkan Bupati Meranti dengan Menteri Dalam Negeri. Padahal, rapat koordinasi tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Riau, bukan Kemendagri.
"Iskandar Budiman itu kan wakil rakyat Meranti, bukan Wakil Gubernur Riau di Meranti. Jadi kalau mau membela Gubernur Riau ya berimbang. Bukan menilai sebelah pihak saja," terang Afrinal.
Lebih lanjut Afrinal membeberkan alasan Bupati Adil tidak hadir lantaran sedang sibuk dalam pembahasan anggaran. Selain itu juga sebagai bentuk protes terhadap kebijakan Gubri yang menganaktirikan Kepulauan Meranti dalam pembagian anggaran.
"Perlu diketahui bahwa Bupati sudah menjelaskan dengan pihak kementerian melalui sambungan seluler. Jadi permasalahan itu sudah clear," tegas Yusran.
Iskandar Sebut Bupati Melawan Mendagri
Diwartakan sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kepulauan Meranti Iskandar Budiman angkat bicara terkait ketidakhadiran Bupati Kepulauan Meranti HM Adil dalam rapat koordinasi bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, Selasa (8/11/2022) di Pekanbaru.
Menurut Iskandar, tak ada alasan krusial bagi Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil untuk mangkir dalam rapat penting tersebut. Politisi Partai Golkar ini bahkan menuding Bupati Adil hanya ingin melawan Mendagri.
Iskandar mempertanyakan alasan Bupati Adil tidak datang rapat bersama Mendagri. Ia mengakui jadwal rapat koordinasi (rakor) bersamaan dengan agenda sidang paripurna di DPRD Kepulauan Meranti. Namun, seharusnya Bupati jika ingin tetap hadir di rapat paripurna, harusnya mengutus perwakilan Pemkab Meranti atau pun Wakil Bupati Meranti.
Iskandar juga heran dengan adanya pelarangan camat dan lurah Kepulauan Meranti untuk hadir dalam rakor bersama Mendagri.
Sikap Bupati Adil ini, kata Iskandar, sangat merugikan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti. Ia juga menilai peristiwa tersebut sebagai kesalahan yang sangat fatal.
Mendagri Kesal
Diwartakan sebelumnya, ketidakhadiran bupati maupun perwakilan Pemkab Kepulauan Meranti menjadi sorotan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian dalam rapat koordinasi bersama Gubernur, Bupati/ Walikota, Camat, hingga lurah se-Provinsi Riau, Selasa (8/11/2022). Hal ini membuat Mendagri kesal.
"Saya tidak tahu kenapa tidak hadir. Jika pun tidak bisa, seharusnya kan ada perwakilan," kata Tito didampingi Gubernur Riau Syamsuar dalam konferensi pers di Hotel Grand Central Pekanbaru.
Mendagri pun lantas mempertanyakan etika pemerintahan daerah atas sikap Pemkab Kepulauan Meranti tersebut.
"Kita punya etika dalam pemerintahan. Di sini ada Mendagri sebagai pembina dan pengawas pemerintahan, harusnya hadir," tegas mantan Kapolri tersebut.
Ia bahkan memerintahkan Inspektur Jenderal Kemendagri dan Gubernur Riau untuk mengecek penyebab ketidakhadiran Bupati HM Adil dalam rapat.
"Saya minta Inspektur Jenderal untuk mengecek ini. Nanti Pak Gubernur juga dicek," katanya.
Tanggapan Bupati Adil
Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil hanya merespon datar soal ketidakhadirannya di rapat koordinasi yang dihadiri Mendagri, Tito Karnavian.
Adil mengatakan, ketidakhadiran dirinya lantaran acara rapat koordinasi tersebut diinisiasi Gubernur Riau, bukan Kemendagri.
Dengan santai, Adil menyatakan seharusnya Gubernur Riau sudah mengetahui alasan dirinya tak hadir dalam rapat tersebut.
"Ya karena tidak mau saja. Acara Gubernur itu kan? Yang mengundang sebetulnya bukan Pak Menteri Dalam Negeri. Yang mengundang Pak Gubernur. Dialah (Gubernur) yang menjelaskan kenapa kita tidak hadir," kata Adil lewat sambungan seluler.
Adil menyebut, ketidakhadirannya dan seluruh jajaran pemerintah daerah Kepulauan Meranti karena tengah sibuk membahas laporan pertanggungjawaban (LPJ) APBD.
Adil juga mempertegas kalau memang ia melarang jajarannya untuk hadir pada rapat koordinasi tersebut.
"Ga ada, semua tidak ada. Tidak boleh pergi. Banyak kerja disini. Pembahasan LPJ," tegas Adil. (R-01/CR5)
