Gubernur Kabarnya Ditolak Bupati Kunker ke Kepulauan Meranti, Politisi Golkar Bereaksi: Sangat Tidak Pantas!
Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil. Foto: Net
SABANGMERAUKE NEWS, Kepulauan Meranti - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Iskandar Budiman sangat menyayangkan tindakan Bupati Adil. Soalnya, rencana kunjungan kerja Gubernur Riau Syamsuar ke Kabupaten Kepulauan Meranti pada Jumat (14/10/2022) dikabarkan batal.
Batalnya rencana kunjungan kerja orang nomor satu di Riau ini diduga ada kaitannya atas penolakan dari Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil.
"Sangat disayangkan perlakuan bupati terhadap gubernur. Kunjungan gubernur jelas demi kemajuan desa dalam bentuk bantuan dari Pemprov melalui Gubernur Syamsuar. Kenapa pula ditolak?" kata Iskandar, Kamis (13/10/2022).
Iskandar mengatakan, sebagai orang nomor satu di Kabupaten Kepulauan Meranti, yang harus dipikirkan adalah kemajuan daerah.
"ketika ada desa yang berinovasi untuk kemajuan kok terhalang oleh persoalan ini? Bukankah tugas kita memberi dukungan kepada desa? Ini malah bertolak belakang," ujar Iskandar.
Iskandar mengatakan, penolakan gubernur oleh bupati sangat tidak mendasar dan terkesan sangat tendesius.
"Apa yang menjadi alasan dan dasarnya sehingga terjadi penolakan? Ini masih menjadi pertanyaan serius bagi saya. Sangat tidak pantas, karena Kepulauan Meranti masih menjadi bagian dari Provinsi Riau. Bagaimana cara bertata negara beliau? Yang jelas, ini sangat tidak berdasar penolakannya," kata Iskandar.
Politisi Partai Golkar itu mengatakan, dari informasi yang diterimanya memang ada semacam penolakan, dan iming-iming ancaman terhadap kepala desa, camat, dan dinas terkait.
"Sangat disayangkan hal ini. Karena maksud dan tujuan pak gubernur adalah memberi bantuan kepada desa tersebut, dan Bumdes tersebut. Bantuan itu kan dari seluruh kecamatan dapat bantuan dari provinsi. Selayaknya seorang Bupati harus welcome lah, karena Meranti sangat membutuhkan," ujarnya lagi.
Ia mengatakan, jika dilihat dalam konteks hal ini, sikap Bupati Meranti tersebut lebih kepada unsur politis. Ia juga menyayangkan karena persoalan kontestasi Pilkada masih sangat jauh.
"Sekarang yang harus dipikirkan itu adalah kemajuan masyarakat Meranti. Ada inovasi baru yang dilakukan desa, harusnya disupport, tapi ini malah dihalang-halangi. Dan kita juga harus bersyukur kepada pemerintah Provinsi Riau yang peduli dengan BUMDes di Meranti yang diberikan bantuan oleh gubernur, bukan malah ditolak," tuturnya.
Lebih jauh, ia mengatakan bahwa pihaknya di lembaga DPRD sangat menyayangkan hal tersebut dan mempertanyakan nilai bernegara Bupati sebagai kepala daerah.
"Panitia sudah menyiapkan segala sesuatunya, saya sebagai pimpinan DPRD sudah bersiap juga untuk menghadiri. Kita sudah koordinasi dengan Sekda, pak Wabup. Kita sebagai DPRD kecewa dengan perilaku ini," tukasnya.
Disebutkan, seharusnya Bupati Kepulauan Meranti itu harus menunjukkan prestasi, bukannya sensasi yang bertujuaan mendongkrak popularitas, karena hal itu cenderung memberi konotasi negatif
"Sebaiknya bupati welcome dengan kedatangan gubernur, hilangkan persoalan politik yang berseberangan demi rakyat Meranti," pungkasnya.
Sementara itu, tokoh masyarakat yang juga Sekretaris Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Soksi) Kepulauan Meranti, Aziz Arika juga menyayangkan tindakan Bupati yang bersikap demikian.
"Saya pribadi selaku masyarakat Meranti turut berduka dengan peristiwa ini, disitu jelas pak Gubernur mau membantu Bumdes dengan dana BKK nya itu real bukan hanya MoU atau omong kosong, sebenarnya Bupati ini maunya apa?. Jangan karena keegoisan kita, masyarakat jadi korban, ini sudahlah anggaran defisit mau dibantu malah ditolak kalau gini caranya saya tantang Bupati," ujarnya.
Aziz juga mempertanyakan keberadaan DPRD dan lembaga adat yang terkesan diam terhadap kondisi tersebut.
"Saya menyangkan juga keberadaan DPRD Kepulauan Meranti dan Lembaga Adat Melayu di negeri ini, kok malah diam aja. Kalau hal ini bisa terjadi dan sedikit pun tak ada yang dia lakukan seharusnya lembaga terhormat ini pertanyakan kepada Bupati ada apa ini dan dimana hak monitoring dan pengawasan kerjanya," tuturnya.
"Terhadap apa yang terjadi di negeri ini tidak jadi rahasia umum lagi, anggaran kita sedang defisit, seharusnya eksekutif maupun legislatif harus gesit mencari anggaran ditingkat provinsi maupun di pusat. Katanya anda hebat dan bermartabat tapi nyatanya bagaimana anggaran uang rakyat yang dikelola, ini malah merugi alias tekor. Terhadap kondisi ini saya saran kan kepada Bupati dan DPRD harus intropeksi diri terkait hal ini," tuturnya lagi.
Bupati Adil Bantah Penolakan
Bupati Kepulauan Meranti, H Muhammad Adil membantah semua tudingan yang mengarah kepadanya tersebut.
"Itu kan rencana dia (gubernur), dibatalkan dialah berarti. Siapa yang ngomong begitu. Memang Syamsuar itu suka membatalkan, janji kampanye saja suka dibatalkan sama dia," kata Adil.
Adil menjelaskan, bahwa dirinya tidak pernah melakukan penolakan kepada setiap orang warga negara Indonesia untuk melakukan kunjungan ke Meranti, apalagi orang tersebut merupakan Gubernur Riau.
"Kita kan warga negara yang taat hukum, kalau mau masuk silahkan masuk. Tapi kalau dia membatalkan janji politiknya untuk Meranti, ada banyak," cakapnya lagi.
Lebih jauh, Adil mengaku bahwa dirinya tidak pernah diberitahu bahwa Gubernur Riau Syamsuar akan ada kunjungan ke Meranti. "Saya tak pernah dikasih tahu kalau mau datang, gak pernah dikasih tahu," tuturnya.
Adapun pembatalan kunjungan kerja Gubernur Riau itu berawal dari pesan singkat dalam grup WhatsApp yang dibuat oleh pengurus Bumdesma Rumbio Nusa Mandiri (RNM), Syahrudin.
Diceritakan Syahrudin agenda tersebut awalnya disampaikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa provinsi Riau, dimana Gubri akan mengunjungi Bumdesma RNM.
Setelah mendapat informasi tersebut pihaknya kemudian bertemu dengan Pemda Meranti termasuk Bupati.
Walaupun demikian Syahrudin mengatakan saat bertemu, bupati Kepulauan Meranti menyampaikan penolakan kehadiran Gubri.
"Beliau (Bupati Meranti) dengan tegas menyampaikan menolak kunjungan itu," ungkap Syahrudin.
Syahrudin juga tidak mengetahui dengan pasti alasan Bupati menolak kunjungan tersebut.
Walaupun demikian Syahrudin mengatakan saat pertemuan dengan Bupati dirinya tidak hadir. Dirinya mengatakan sejumlah pihak yang hadir yaitu perwakilan pengurus Bumdesma, Kepala Desa Mekar Sari, Camat Merbau dan Kepala Dinas PMD Kepulauan Meranti.
Sementara itu Camat Merbau Indat yang dikonfirmasi mengakui memang hadir saat pertemuan tersebut. Hanya saya dirinya tidak ada mendengar Bupati melakukan penolakan terhadap kunjungan tersebut.
"Saya tidak ada mendengar langsung, karena saya tidak lama saat pertemuan saya langsung keluar karena saya tidak ada informasi apa-apa sebelumnya," ungkapnya.
Terpisah Kepala desa Mekar Sari, Erman yang hadir saat pertemuan dengan bupati menyampaikan bahwa saat itu Bupati tidak menolak hanya saja belum memberi izin akan kunjungan kerja tersebut.
"Dengan wajah senyum dan santai, tidak dengan ketegasan, beliau mengatakan belum siap memberikan izin, alasannya belum jelas kami ketahui dan kami juga tidak mempertanyakan hal itu lagi. Cuman mungkin pak Bupati punya alasan sendiri belum memberikan izin sementara waktu," tuturnya.
Walaupun demikian dirinya tidak mengetahui alasan Bupati belum memberikan izin tersebut.
Hanya saja dirinya juga tidak menampik apabila kunjungan kerja Gubri harusnya tetap bisa dilakukan apabila memang agenda resmi pemerintah provinsi.
"Kalau pembatalan itu kita juga tidak tahu kronologisnya seperti apa. Itu sebenarnya tidak terlepas juga dari haknya pak gubernur. Tentu pak gubernur juga punya alasan membatalkan hal tersebut," ucapnya. (R-01)
