Pengacara yang Suap Hakim Agung Buka-bukaan: Dari Bawah Sampai Atas Harus Keluarkan Uang!
Pengacara Yosep Parera diduga menyuap hakim agung terkait pengurusan putusan perkara. Foto: Net
SABANGMERAUKE NEWS, Jakarta - Advokat yang diduga menyuap sejumlah pihak termasuk hakim agung Sudrajad Dimyati buka-bukaan soal kasus yang menjeratnya. Sang pengacara, Yosep Parera menyebut bahwa uang telah menjadi alat yang dipakai untuk mengurus segala sesuatu terkait perkara, mulai dari jenjang terendah sampai yang paling atas.
"Inilah sistem yang buruk di negara kita, di mana setiap aspek sampai tingkat atas harus mengeluarkan uang. Salah satu korbannya adalah kita," kata Yosep Parera di Gedung KPK, Jumat (23/9/2022).
Pengacara yang aktif memberikan edukasi hukum lewat channel YouTube ini, mengakui tindakan yang dilakukannya tersebut sebagai tindakan tidak bermoral. Meski demikian, ia siap bertanggung jawab atas konsekuensi hukum yang dihadapinya saat ini.
"Saya dan Mas Eko sebagai lawyer mengakui secara jujur menyerahkan uang di Mahkamah Agung, tapi kami tidak tahu dia panitera atau bukan," tuturnya.
Yosep pun akan menerima segala konsekuensi yang telah dilakukan oleh dirinya dan mengaku siap untuk terbuka pada saat sidang peradilan.
"Intinya kami akan buka semua, kami siap menerima hukumannya karena itu ketaatan kami. Kami merasa moralitas kami sangat rendah, kami bersedia dihukum yang seberat-beratnya," katanya.
KPK telah menetapkan sebanyak 10 tersangka dalam kasus suap pengurusan putusan perkara ini. Para tersangka didominasi dari lingkungan Mahkamah Agung. Hakim Agung Sudrajat Dimyati bahkan telah dilakukan penahanan sejak Jumat (23/9/2022) kemarin.
Tersangka lainnya yakni Hakim Yustisial/ Panitera Pengganti MA Elly Tri Pangestu (ETP), dua PNS Kepaniteraan MA Desy Yustria (DY) dan Muhajir Habibie (MH), serta dua PNS MA Nurmanto Akmal (NA) dan Albasri (AB).
Sedangkan tersangka selaku pemberi suap yaitu dua pengacara Yosep Parera (YP) dan Eko Suparno (ES) serta dua pihak swasta/debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana (ID) Heryanto Tanaka (HT) dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto (IDKS).
Konstruksi Perkara
KPK menjelaskan kasus tersebut bermula dari adanya laporan pidana dan gugatan perdata terkait aktivitas Koperasi Simpan Pinjam Intidana di Pengadilan Negeri (PN) Semarang. Gugatan tersebut diajukan HT dan IDKS dengan diwakili kuasa hukumnya, YP dan ES.
Saat proses persidangan di tingkat PN dan Pengadilan Tinggi, HT dan ES belum puas dengan keputusan di dua pengadilan tersebut, sehingga mereka melanjutkan upaya hukum ke tingkat kasasi di MA. Di 2022, HT dan IDKS mengajukan kasasi dengan masih mempercayakan tim YP dan ES sebagai kuasa hukum.
Dalam pengurusan kasasi tersebut, KPK menduga YP dan ES bertemu dan berkomunikasi dengan beberapa pegawai Kepaniteraan MA, yang dinilai mampu menjadi penghubung hingga fasilitator dengan majelis hakim. Sehingga, nantinya majelis hakim MA bisa mengondisikan putusan sesuai keinginan YP dan ES.
Adapun pegawai MA yang bersedia dan bersepakat dengan YP dan ES ialah DY. Dengan adanya kesepakatan pemberian sejumlah uang, DY kemudian mengajak MH dan ETP untuk ikut serta menjadi penghubung penyerahan uang ke majelis hakim MA.
KPK juga menduga DY dan kawan-kawan, sebagai representasi SD, serta beberapa pihak di MA menerima uang dari pihak-pihak yang mengurus perkara di MA.
Sementara itu, terkait sumber dana yang diberikan YP dan ES pada majelis hakim berasal dari HT dan IDKS. YP dan ES menyerahkan uang kepada DY sekitar 202 ribu dolar Singapura atau sekitar Rp2,2 miliar.
Kemudian, DY membagi-bagi uang itu melalui ETP, sehingga DY menerima Rp250 juta, MH menerima Rp850 juta, ETP menerima Rp100 juta, dan SD menerima Rp800 juta.
Dengan adanya penyerahan uang tersebut, putusan yang diharapkan YP dan ES dikabulkan dengan menguatkan putusan kasasi sebelumnya, yang menyatakan Koperasi Simpan Pinjam Intidana pailit. (*)
