Migrant Care Sebut 'Konsorsium 303' Terkait Jaringan Perdagangan Manusia, Dipaksa Jadi Operator Judi
Ilustrasi judi yang kerap disebut 303. Foto: Net
SABANGMERAUKE NEWS, Jakarta - Kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang membuka misteri adanya jaringan judi 'Konsorsium 303' kian melebar. Diduga, jaringan ini disebut terlibat praktik perdagangan manusia yang dipekerjakan menjadi operator judi online maupun investasi bodong.
Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care Anis Hidayah menyatakan warga Indonesia yang menjadi korban perdagangan orang di Kamboja diduga ada yang terhubung dengan Konsorsium 303 Ferdy Sambo. Konsorsium tersebut menjadi sorotan setelah kasus pembunuhan Brigadir J alias Nofriansyah Yosua Hutabarat terkuak.
“Apakah mereka ada yang menjadi korban konsorsium 303 atau tidak, dugaannya ada. Jaringannya terhubung, termasuk konsorsium 303 yang ramai itu,” kata Anis dalam acara diskusi 'Darurat Perdagangan Orang' di Kedutaan Besar Amerika Serikat, Jakarta, Rabu (21/9/2022).
Anis menyatakan pihaknya menerima 183 pengaduan dari korban perdagangan orang sejak Mei hingga September 2022. Mereka disebut terjebak penipuan di beberapa wilayah di Kamboja seperti di Sihanoukville, Chinatown, Bavet, Poipet, dan Phnom Penh. Tak cuma di Kamboja, para sindikat ini terhubung dengan jaringannya di Filipina, Laos, Medan, dan beberapa daerah di Indonesia.
Para korban, menurut Anis, terjebak dengan modus lowongan tenaga kerja di luar negeri yang dipasang di Facebook maupun media sosial lainnya. Setelah melamar, orang-orang itu kemudian diterbangkan ke negara tujuan. Sesampainya di sana, para korban dipaksa untuk menjadi operator judi online dan investasi bodong.
Khusus judi online, kata Anis, orang-orang Indonesia menjadi sasaran utama para sindikat itu karena pasar judi online tersebut masyarakat di Tanah Air.
“Bos yang punya banyak uang itu terhubung dengan kekuasaan, militer, sindikat internasional,” ucapnya.
Berdasarkan data Kementerian Luar Negeri, selama 2022 ini terdapat ratusan warga Indonesia yang menjadi korban perdagangan orang. Rinciannya di Kamboja 422 orang, Filipina 97 orang, Myanmar 142 orang, Laos 35 orang, dan Thailand 21 orang. Menurut Anis, saat ini masih ada korban yang belum dievakuasi dari negara yang menganut sistem monarki konstitusional tersebut.
Sedangkan pada 2021, terdapat 119 warga Indonesia yang menjadi korban perdagangan orang di Kamboja. Anis mengatakan dari jumlah kasus pada tahun lalu itu tak ada yang ditangani oleh kepolisian.
Akibat maraknya perdagangan orang dan lemahnya penegakan hukum tersebut, pemerintah Amerika Serikat menurunkan satu peringkat posisi Indonesia menjadi daftar pengawasan tingkat 2 (Tier 2 Watch List) dalam Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2022. Pada tahun sebelumnya Indonesia berada di posisi tingkat 2 (Tier 2).
Pemerintah Amerika Serikat menyatakan penurunan ini lantaran pemerintah Indonesia belum sepenuhnya memenuhi standar minimum pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), namun sedang membuat upaya yang signifikan untuk memenuhinya.
Upaya-upaya tersebut di antaranya mendukung repatriasi Pekerja Migran Indonesia yang sebagian dieksploitasi dalam praktik perdagangan manusia di luar negeri, merujuk sebagian korban TPPO ke layanan sosial.
Bagan Konsorsium 303 mencuat ke publik setelah Ferdy Sambo disebut sebagai otak pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Konsorsium itu, disebut menyetor sejumlah uang kepada para perwira kepolisian.
Indonesia Police Watch (IPW) menyebut bahwa konsorsium itu bahkan memiliki markas tak jauh dari Mabes Polri. Mereka menyebut markas itu sebuah rumah yang hanya berjarak sekitar 200 meter.
Ketua IPW Sugeng Teguh Santosa bahkan menyatakan keterlibatan Konsorsium 303 dalam kasus itu. Dia menyatakan salah satu petinggi konsorsium, Robert Priantono Bonosusatya, sebagai pemilik jet pribadi yang digunakan Brigjen Hendra Kurniawan untuk menemui keluarga Brigadir J di Jambi pada 11 Juli 2022.
Hendra berangkat ke Jambi atas perintah Ferdy Sambo. Robert membantah tudingan itu namun mengaku mengenal Hendra. Dia pun mengancam akan mengadukan IPW ke polisi. (*)
