Syarat Calon Anggota DPR Gak Perlu SKCK, Mantan Napi Boleh Daftar
ilustrasi pemilu (publika.rmol.id)
SABANGMERAUKE NEWS - Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Pemilu 2024 mendatang tidak wajib menyertakan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) saat mendaftar ke KPU. Hal tersebut karena persyaratan itu tidak diwajibkan dalam UU Pemilihan Umum.
Dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, calon anggota DPR hanya perlu menyertakan surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan jika pernah dipenjara.
"Surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana," mengutip Pasal 240 Ayat (2) huruf c UU Pemilu.
Syarat serupa juga berlaku bagi calon anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Calon anggota DPR juga perlu membuat surat pernyataan bermeterai berisi pengakuan tidak pernah dipenjara dengan ancaman hukuman lima tahun penjara.
Kemudian, calon anggota DPR dan DPRD pun tidak wajib menyertakan fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP) saat mendaftar ke KPU. Mereka juga tidak wajib menyertakan surat tanda terima atau bukti penyampaikan laporan harta kekayaan pribadi kepada KPK.
Syarat bagi calon anggota DPR yang tidak wajib menyertakan SKCK, NPWP serta LHKPN itu berbeda dengan syarat capres-cawapres.
Merujuk UU Pemilu, capres-cawapres wajib menyertakan SKCK, fotokopi NPWP serta bukti LHKPN saat mendaftar ke KPU. Semua itu diatur secara gamblang dalam Pasal 227.
"Pendaftaran bakal pasangan calon dilengkapi persyaratan surat keterangan catatan kepolisian dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia," mengutip Pasal 227 huruf b UU Pemilu.
Berikut rincian syarat calon anggota DPR RI 2024. Mengutip penjelasan dari laman resmi situs DPR RI, syarat untuk menjadi anggota DPR adalah sebagai berikut:
1. Harus berusia minimal 21 (dua puluh satu) tahun
2. Latar belakang pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas (SMA)
3. Warga Negara Indonesia yang sehat jasmani dan rohani
4. Calon anggota DPR RI harus berasal dari sebuah partai politik
5. Tidak diperkenankan untuk mencalonkan diri secara independen.
Selain kelima syarat khusus di atas, ada syarat umum yang harus dipenuhi. Berikut daftar syarat khusus seseorang dapat mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPR 2024.
1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
2. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika
3. Tidak pernah sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
4. Bebas dari praktek penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif
5. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara
6. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR.
7. Calon legislatif yang merupakan mantan narapidana, sudah selesai menjalani hukuman penjara dan wajib mengumumkan kepada publik bahwa dia pernah dihukum penjara.
Dalam syarat-syarat untuk menjadi anggota DPR di atas memang tidak disebutkan secara jelas untuk memiliki SKCK sebelum mendaftar jadi anggota DPR. Pasal 240 yang mengatur hal ini pun tidak menuliskan ketentuan ini.
Pada pasal tersebut dijabarkan beberapa dokumen kelengkapan yang wajib dilampirkan seseorang saat daftar menjadi calon anggota DPR, diantaranya:
1. kartu tanda penduduk Warga Negara Indonesia
2. Bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazalr, surat tanda tarnat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah
3. Surat pernyataan bermeterai bagi calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana
4. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkotika
5. Surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih
6. Surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup
7. Surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani di atas kertas bermeterai
8. Surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
9. Kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu
10. Surat pernyataan tentang kesediaan untuk hanya dicalonkan oleh I (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai
11. Surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada I (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup.
Selain itu, Pasal 240 Ayat (2) huruf c UU Pemilu berbunyi "Surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana." Artinya, mantan napi atau orang yang pernah dipenjara juga boleh mendaftar menjadi anggota DPR. (*)
