4 Ribu Massa Buruh Bakal 'Kepung' Kantor Gubernur Riau Pagi Ini Tuntut Bupati Rohil Mundur, Loh Ada Apa?
Aksi demonstrasi buruh SPTI pimpinan Fuad di Kantor Bupati Rokan Hilir beberapa pekan lalu. Foto: Ilong
SABANGMERAUKE NEWS, Pekanbaru - Sebanyak 4 ribu buruh Serikat Pekerja Transpor Indonesia (SPTI) akan menggelar demonstrasi di Kantor Gubernur Riau, Kamis (15/9/2022) pagi ini.
Aksi demonstrasi besar-besaran ini dilakukan menyusul terjadinya konflik dualisme kepengurusan SPTI di Rohil sejak beberapa bulan lalu yang sempat menimbulkan bentrok fisik melukai 20 orang buruh.
Dikabarkan saat ini massa buruh SPTI pimpinan Fuad sedang bergerak menuju Kota Pekanbaru menggunakan sejumlah kendaraan. Aksi ini kabarnya tidak saja diikuti oleh massa buruh dari Rohil, namun juga solidaritas dari daerah lain. Ketua Umum DPP KSPTI-KSPSI dikabarkan akan memimpin langsung jalannya demonstrasi dan sudah berada di Pekanbaru.
Salah satu pentolan aksi demo, Sahri menyatakan, unjuk rasa akan dimulai pukul 10 pagi ini dengan konsentrasi massa dipusatkan di Kantor Gubernur Riau, Jalan Sudirman, Pekanbaru.
"Sebagian massa sudah tiba di Pekanbaru dan selebihnya ada dalam perjalanan," kata Sahri kepada SabangMerauke News, Kamis pagi tadi.
Ia menyatakan, aksi demonstrasi memiliki 4 agenda tuntutan pokok. Yakni desakan agar Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong mundur dari jabatannya. Afrizal diduga menjadi pemicu dan penyebab terjadinya dualisme kepengurusan SPTI di Rohil.
Soalnya, Pemkab Rohil melalui Dinas Tenaga Kerja telah mencatatkan kepengurusan SPTI diduga tandingan di bawah kepemimpinan Hijrah. Padahal, sebelumnya sudah ada kepengurusan SPTI yang terdaftar di bawah kepengurusan Fuad.
Selain itu, Pemkab Rohil juga diduga telah membuat surat edaran kepada sejumlah perusahaan agar bekerja sama dengan SPTI kepengurusan Hijrah. Disebut-sebut Hijrah adalah adik dari Afrizal.
"Kami mendesak agar pencatatan SPTI kubu Hijrah dicabut karena bertentangan dengan aturan dan ketentuan perundang-undangan," tegas Sahri.
Sebelumnya, beberapa pekan lalu, Bupati Afrizal Sintong sempat melakukan pembekuan dua kepengurusan SPTI di Rohil. Langkah ini menyusul deadlock-nya mediasi yang dilakukan Polres Rokan Hilir usai terjadi bentrok berdarah di Baganbatu.
Mediasi yang gagal kemudian berujung demonstrasi buruh SPTI pimpinan Fuad ke Kantor Bupati Rohil. Namun, lagi-lagi dalam pertemuan perwakilan SPTI dengan Bupati Rohil tidak menemukan kesepakatan.
Dampak dari konflik dan bentrok dua kepengurusan SPTI di Rohil sempat membuat kegiatan bongkar muat barang di Rohil terganggu. Khususnya aktivitas bongkar muat logistik dan bahan pangan.
Saat ini, kegiatan bongkar muat barang di Rohil diambil alih oleh pengusaha dan pemilik toko. Para buruh bongkar tidak lagi bekerja di bawah payung organisasi SPTI. Mereka beraktivitas di bawah pengawasan pemerintah kecamatan dan kepolisian setempat. (*)
