Analisis Redaksi
Erick Thohir Lebih Cocok Jadi Calon Presiden Ketimbang Menteri BUMN
Menteri BUMN, Erick Thohir di acara Barikade 98 baru-baru ini. Foto: Net
SM News - Nama Erick Thohir akhir-akhir ini makin kinclong dan berkibar. Aksi dan pernyataannya membuat kaget dan terkesima banyak pihak. Mulai dari mengurus toilet di SPBU yang memerintahkan agar digratiskan sampai pada prediksinya kalau BUMN PT Krakatau Stell bakal gulung tikar dalam sebulan ke depan karena kegagalan utang.
Mantan Ketua Tim Kampanye Nasional pasangan Jokowi-Amin dalam pilpres 2019 lalu ini pun makin kerap turun gunung. Seperti kehadirannya di Riau beberapa pekan lalu dalam helat diskusi ekonomi pandemi dan menemui petani Koperasi Sawit Makmur (Kopsa-M) yang merasa dizolimi oleh PTP Nusantara V. Dalam pertemuan dengan petani Kopsa-M kubu kepengurusan Anthony Hamzah, ia bahkan meminta nama oknum perusahaan plat merah yang dituduh menzolimi petani.
"Serahkan namanya, saya tindak sekarang," kata Erick dua pekan lalu.
Berita Terkait: Kasih Tahu Saya Nama Oknum PTPN 5 yang Menzolimi Petani Kopsa-M, Saya Tindak Sekarang!
Tapi, nyatanya saat ini tak pernah ada oknum PTP Nusantara V yang dijatuhi sanksi dari dampak konflik Kopsa-M dengan bapak angkatnya perusahaan plat merah itu dalam pengelolaan kebun sawit pola KKPA di Kampar. Konflik justru makin keras seiring tudingan pembengkakan utang Kopsa-M dan sebaliknya terjadi penyusutan lahan Kopsa-M karena dugaan dijual oknum terafiliasi dengan PTP Nusantara V ke pihak lain.
Bulan lalu, ia juga hadir dalam kegiatan Barikade 98, forum aktivis 98 yang memberi dukungan lisan kepadanya sebagai aktor politik di pilpres 2024 mendatang. Ia juga sudah disematkan jaket khusus sebagai anggota kehormatan organisasi Banser, badan otonom Nadhlatul Ulama (NU).
Sesekali Erick nimbrung di hajatan berbau politis, ia juga tetap beraktivitas sebagai Menteri BUMN. Ia masih sering meniupkan kondisi krisis di sejumlah BUMN, misalnya Garuda Indonesia dan sejumlah perusahaan plat merah lain yang kerap ia soroti. Perintah restrukturisasi, penggabungan BUMN dan aksi korporasi BUMN lain kerap ia suarakan. Yang terbaru, ia mencopot Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).
Gerakan lapangan Erick Thohir dalam sebulan terakhir makin intensif. Ia seolah cuek dengan tudingan ikut terseret dalam praktik bisnis PCR di Tanah Air yang diungkap oleh sejumlah pihak. Tudingan serius itu kini seakan hilang ditelan waktu, seiring makin intensifnya Erick 'bermanuver' dan nimbrung dengan urusan rakyat bawah.
Sah-sah saya jika Erick Thohir ikut bermain politik atau bermimpi kelak bisa menjadi Presiden Republik Indonesia, menjadi suksesor Presiden Joko Widodo. Semua anak bangsa memiliki impian untuk itu, hanya soal kemampuan saja yang berbeda.
Tapi eloknya, Erick Thohir tak boleh menghilangkan sekecil apapun tugas dan tanggung jawabnya sebagai Menteri BUMN. Apalagi, ia kerap menyuarakan kalau kondisi sejumlah BUMN tidak dalam kondisi baik-baik.
Baru-baru ini, kondisi BUMN PT Angkasa Pura I pun dikabarkan sedang berdarah-darah menanggung utang mencapai Rp 35 triliun. Bahkan perseroan diperkirakan mengalami kerugian rata-rata (rate loss) sebesar Rp 200 miliar per bulan. Ini karena ambisi membangun sejumlah bandar udara (BUMN) yang nyatanya hari ini tak kunjung bermanfaat dan sepi. Itu tugas pokok dan utama Erick Thohir untuk menyehatkan BUMN. Presiden Jokowi pasti menitipkan perintah khusus untuk itu.
Berita Terkait: Angkasa Pura I Berdarah-darah Tanggung Utang Rp 35 Triliun karena Ambisi Bangun Bandara
Erick Thohir kini memang cukup populer. Ia masuk dalam radar politik kandidat presiden 2024 mendatang. Namanya masuk dalam sejumlah survei meski masih nangkring di nomor jumbo.
Namun, Erick Thohir mestinya harus sadar betul. Ia adalah pejabat publik yang memiliki kewenangan powerfull dalam urusan BUMN. Mulai dari penunjukan pejabat komisaris dan direksi sampai pada rumusan kebijakan BUMN yang memiliki nilai aset dan keuangan ribuan triliun.
Jangan sampai publik menuding kalau mantan pemilik klub sepak bola Inter Milan ini aji mumpung dengan jabatannya yang mentereng saat ini. Apalagi sampai memanfaatkan jabatan dan akses modal BUMN untuk memuluskan hasrat politiknya di 2024.
Sebab jika demikian, mengutip perkataan mantan Gubernur DKI Jakarta yang kini menjadi anak buah Erick Thohir yakni Ahok (Basuki Tjahaya Purnama), kompetisi politik bakal tidak terjadi dalam medan lapangan yang datar. Ketimpangan akses kekuasaan dan modal akan menimbulkan ketidakadilan dalam kompetisi politik.
Sebaiknya, mulai saat ini Erick Thohir harus segera memutuskan sikap. Ingin jadi calon presiden 2024 atau tetap memegang jabatan Menteri BUMN. Sebab menurut saya, Erick Thohir lebih cocok menjadi calon presiden. Namun, jabatan BUMN haruslah segera ia lepaskan. Agar medan kompetisi politik tidak timpang dan memberi keadilan politik bagi anak bangsa lainnya untuk ikut dalam pilpres 2024 yang sengit 2024 mendatang. (Raya Desmawanto)
