Tuding Janji Kampanye Bupati Adil Tak Diwujudkan, Pemuda Kepulauan Meranti Demo Mosi Tak Percaya
Sejumlah pemuda yang terdiri dari Laskar Muda Melayu Riau (L2MR) dan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kepulauan Meranti menyatakan mosi tidak percaya kepada Bupati Muhammad Adil. Foto: Ali
SABANGMERAUKE NEWS, Kepulauan Meranti - Sejumlah pemuda yang terdiri dari Laskar Muda Melayu Riau (L2MR) dan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kepulauan Meranti menyatakan mosi tidak percaya kepada Bupati Muhammad Adil.
Mosi tidak percaya disampaikan saat unjuk rasa di Kantor Bupati, Jalan Dorak, Kelurahan Selatpanjang Timur, Senin (15/8/2022) pagi.
Ketua L2MR, Jefrizal mengatakan, mosi tidak percaya dilaksanakan karena banyaknya program dan janji politik Bupati Adil yang belum terealisasi. Pihaknya merasa perlu memberikan kritikan apalagi sebentar lagi momen 17 Agustus memperingati nilai kebebasan dan kesejahteraan sudah dekat.
Jefrizal menilai, sudah setahun menjabat, berbagai janji Bupati Adil banyak tak terealisasi. Termasuk juga program yang tertuang di dalam visi maju cerdas dan bermartabat di dalam misi 7 program strategis.
"Hal ini terkesan sebagai pembodohan dan pembohongan yang dilakukan bupati. Sudah setahun lebih, secuil pun tidak ada pembuktian. Untuk itu, kami yang sadar akan ketimpangan perlu melakukan kritikan yang telah centang perenang mengurus kabupaten ini," kata Jefrizal.
Perwakilan aktivis Meranti, Armansyah mengatakan, janji politik Bupati Adil yang sebelumnya telah dilontarkan sewaktu kampanye hingga kini belum terealisasi.
Selain itu, Armansyah juga mempertanyakan pemberhentian honorer yang berdampak kepada perekonomian masyarakat bagi mereka yang menggantungkan hidupnya di pemerintah daerah. Selain itu, Bupati Adil juga berjanji untuk menaikkan gaji pegawai honorer sebesar Rp 2 juta.
"Nyatanya nihil. Bukannya bertambah, gaji tenaga honorer malah turun karena dipotong sebesar 35 persen, sehingga menyisakan Rp 780 ribu setiap bulannya," tegas Armansyah.
Selain itu, kata Armansyah, evaluasi yang dilakukan terhadap tenaga honorer juga terkesan sangat menyakitkan. Beberapa tenaga honorer baru yang disisip melalui di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) belum mempunyai masa tugas sesuai dengan ketentuan dan aturan. Sementara untuk tenaga honorer yang telah mengabdi belasan tahun, digagalkan hanya karena tidak linearnya dengan disiplin ilmu yang dimiliki.
Armansyah menjelaskan, perekrutan pegawai honorer yang tidak mengikuti proses seleksi dianggap sangat melukai rekan-rekannya yang juga ikut dirumahkan.
"Pegawai yang lolos evaluasi dirumahkan. Yang paling menyakitkan adalah honorer yang tidak melalui tahapan evaluasi malah dipekerjakan. Ini adalah bentuk kemunduran, bukan maju. Beda dengan pemerintah sebelumnya yang mampu mempekerjakan ribuan orang. Ini namanya penzaliman terhadap masyarakat. Untuk itu, kami menyerukan, kembalikan honorer yang telah dirumahkan demi menyelamatkan perekonomian mereka," ujar Armansyah.
Selain itu, Armansyah juga mempertanyakan bantuan langsung tunai (BLT) melalui Kartu AOK. BLT ini yang menjadi salah satu janji politik Bupati Adil, tetapi juga belum terealisasi hingga saat ini.
"Kartu BLT AOK yang dijanjikan hingga saat ini tidak ada realisasinya. Ini namanya kartu janji palsu, kami minta realisasinya. Begitu juga janji pembagian sapi, kambing dan sepeda. Ini bentuk kebohongan kepada masyarakat," tegasnya.
Sementara itu, massa aksi lainnya, Moza mempertanyan janji Bupati Adil untuk menciptakan lapangan kerja. Juga janji memberikan kredit tanpa bunga di Bank Riau Kepri kepada sebanyak 9.500 UMKM.
"Bupati yang katanya akan menciptakan ribuan UMKM dan bantuan untuk UMKM melalui pinjaman modal tanpa bunga hingga kini belum ada buktinya, sehingga banyak warga yang menjadi TKI. Selain itu banyak yang tersangkut hukum karena menjual diri dan narkoba hanya untuk mencukupi kebutuhan hidup," ujar Moza.
Selain itu, kata Moza, Bupati Adil dinilai tidak bisa menciptakan good goverment. Dimana Bupati Adil sibuk mengutak-atik jabatan.
"Banyak yang non-job dan pejabat berbondong-bondong pindah keluar daerah," tudingnya.
Tidak hanya Moza, Rudi Setiawan yang merupakan Ketua PPMI Kepulauan Meranti turut mempertanyakan janji Bupati Adil. Rudi mempertanyakan janji terkait progam Meranti Cerdas melalui kerjasama di beberapa universitas, nyatanya belum menampakkan hasil.
"Terhadap semua beasiswa dari kerjasama di sejumlah universitas yang digaungkan Bupati, saat ini tidak semua dicairkan. Kami tidak tahu, apakah ini hanya sekedar euforia, sensasi atau permainan politik. Banyak dari kami yang berkeluh kesah dan menunggu kepastian terhadap beasiswa tersebut," ujar Rudi.
Klaim Tak Ditunggangi Pihak Manapun
Ketua L2MR, Jefrizal menjelaskan, aksi mosi tidak percaya ini tidak adanya intervensi dari pihak siapapun. Ia hanya merasa bertanggungjawab terhadap berbagai persoalan yang ada dan harus segera dituntaskan.
Pihaknya sanggup meninggalkan keluarga dan pekerjaan demi menyuarakan keluh kesah 243 ribu masyarakat Kepulauan Meranti. Sekaligus memberikan solusi kongkrit terhadap pemangku kebijakan.
Aksi ini untuk menyuarakan jeritan suara masyarakat yang merasa kesulitas atas kebijakan yang dibuat Bupati Adil.
"Di pundak kita lah semua permasalahan yang ada harus diselesaikan. Seandainya tidak dikritisi dan dievaluasi, maka Kepulauan Meranti bagaikan kapal karam dan daerah centang prenang yang diisi oleh para tikus berdasi," ujar Jefrizal.
Senada dengan yang disampaikan Jefrizal, perwakilan aktivis Meranti, Armansyah mengatakan, pergerakannya murni menyuarakan aspirasi masyarakat dan tidak ditunggangi oleh kepentingan pihak mana pun.
Jika aspirasi tersebut tidak direalisasikan, maka opsi yang dilontarkan di antaranya meminta kKbupaten Kepulauan Meranti direferendum kembali ke kabupaten induk atau pindah bergabung ke kabupaten tetangga. Selain itu juga meminta Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil untuk mundur.
"Kami tidak ditunggangi pihak yang berkepentingan. Haram bagi kami jika aksi ini dimanfaatkan atau ditunggangi. Jika aspirasi kami tidak direalisasikan, maka referendum kan kabupaten ini kembali ke kabupaten induk Bengkalis atau bergabung dengan Tanjung Balai Karimun. Jika itu juga tidak direalisasikan, maka bupati harus mundur karena tidak bisa menepati janjinya kepada masyarakat," ungkap Armansyah.
Bupati Adil Tak Temui Massa
Mengetahui Bupati tidak berada di tempat dan bertemu dengan massa, Jefrizal menuding jika Bupati Kepulauan Meranti adalah seorang yang tidak berani menghadapi massa yang merupakan perwakilan dari masyarakat.
"Sudah lima kali kita melakukan aksi demo ini, dan sudah lima kali pula Bupati tidak berada di tempat dengan alasan tugas di luar," tukas Jefrizal.
Aksi unjuk rasa ini mendapatkan pengawalan ketat dari pihak kepolisian TNI dan Satpol PP. Massa aksi ditahan di pintu gerbang masuk Kantor Bupati sempat mendorong pagar pintu dengan tujuan bisa masuk ke halaman kantor, namun dicegah aparat keamanan hingga aksi dorong pun tidak terelakkan.
Setelah sekian lama menunggu, massa ditemui oleh Asisten I Setdakab Kepulauan Meranti, Irmansyah didampingi Asisten III, dan Sudandri Jauzah.
"Kita sudah mendengarkan aspirasinya. Kami tampung dan disampaikan ke pimpinan," kata Irmansyah singkat. (R-01)
