DPRD Bongkar Celah Pendapatan, Pemprov Riau Janji Benahi Semua Sistem
Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto. (sumber: istimewa)
RIAU, SabangMerauke News – Ruang sidang paripurna DPRD Riau menjadi panggung evaluasi besar terhadap masa depan keuangan daerah, Senin, 27 Juli 2026. Di balik suasana resmi itu, tersimpan pesan tegas mengenai masih besarnya potensi pendapatan yang belum tergarap maksimal. Pemerintah Provinsi Riau kini menghadapi pekerjaan rumah memperkuat fondasi fiskal daerah.
Pelaksana Tugas Gubernur Riau, SF Hariyanto, menyampaikan apresiasi kepada DPRD Riau, khususnya Panitia Khusus Optimalisasi Pendapatan Daerah. Ia menilai pembahasan yang dilakukan menjadi langkah penting memperbaiki pengelolaan penerimaan daerah. Pemerintah memastikan rekomendasi tersebut tidak berhenti sebagai dokumen administrasi.
Sidang paripurna berlangsung dengan agenda penyampaian hasil kerja Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah. Forum itu sekaligus memberikan persetujuan terhadap rekomendasi yang telah disusun DPRD Riau. Hasil pembahasan diharapkan menjadi pijakan memperkuat kemampuan fiskal pemerintah daerah.
"Atas nama Pemerintah Provinsi Riau, saya menyampaikan penghargaan kepada DPRD, khususnya Panitia Khusus," ujar SF Hariyanto. Ia menilai proses pendalaman yang dilakukan menghasilkan masukan penting. Menurutnya, sinergi eksekutif dan legislatif menjadi kunci memperkuat pendapatan daerah.
SF Hariyanto menegaskan rekomendasi Pansus akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan pemerintah daerah. Fokus utama diarahkan pada pembenahan tata kelola penerimaan daerah. Langkah itu juga mencakup penyatuan basis data dan penguatan kapasitas aparatur.
"Kami menerima rekomendasi tersebut sebagai komitmen bersama melakukan pembenahan," kata SF Hariyanto. Ia memastikan berbagai sektor penerimaan akan dievaluasi menyeluruh. Pemerintah ingin setiap potensi memberikan kontribusi maksimal.
Perbaikan akan menyasar Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Pemerintah juga memaksimalkan Pajak Air Permukaan dan Pajak Alat Berat. Pajak daerah serta retribusi lainnya turut menjadi perhatian utama.
Di balik angka pendapatan, terdapat persoalan klasik yang terus menghantui. Basis data masih belum sepenuhnya terintegrasi. Kondisi itu membuat potensi penerimaan sulit dihitung secara utuh.
Karena itu, evaluasi regulasi menjadi langkah berikutnya. Pemerintah menilai sejumlah aturan masih menghambat optimalisasi penerimaan. Sistem kerja juga akan diperbaiki agar lebih efektif.
"Kami ingin setiap potensi dihitung lebih akurat dan sesuai ketentuan," tegas SF Hariyanto. Menurutnya, transparansi menjadi fondasi utama pengelolaan pendapatan. Kepastian data juga memperkuat perencanaan pembangunan.
Perjuangan pemerintah tidak berhenti pada kewenangan daerah. Sejumlah persoalan justru berada di level pemerintah pusat. Salah satunya menyangkut integrasi sistem perpajakan nasional.
SF Hariyanto menyoroti pentingnya integrasi Coretax dan OSS. Persoalan pemusatan NPWP serta NITKU juga menjadi perhatian serius. Akses terhadap data perpajakan dinilai menentukan akurasi penerimaan daerah.
Selain itu, formula Dana Bagi Hasil turut menjadi agenda perjuangan pemerintah daerah. Riau berharap memperoleh hak fiskal yang lebih proporsional. Status sebagai daerah penghasil dinilai harus tercermin dalam pembagian pendapatan nasional.
"Hal tersebut akan terus kami perjuangkan bersama pemerintah pusat," ujar SF Hariyanto. Ia menilai aktivitas ekonomi di Riau harus tercatat secara benar. Dengan demikian, hak fiskal daerah dapat diperoleh secara adil.
Pernyataan tersebut memperlihatkan arah kebijakan pemerintah daerah ke depan. Targetnya bukan sekadar mengejar kenaikan angka pendapatan tahunan. Pemerintah ingin membangun sistem yang lebih berkelanjutan.
Pendapatan daerah menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan. Ketersediaan anggaran menentukan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, setiap potensi penerimaan memiliki arti strategis.
Pansus DPRD Riau sebelumnya menyoroti sejumlah ruang perbaikan dalam pengelolaan pendapatan. Mulai dari akurasi data hingga efektivitas pemungutan pajak. Temuan tersebut menjadi dasar penyusunan rekomendasi kepada pemerintah daerah.
Sinergi antara DPRD dan pemerintah kini memasuki tahap implementasi. Publik akan mengawasi sejauh mana rekomendasi benar-benar diwujudkan. Keberhasilan tidak diukur dari banyaknya rapat, melainkan hasil nyata.
Di tengah tantangan fiskal nasional, Riau membutuhkan strategi pendapatan yang lebih modern. Integrasi data dan reformasi administrasi menjadi kebutuhan mendesak. Tanpa pembenahan itu, potensi penerimaan akan terus tercecer.
Komitmen yang disampaikan dalam sidang paripurna membuka harapan baru. Pemerintah berjanji memperkuat tata kelola sekaligus memperjuangkan hak fiskal daerah. Kini, tantangannya adalah memastikan setiap janji berubah menjadi kebijakan yang menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat Riau. R-02
