Zulkifli Hasan Prioritaskan Program MBG untuk Pesantren dan Wilayah 3T
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Foto : Istimewa
JAKARTA, SabangMerauke News - Pemerintah mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dengan memprioritaskan pesantren, sekolah berbasis agama, serta wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Skema baru disusun demi mempercepat distribusi layanan sekaligus meningkatkan ketepatan sasaran penerima manfaat nasional.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan pemerintah memprioritaskan Program Makan Bergizi Gratis untuk pesantren nasional. Kebijakan tersebut menyasar sekolah berbasis agama serta wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar secara bertahap. Skema percepatan sedang disempurnakan sebelum dipaparkan kepada Presiden dalam waktu dekat.
Zulkifli Hasan menyampaikan rancangan kebijakan memasuki tahap akhir pembahasan bersama kementerian terkait saat ini. Presentasi kepada Presiden dijadwalkan berlangsung pada pekan ketiga setelah seluruh konsep dinyatakan siap. “Satu bulan pertama diprioritaskan wilayah 3T dan sekolah berbasis agama, pondok-pondok,” ujar Zulkifli Hasan.
Pemerintah juga menyiapkan mekanisme khusus agar pesantren tidak membangun dapur baru untuk pelaksanaan MBG nasional. Fasilitas dapur milik pesantren akan dimanfaatkan sehingga distribusi makanan bergizi berlangsung lebih cepat. Langkah tersebut sekaligus menekan kebutuhan pembangunan fasilitas tambahan dalam waktu singkat.
Menurut Zulkifli Hasan, penggunaan dapur pesantren mempercepat layanan tanpa menambah beban pembangunan infrastruktur baru nasional. Pengawasan kualitas makanan tetap diperkuat agar standar kesehatan dan keamanan pangan selalu terpenuhi maksimal. “Dapurnya di sekolah saja, dapurnya di pondok saja agar ada percepatan,” katanya.
Skema percepatan tersebut berjalan bersamaan dengan penguatan layanan MBG khusus wilayah 3T seluruh Indonesia. Pemerintah berharap akses makanan bergizi semakin merata hingga daerah dengan keterbatasan fasilitas pelayanan publik. Langkah tersebut menjadi bagian strategi pemerataan pembangunan sumber daya manusia nasional.
Selain percepatan pesantren, pemerintah menyiapkan penataan lebih dari delapan ribu titik layanan baru Pulau Jawa. Proses tersebut membutuhkan pendataan menyeluruh terhadap jumlah peserta didik sebagai penerima manfaat program nasional. Pendataan dilakukan bersama Kementerian Pendidikan serta kementerian terkait guna menghasilkan data penerima lebih akurat.
Evaluasi dilakukan setelah muncul persoalan tumpang tindih sasaran layanan pada sejumlah wilayah selama pelaksanaan sebelumnya. Beberapa penyelenggara layanan dilaporkan mengejar sasaran penerima hingga memunculkan benturan antarpelaksana program di lapangan. Pemerintah ingin distribusi berlangsung tertib sesuai kebutuhan setiap sekolah penerima manfaat.
“Selama ini ada SPPG mencari pelajar sehingga terjadi benturan dan berebut sasaran,” ungkap Zulkifli Hasan. Tim pendataan nasional dibentuk demi memastikan alokasi layanan sesuai jumlah murid setiap sekolah. Hasil pendataan menjadi dasar penyesuaian distribusi makanan bergizi secara nasional.
Sekolah dengan kebutuhan layanan rendah akan dievaluasi demi mengoptimalkan pemerataan penerima manfaat Program MBG nasional. Alokasi layanan selanjutnya dapat dipindahkan menuju sekolah dengan kebutuhan lebih besar sesuai hasil verifikasi. Langkah tersebut diharapkan meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran negara.
Pemerintah juga memperhatikan masyarakat yang terlanjur berinvestasi mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis nasional. Penyesuaian kebijakan tidak boleh memunculkan kerugian bagi pelaku usaha maupun mitra penyelenggara layanan. Formula perlindungan investasi sedang disiapkan bersama kementerian terkait.
“Saya tidak mau masyarakat yang sudah utang bank, bekerja, membangun, akhirnya dirugikan,” tegas Zulkifli Hasan. Pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan investasi masyarakat selama mendukung pelaksanaan program strategis nasional tersebut. Kepastian regulasi segera diumumkan setelah pembahasan selesai.
Zulkifli Hasan menargetkan penyelesaian skema pesantren serta wilayah 3T berlangsung dalam waktu satu bulan penuh. Penataan layanan nasional ditargetkan rampung maksimal dua bulan setelah pendataan selesai dilaksanakan secara menyeluruh. “Yang berbasis agama dan yang 3T saya selesaikan satu bulan, detailnya paling lama dua bulan,” pungkasnya.(R-04)
