PDIP Tegaskan Tetap di Luar Koalisi, Ganjar: Demokrasi Butuh Kekuatan Penyeimbang
Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo. Foto : Istimewa
JAKARTA, SabangMerauke News – PDI Perjuangan kembali menegaskan posisi politik tetap berada di luar pemerintahan Prabowo-Gibran saat ini. Penegasan tersebut disampaikan Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menanggapi pernyataan Presiden Prabowo mengenai kesamaan hati kedua pihak. Ganjar menilai kesamaan tujuan nasional tidak identik dengan bergabung dalam koalisi pemerintahan.
Ganjar mengatakan seluruh kekuatan politik memiliki tanggung jawab menjaga bangsa sesuai amanat konstitusi Indonesia. Kesamaan semangat kebangsaan menjadi fondasi seluruh partai menghadapi tantangan pembangunan nasional secara bersama. Namun, perbedaan posisi politik tetap menjadi bagian penting dalam sistem demokrasi modern.
“Kesamaan cita-cita tidak berarti semua partai harus berada dalam satu barisan pemerintahan,” kata Ganjar kepada wartawan, Jumat (24/7/2026).
Ganjar menjelaskan demokrasi membutuhkan keseimbangan antara pemerintah serta kekuatan politik di luar pemerintahan nasional. Mekanisme tersebut menjaga pengawasan terhadap kebijakan publik tetap berjalan sesuai prinsip konstitusi negara. Sistem pengawasan dinilai mencegah munculnya kekuasaan tanpa kontrol dalam pemerintahan nasional.
“Pembagian peran antara pemerintah dan kekuatan penyeimbang merupakan mekanisme sehat agar checks and balances berjalan,” ujar Ganjar.
Menurut Ganjar, PDIP menghormati Presiden Prabowo sebagai kepala pemerintahan hasil mandat rakyat melalui pemilu nasional. Penghormatan tersebut tidak mengubah posisi partai menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Komitmen tersebut tetap menjadi bagian tanggung jawab politik kepada masyarakat Indonesia.
“Kami menghormati Presiden sebagai kepala pemerintahan, tetapi juga menjalankan fungsi kontrol secara konsisten,” tegas Ganjar.
Ganjar menambahkan kritik PDIP bukan bertujuan melemahkan pemerintahan maupun menghambat pelaksanaan berbagai program nasional. Kritik diberikan demi memastikan setiap kebijakan tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat luas secara berkelanjutan. Prinsip tersebut menjadi landasan utama sikap politik partai menghadapi dinamika pemerintahan.
“Kritik kami bukan untuk menjatuhkan pemerintah, melainkan menjaga kebijakan tetap berada dalam koridor konstitusi dan berpihak kepada rakyat,” ucapnya.
Ganjar juga menegaskan arah politik PDIP tidak dipengaruhi tawaran kekuasaan maupun jabatan pemerintahan nasional. Seluruh keputusan politik tetap berorientasi terhadap kepentingan rakyat serta penguatan demokrasi Indonesia. Dinamika politik masa depan, menurut Ganjar, akan berkembang mengikuti perjalanan waktu.
“Posisi politik PDI Perjuangan tidak ditentukan rayuan kekuasaan atau jabatan, melainkan kepentingan rakyat,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menilai pernyataan Presiden Prabowo mengenai kesamaan pandangan memiliki dasar. Deddy menyebut banyak agenda pembangunan nasional sejalan dengan perjuangan PDI Perjuangan sejak lama. Kesamaan tersebut terlihat dalam sejumlah program sosial serta pembangunan masyarakat.
Menurut Deddy, Megawati Soekarnoputri sejak lama mendorong pemberantasan stunting bagi anak serta ibu hamil Indonesia. PDIP juga konsisten memperjuangkan pendidikan, ekonomi kerakyatan, pengentasan kemiskinan, pembangunan desa, ketahanan pangan, serta pemberdayaan nelayan. Kesamaan visi tersebut dinilai menjadi modal mendukung pembangunan nasional.
“PDI Perjuangan sejak lama memperjuangkan pemberantasan gizi buruk, pendidikan, ekonomi kerakyatan, serta pembangunan pedesaan,” ujar Deddy.
Meski demikian, Deddy memastikan posisi PDIP tetap berada di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Posisi tersebut dinilai paling efektif memberikan masukan, kritik, serta evaluasi terhadap pelaksanaan program pemerintah. Fungsi pengawasan tetap menjadi bagian penting memperkuat kualitas demokrasi nasional.
“Posisi terbaik mendukung berbagai program akan lebih efektif jika PDI Perjuangan berdiri sebagai kekuatan penyeimbang,” katanya.
Deddy menegaskan partainya tetap mendukung seluruh kebijakan pemerintah yang memberi manfaat bagi masyarakat Indonesia. Sebaliknya, kritik akan disampaikan terhadap kebijakan dinilai memerlukan perbaikan maupun evaluasi lebih lanjut. Sikap tersebut dianggap sebagai tanggung jawab sejarah menjaga kualitas demokrasi nasional.
“Semua kebijakan yang baik akan selalu kami dukung, tetapi perbedaan tetap kami ingatkan melalui kritik,” tegas Deddy.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto berbicara mengenai dinamika koalisi politik saat menghadiri Harlah ke-28 PKB di Jakarta. Prabowo menilai persaingan politik merupakan bagian wajar dalam kehidupan demokrasi Indonesia. Hubungan antarkekuatan politik juga dinilai dapat berubah mengikuti perkembangan situasi nasional.
“PDIP sebetulnya hatinya sama dengan kami, coba digali hatinya. Sebetulnya sama,” ujar Prabowo dalam pidatonya.
Pernyataan tersebut memunculkan berbagai respons dari kalangan politik nasional selama beberapa hari terakhir. Namun, PDIP memastikan kesamaan visi kebangsaan tidak mengubah posisi politik berada di luar pemerintahan. Partai berlambang banteng tersebut tetap memilih menjadi kekuatan penyeimbang demi menjaga kontrol terhadap jalannya kekuasaan.(R-04)
