Komisi III DPRD Minta Pemko Pekanbaru Masukkan Kenaikan Insentif Posyandu dalam Evaluasi Anggaran
Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru, Tekad Abidin. Foto: Dok SM News
RIAU, SabangMerauke News – Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru, Tekad Abidin, meminta Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru untuk memberikan perhatian serius terhadap kesejahteraan kader Posyandu. Desakan ini muncul menyusul minimnya insentif bulanan yang diterima oleh para ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat tersebut, Selasa (14/7/2026).
Selama melakukan dialog langsung dengan konstituen di berbagai wilayah, Tekad mengaku kerap menampung keluhan terkait kecilnya apresiasi finansial dari pemerintah. Sebagian besar kader mengeluhkan bahwa hak bulanan yang mereka peroleh saat ini dirasa belum mampu menutup keringat pengabdian di lapangan.
Berdasarkan data aspirasi yang dihimpun dari masyarakat, para kader rata-rata hanya mengantongi insentif berkisar antara Rp50.000 hingga Rp100.000 setiap bulannya. Nominal tersebut dinilai sudah tidak relevan lagi dengan beratnya beban tugas dan tanggung jawab yang mereka pikul di tingkat paling bawah.
"Saya sering mendengar langsung keluhan dari kader Posyandu. Ada yang hanya menerima insentif Rp50 ribu sampai Rp100 ribu per bulan. Padahal, beban tugas mereka cukup besar karena menjadi garda terdepan pelayanan masyarakat," ungkap Tekad Abidin menjabarkan data di lapangan.
Politisi ini memaparkan bahwa para kader tidak sebatas menjalankan pelayanan kesehatan ibu dan anak saja. Mereka juga menopang kelancaran program strategis pemerintah lainnya, mulai dari pendataan warga, edukasi kesehatan komprehensif, hingga agenda krusial penanganan serta pencegahan stunting.
Kondisi kesejahteraan yang minim ini diperparah dengan fakta di lapangan bahwa banyak kader terpaksa merogoh kocek pribadi. Dana mandiri tersebut terpaksa dikeluarkan demi memastikan roda pelayanan Posyandu tetap berjalan lancar dan kebutuhan dasar masyarakat di lingkungan sekitar dapat terpenuhi.
"Bahkan ada kader yang rela mengeluarkan uang sendiri untuk membeli makanan tambahan bergizi atau memenuhi kebutuhan kegiatan ketika anggaran yang tersedia tidak mencukupi. Ini menunjukkan dedikasi yang luar biasa, tetapi tidak boleh terus-menerus dibebankan kepada mereka," urainya secara mendalam.
Oleh karena itu, Tekad mendesak Pemko Pekanbaru segera mengevaluasi nominal insentif kader Posyandu agar disesuaikan dengan kapasitas keuangan daerah. Peningkatan insentif dan dukungan dana operasional ini bukan sekadar bentuk penghargaan, melainkan investasi penting guna mendongkrak motivasi kerja serta kualitas pelayanan publik ke depannya. (R-05)
