Rekomendasi BPK Segera Dikerjakan, Ini Nasib BUMD Riau Selanjutnya
Sekda Riau, Syahrial Abdi, menghadiri rapat paripurna DPRD Riau. (sumber: istimewa)
RIAU, SabangMerauke News – Pemerintah Provinsi Riau kini bergerak cepat menindaklanjuti rekomendasi BPK. Langkah ini sekaligus memperbaiki tata kelola seluruh BUMD di wilayahnya. Komitmen itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Riau, Senin, 13 Juli 2026.
Sekretaris Daerah Syahrial Abdi mewakili Plt Gubernur hadir dalam rapat. Ia menilai hasil pemeriksaan BPK sebagai pedoman utama perbaikan. Semua perangkat daerah diminta bekerja lebih rapi dan transparan.
"Kami sudah sampaikan laporan BPK ke setiap satuan kerja. Seluruh rekomendasi harus diselesaikan sesuai aturan yang berlaku," ujar Syahrial. Ia juga menekankan pentingnya pengawasan internal yang ketat.
Pemprov Riau rutin melakukan pantauan dan penilaian berkala. Setiap laporan belanja daerah akan diperiksa ulang secara cermat. Tidak boleh ada celah yang membuat keuangan daerah terganggu.
Pembenahan menyeluruh juga menyasar pengelolaan BUMD saat ini. Prinsip tata kelola perusahaan yang baik mulai diterapkan. Posisi direksi dan komisaris akan dievaluasi kinerjanya secara berkala.
Tujuannya agar perusahaan daerah berjalan lebih profesional. Kontribusi BUMD terhadap pendapatan daerah diharapkan meningkat pesat. Masyarakat pun nantinya mendapat layanan yang jauh lebih baik.
"Kami ingin BUMD tumbuh sehat dan mampu bersaing di luar sana. Pengelolaan harus terbuka, jelas, dan bisa dipertanggungjawabkan," jelas Syahrial. Ia menegaskan tak ada tempat bagi pengelolaan yang asal-asalan.
Perbaikan ini menjadi pondasi kuat fiskal daerah ke depan. Pembangunan di berbagai sektor bisa berjalan lebih terencana. Manfaatnya akan terasa bagi seluruh warga Riau dalam jangka panjang.
Wakil Ketua II DPRD Riau Ahmad Tarmizi memberikan apresiasi tinggi. Ia melihat keseriusan pemerintah daerah dalam mengubah sistem. Hal ini menjadi langkah awal yang sangat positif.
"Kami berharap perbaikan ini dilakukan secara terus-menerus. Jangan berhenti di tengah jalan sebelum semua tuntas," kata Ahmad Tarmizi. Ia mengingatkan agar tidak ada rekomendasi yang terabaikan.
Setiap catatan BPK harus ditindaklanjuti hingga tuntas sepenuhnya. Ini menjadi momen penting untuk merapikan rumah tangga daerah. BUMD diharapkan tak lagi menjadi beban bagi kas daerah.
Perusahaan milik daerah harus menjadi sumber pendapatan andalan. Keuntungan yang didapat akan kembali digunakan untuk pembangunan. Kesejahteraan masyarakat Riau menjadi tujuan utama semua langkah ini.
Pemerintah daerah juga diminta terbuka terhadap masukan dari dewan. Sinergi antara eksekutif dan legislatif sangat dibutuhkan. Semua pihak bekerja demi kemajuan provinsi yang kita cintai.
Saat ini tim pemantauan mulai menyusun jadwal penyelesaian. Setiap instansi diberi batas waktu yang jelas untuk berbenah. Kemajuan pelaksanaan akan dilaporkan secara berkala ke DPRD. R-02
