Adu Sindiran PDIP dan PSI Memanas, Guntur Romli Ungkit Gagalnya PSI Masuk Parlemen
Konflik politik antara PDIP dan PSI kembali memicu perhatian publik. Foto : Istimewa
JAKARTA, SabangMerauke News - Konflik politik antara PDIP dan PSI kembali memicu perhatian publik. Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menilai PSI lebih sibuk menyerang partainya dibanding menyuarakan kepentingan masyarakat. Adu pernyataan itu muncul setelah PSI mempertanyakan kritik PDIP terhadap Presiden ketujuh Joko Widodo.
Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyindir PSI karena dinilai terus membawa nama PDIP dalam berbagai pernyataan. Deddy menilai partai tersebut lebih memilih menciptakan kontroversi dibanding membahas persoalan publik. Kritik itu disampaikan menanggapi komentar Ketua DPP PSI Bestari Barus mengenai hubungan PDIP dan Jokowi.
Deddy mempertanyakan sikap PSI yang dinilai jarang menyampaikan kritik terhadap persoalan masyarakat. Menurutnya, publik mulai jenuh melihat pola komunikasi politik seperti itu. “Perasaan nggak pernah kedengaran tuh suara PSI, sibuk nyeret-nyeret PDI Perjuangan saja. Rakyat sudah bosan dengan gimmick PSI,” kata Deddy.
Politikus PDIP tersebut juga menyebut PSI lebih mengutamakan sensasi demi kepentingan elektoral. Deddy meminta PSI membuktikan kepedulian terhadap isu strategis nasional. “Rakyat tahu mereka cuma bikin sensasi buat pansos elektoral,” ujarnya.
Deddy kemudian menyinggung sejumlah persoalan yang menurutnya layak mendapat perhatian PSI. Isu mahasiswa hingga dugaan korupsi dinilai lebih penting dibanding polemik antarelit politik. “Ditunggu suaranya soal tuntutan mahasiswa, kasus suap Bupati Kuansing dan soal lain terkait rakyat,” tegasnya.
Secara terpisah, politikus PDIP Guntur Romli turut mengkritik optimisme PSI menghadapi persaingan politik di Jawa Tengah. Guntur menilai pernyataan tersebut lebih mencerminkan kesombongan politik dibanding kekuatan nyata. Menurutnya, klaim itu belum didukung hasil elektoral memadai.
Guntur juga mengaitkan safari politik Jokowi bersama PSI dengan dinamika politik internal partai tersebut. Dia menilai langkah tersebut menunjukkan PSI masih membutuhkan figur Jokowi untuk memperkuat pengaruh politik. “PSI jangan terlalu sombong, kalau kuat Jokowi cukup istirahat dan santai,” katanya.
Selain itu, Guntur menyoroti penanganan dugaan kasus suap yang menyeret nama pejabat daerah. Dia meminta penegak hukum bersikap konsisten terhadap seluruh pihak tanpa membedakan latar belakang politik. “KPK harus jangan tebang pilih, pengembalian uang tidak menggugurkan peristiwa pidana,” ujarnya.
Guntur menilai ancaman PSI merebut basis suara PDIP di Jawa Tengah belum memiliki dasar kuat. Hasil Pemilu 2024 dinilai menunjukkan posisi PSI masih jauh dari partai besar nasional. Dia menegaskan klaim tersebut tidak perlu dikhawatirkan.
Menurut Guntur, dukungan Jokowi pada Pemilu 2024 belum mampu mengantarkan PSI lolos ke parlemen. Kondisi itu dinilai menjadi indikator kekuatan elektoral PSI saat ini. “PSI 2024 gagal masuk parlemen, jadi jangan sombong,” katanya.
Sebelumnya, Ketua DPP PSI Bestari Barus mempertanyakan sikap PDIP yang terus mengomentari Jokowi. Bestari menilai langkah tersebut bertentangan dengan keputusan PDIP mengeluarkan Jokowi dari keanggotaan partai. Dia menganggap perhatian PDIP terhadap Jokowi masih terlalu besar.
Bestari juga menyindir sejumlah politikus PDIP yang dinilai lebih sering mengomentari Jokowi dibanding menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. “Saya heran kenapa anggota DPR dari PDIP lebih senang mengomentari PSI dan Pak Jokowi ketimbang bekerja untuk rakyat,” ujar Bestari.
Pernyataan saling balas antara PDIP dan PSI kembali memperlihatkan meningkatnya tensi politik nasional. Polemik itu diperkirakan terus berlanjut seiring agenda konsolidasi partai menuju kontestasi politik berikutnya. Publik kini menantikan langkah konkret masing-masing partai menjawab berbagai persoalan masyarakat.(R-04)
