SELATPANJANG, SabangMerauke News - Sebanyak 868 kepala desa dari berbagai daerah di Indonesia mengikuti Program Kepala Desa Masuk Kampus Angkatan I yang digelar di Kampus Universitas Indonesia (UI), Depok, pada 29 Juni hingga 2 Juli 2026. Sementara Angkatan II dijadwalkan berlangsung pada 13 hingga 16 Juli 2026.

Program nasional yang digagas Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu merupakan bagian dari Program Pemerintahan Desa Berdampak Tahun 2026, yang bertujuan meningkatkan kapasitas kepala desa melalui pembelajaran akademik, penguatan tata kelola pemerintahan, serta berbagi inovasi dan praktik terbaik dalam pembangunan desa.

Kabupaten Kepulauan Meranti turut ambil bagian dalam kegiatan bergengsi tersebut. Berdasarkan kuota yang diberikan Kemendagri, daerah ini mengutus dua kepala desa, yakni Kepala Desa Mekong, Lisya Kumala, dan Kepala Desa Bagan Melibur, Isnadi Esman.

Keduanya dipilih karena dinilai memiliki inovasi, praktik baik, dan terobosan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain itu, penunjukan Lisya Kumala juga menjadi bagian dari upaya memperhatikan keterwakilan kepala desa perempuan dalam program tersebut.

Namun dalam pelaksanaannya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Kepulauan Meranti turut mengikutsertakan tiga kepala desa lainnya, yakni Kepala Desa Alah Air Timur, Kepala Desa Tenan, Kepala Desa Mantiasa, dan Kepala Desa Lukun sehingga total peserta dari Kepulauan Meranti menjadi enam orang.

Keikutsertaan para kepala desa tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi Kabupaten Kepulauan Meranti. Pasalnya, Program Kepala Desa Masuk Kampus merupakan program nasional dengan kuota yang sangat terbatas bagi setiap kabupaten dan kota di Indonesia. Hanya kepala desa yang dinilai memiliki kapasitas kepemimpinan, inovasi, serta praktik baik dalam tata kelola pemerintahan desa yang diberikan kesempatan mengikuti kegiatan tersebut.

Selama empat hari pelaksanaan, para peserta mendapatkan pembelajaran langsung dari akademisi Universitas Indonesia, pejabat Kementerian Dalam Negeri, serta para praktisi yang memiliki pengalaman dalam pembangunan desa.

Berbagai materi strategis diberikan, mulai dari kepemimpinan desa, pembangunan berkelanjutan, pelayanan publik, transformasi digital, tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel, hingga pengembangan ekonomi desa berbasis potensi lokal. Program ini diharapkan mampu melahirkan kepala desa yang profesional, adaptif, inovatif, dan mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan desa di masa depan.

Dalam ketentuan pelaksanaan kegiatan, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa hanya menanggung biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama mengikuti kegiatan di Kampus Universitas Indonesia. Sementara biaya transportasi perjalanan serta uang harian peserta menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten atau kota sesuai ketentuan yang berlaku.

Namun demikian, peserta asal Kabupaten Kepulauan Meranti hingga keberangkatan mengikuti kegiatan tersebut disebut belum memperoleh dukungan anggaran untuk biaya transportasi maupun uang harian dari pemerintah daerah. Kondisi itu tidak menyurutkan semangat mereka untuk tetap mengikuti program peningkatan kapasitas tersebut. Demi dapat hadir dan mewakili daerah dalam kegiatan nasional itu, para peserta terpaksa mencari solusi secara mandiri, bahkan harus meminjam dana terlebih dahulu agar dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan hingga selesai.

Salah seorang peserta asal Kabupaten Kepulauan Meranti, Kepala Desa Bagan Melibur, Isnadi Esman, mengaku memperoleh banyak manfaat dari Program Kepala Desa Masuk Kampus yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri di Universitas Indonesia. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi ruang belajar yang sangat berharga bagi para kepala desa untuk meningkatkan kapasitas dalam menjalankan roda pemerintahan desa.

"Ini kesempatan yang sangat baik bagi kami untuk belajar langsung dari para akademisi dan praktisi. Kami mendapatkan banyak pengetahuan baru tentang tata kelola pemerintahan desa, inovasi pelayanan publik, hingga strategi pembangunan desa yang berkelanjutan. Ilmu yang kami peroleh tentu akan kami terapkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sekaligus mempercepat kemajuan desa," ujar Isnadi.

Ia menilai, peningkatan kapasitas kepala desa saat ini merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditawar lagi. Menurutnya, kepala desa dituntut mampu mengikuti perkembangan zaman, terutama dalam menghadapi tantangan digitalisasi, tata kelola pemerintahan yang semakin modern, serta tuntutan inovasi dalam pelayanan publik.

"Tantangan yang dihadapi pemerintah desa saat ini semakin kompleks. Karena itu, kepala desa harus terus belajar dan meningkatkan kapasitas. Digitalisasi, inovasi pelayanan, hingga pengelolaan potensi desa membutuhkan pemahaman yang baik serta praktik lapangan yang didukung pengetahuan akademis. Semua itu bisa kami dapatkan melalui program Kepala Desa Masuk Kampus ini," ungkapnya.

Isnadi juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Dalam Negeri, khususnya Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, yang telah menghadirkan program pengembangan kapasitas bagi para kepala desa melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan dunia akademik merupakan langkah strategis dalam mencetak kepala desa yang memiliki kompetensi, profesionalisme, integritas, serta mampu melahirkan berbagai inovasi untuk kemajuan desa.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Kemendagri melalui Ditjen Bina Pemerintahan Desa yang telah memberikan ruang bagi kepala desa untuk terus belajar. Sinergi antara pemerintah dan perguruan tinggi seperti Universitas Indonesia merupakan langkah yang sangat positif dalam melahirkan kepala desa yang profesional, inovatif, berintegritas, serta mampu membawa perubahan bagi pembangunan desa," pungkasnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Kepulauan Meranti, Asrorudin, mengungkapkan bahwa Kabupaten Kepulauan Meranti mendapat kesempatan mengirimkan kepala desa untuk mengikuti Program Kepala Desa Masuk Kampus yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri bekerja sama dengan Universitas Indonesia. Program tersebut merupakan bagian dari Program Pemerintahan Desa Berdampak Tahun 2026 yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan kompetensi kepala desa di seluruh Indonesia.

"Kita mendapat alokasi dua peserta untuk mengikuti Program Kepala Desa Masuk Kampus yang diselenggarakan Kemendagri bekerja sama dengan Universitas Indonesia. Namun dalam perjalanannya terdapat penambahan peserta, sehingga jumlah kepala desa dari Kabupaten Kepulauan Meranti yang mengikuti kegiatan tersebut menjadi enam orang," ujar Asrorudin.

Ia menjelaskan, penunjukan peserta sepenuhnya dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa berdasarkan mekanisme seleksi dan penilaian yang telah ditetapkan. Kepala desa yang dipilih merupakan mereka yang dinilai memiliki kapasitas kepemimpinan, inovasi, terobosan, serta praktik-praktik baik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Menurut Asrorudin, Program Kepala Desa Masuk Kampus menjadi langkah strategis pemerintah pusat dalam memperkuat kapasitas aparatur desa melalui pendekatan akademik. Selama mengikuti kegiatan, para kepala desa memperoleh pembelajaran mengenai kepemimpinan, tata kelola pemerintahan desa, pelayanan publik, transformasi digital, pengembangan ekonomi desa, hingga berbagai inovasi pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat.

"Program ini tidak hanya meningkatkan kompetensi kepala desa, tetapi juga menjadi wadah untuk bertukar pengalaman dan berbagi praktik terbaik antarkepala desa dari berbagai daerah di Indonesia. Harapannya, setiap peserta mampu membawa pulang ilmu, wawasan, dan inovasi yang dapat diterapkan dalam pembangunan desa masing-masing," jelasnya.

Asrorudin berharap kesempatan yang diberikan kepada kepala desa asal Kepulauan Meranti dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memperluas wawasan, membangun jejaring, serta memperkaya pengalaman dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

"Kami berharap seluruh ilmu, pengalaman, dan inovasi yang diperoleh selama mengikuti kegiatan ini dapat diimplementasikan di desa masing-masing. Lebih dari itu, apa yang dipelajari dapat menjadi contoh dan inspirasi bagi desa-desa lain di Kabupaten Kepulauan Meranti dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, serta mendorong pembangunan desa yang semakin maju dan mandiri," harapnya.

Berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Nomor 100.2.4/3373/BPD tanggal 18 Juni 2026, kegiatan Program Kepala Desa Masuk Kampus dipusatkan di Kampus Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat.

Sebanyak 868 kepala desa dari seluruh Indonesia mengikuti program tersebut yang dibagi ke dalam dua angkatan, masing-masing sebanyak 434 peserta. Setiap kabupaten dan kota pada dasarnya hanya diberikan kesempatan mengirimkan dua kepala desa yang memiliki rekam jejak baik dalam bidang inovasi, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta tata kelola pemerintahan desa.

Melalui program ini, Kemendagri berharap lahir semakin banyak kepala desa yang profesional, adaptif, inovatif, dan berintegritas. Selain menjadi sarana peningkatan kapasitas aparatur desa, kegiatan tersebut juga menjadi ruang strategis untuk mempertemukan berbagai gagasan, inovasi, serta praktik-praktik terbaik dari seluruh penjuru Indonesia guna mempercepat terwujudnya desa-desa yang maju, mandiri, dan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. (R-01)