Fokus Tol Trans Sumatera Sebelum Jabatan Jokowi Berakhir, Bukan di Riau Tapi Sumut
Pemerintah Pusat akan menuntaskan pembangunan empat ruas tol yang menjadi bagian dari tol trans Sumatera di Sumatera Utara hingga tahun 2024. Foto: Net
SabangMerauke News, Medan - Pemerintah Pusat akan menuntaskan pembangunan empat ruas tol yang menjadi bagian dari tol trans Sumatera di Sumatera Utara hingga tahun 2024. Kini, proses pengerjaan terus dilakukan.
Hal itu, disampaikan oleh Ketua Tim Koordinasi dan Sekretariat Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional di Sumut, Agus Tripriyono kepada wartawan di Kantor Gubernur Sumut, di Kota Medan, Selasa (28/6/2022).
Saat ini, ada beberapa ruas tol yang masih dalam tahap pengerjaan yakni ruas Indrapura-Kisaran, Indrapura-Kualatanjung-Tebing Tinggi, Tebing Tinggi-Pematangsiantar dan Stabat-Brandan.
Agus mengungkapkan proses pengerjaan proyek tersebut masih bejalan lancar. Sehingga jalan tol tersebut, akan selesai sebelum masa jabatan Presiden Joko Widodo.
“Pak Jokowi menginginkan semua ruas tol Trans Sumatera harus sudah selesai dan tidak boleh mangkrak. Kemarin difokuskan pada proyek yang empat ruas ini,” ucap Agus.
Agus menjelaskan, untuk ruas Indrapura-Kisaran dan Indrapura-Kualatanjung-Tebing Tinggi ditargetkan selesai pada Desember 2022. Dengan demikian, akhir tahun ruas tersebut sudah dapat dibuka untuk masyarakat.
“Tinggal 12 bidang yang masih bermasalah dan ada beberapa fisik yang lagi digenjot untuk mempercepatnya,” kata Agus.
Sedangkan untuk ruas Tebing Tinggi-Pematang Siantar, saat ini sedang dipacu untuk penyelesaian dari Tebing Tinggi hingga pintu exit di daerah Serbelawan. Ruas ini juga diproyeksikan sudah dibuka pada Desember 2022.
“Namun dari Serbelawan hingga ke Pematang Siantar, ditargetkan rampung pada Maret 2023,” ujar Agus.
Pada ruas tol Stabat-Brandan, kata Agus, ada persoalan yang unik dimana pada areal pembangunan ditemukan 11 sumur minyak yang masih berada di bawah pengelolaan SKK Migas dan pihak Pertamina.
Namun, kata Agus hal ini sudah dalam tahap pembicaraan terkait penutupan sumur minyak tersebut sesuai dengan mekanisme yang ada.
“Kemarin sudah ada kesepakatan antara pihak Hutama Karya selaku pekerja proyek dengan pertamina. Karena tidak bisa asal ditutup begitu saja, ada teknisnya,” jelas Agus.
Agus mengungkapkan lancarnya pengerjaan tol ini, tidak terlepas dari lokasi yang berada dalam kawasan milik perkebunan. Dengan demikian upaya pembebasan lahan lebih mudah dilakukan.
Hal ini berbeda dengan lokasi pengerjaan proyek yang melintasi tanah warga, hal ini menurutnya lebih sulit dan tidak jarang berakhir dengan jalan konsinyasi di pengadilan.
“Intinya semua itu harus sudah selesai di kepemimpinan pak Jokowi,” tutur Agus. (*)
