Purbaya Tegaskan Pemotongan Anggaran bagi Instansi yang Abaikan Satgas Debottlenecking
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan sanksi pemotongan anggaran bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Foto : Istimewa
JAKARTA, SabangMerauke News - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan sanksi pemotongan anggaran bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Kebijakan berlaku jika instansi mengabaikan keputusan Satgas Debottlenecking. Pemerintah menargetkan percepatan investasi melalui kepastian regulasi dan koordinasi lintas sektor.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan peringatan saat bertemu pelaku usaha Korea Selatan. Pertemuan berlangsung bersama anggota KOCHAM Indonesia membahas percepatan realisasi investasi nasional. Purbaya menegaskan anggaran dapat dipangkas bagi instansi yang melanggar keputusan Satgas.
“Saya sekarang menjabat sebagai Menteri Keuangan. Jika pemerintah daerah atau kementerian menyimpang, saya akan memangkas anggaran mereka,” ujar Purbaya. Pernyataan tersebut menegaskan komitmen pemerintah mempercepat penyelesaian hambatan investasi. Langkah tegas diharapkan meningkatkan kepastian usaha bagi investor.
Purbaya menjelaskan koordinasi lintas kementerian terus diperkuat menghadapi hambatan regulasi maupun operasional investasi. Pemerintah ingin menciptakan iklim usaha lebih kondusif melalui Satgas Debottlenecking. Seluruh pelaku usaha memperoleh kesempatan sama menyampaikan kendala investasi.
“Setiap pelaku usaha dapat melaporkan masalahnya kepada Satgas Debottlenecking. Mekanisme ini terbuka untuk semua pihak,” kata Purbaya. Laporan menjadi dasar penyelesaian hambatan investasi secara terkoordinasi. Peluang penyelesaian terbuka selama laporan disampaikan kepada Satgas.
Satgas Debottlenecking menggelar rapat penanganan masalah investasi secara rutin setiap pekan. Setiap laporan dibahas bersama kementerian terkait guna mempercepat penyelesaian kendala. Pemerintah menargetkan proses investasi berjalan lebih cepat dan efisien.
“Setiap pekan kami membahas berbagai persoalan investor. Permasalahan masuk akan diselesaikan secepat mungkin,” ujar Purbaya. Komitmen tersebut menjadi bagian strategi meningkatkan daya saing investasi Indonesia. Pemerintah berharap realisasi investasi meningkat signifikan sepanjang tahun.
Presiden Prabowo Subianto memantau langsung pelaksanaan Satgas Debottlenecking secara berkala. Seluruh keputusan Satgas wajib dijalankan kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah terkait. Pengawasan langsung memperkuat kepastian pelaksanaan kebijakan investasi nasional.
“Proses ini dipantau langsung Presiden sehingga setiap keputusan Satgas harus dilaksanakan,” tegas Purbaya. Pemerintah menilai disiplin pelaksanaan menjadi kunci mempercepat investasi nasional. Kebijakan tersebut memperlihatkan keseriusan menghadirkan kepastian bagi dunia usaha.(R-04)
