Utang Pemko Pekanbaru Ratusan Miliar Picu DPRD Desak Pj Wali Kota Copot Sekdako, Tapi Jamil hanya Senyum-senyum Saja
Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, M Jamil. Foto: Net
SabangMerauke News, Pekanbaru - Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, M Jamil tak merespon soal desakan anggota DPRD yang meminta Penjabat Wali Kota, Muflihun mencopot dirinya. Dikonfirmasi saat hadir di rapat paripurna DPRD, Selasa (28/6/2022), Jamil hanya senyam-senyum saja.
Sesekali Jamil tertawa kecil merespon pertanyaan yang diajukan SabangMerauke News. Berkali-kali Jamil diminta komentarnya, namun ia hanya membalas dengan tersipu sambil berjalan menuruni tangga gedung Dewan. Tak sepatah kata pun ia memberi jawaban. Seolah Jamil mencueki komentar anggota Dewan yang menyerang keras dirinya dengan meminta agar ia diganti oleh pejabat baru.
Sebelumnya, anggota Badan Anggaran DPRD Kota Pekanbaru, Dapot Sinaga meminta agar Penjabat Wali Kota Pekanbaru, Muflihun mencopot Jamil. Alasannya, di era Jamil menjabat Sekdako, saat Wali Kota dipegang oleh Firdaus, utang Pemko Pekanbaru bertumpuk. Proyek tunda bayar berjibun hingga ratusan miliar. Warisan utang itu kini menjadi beban berat bagi Muflihun yang dilantik 23 Mei lalu.
"Gara-gara dia (Jamil), utang makin banyak. Utang Pemko Rp 114 miliar. Sekarang utang itu menjadi beban Pj Wali Kota," kata Dapot pekan lalu kepada media.
Dapot yang merupakan Ketua Komisi II DPRD Pekanbaru kecewa berat karena Jamil tak pernah mau menerima masukan Dewan soal solusi utang Pemko yang menumpuk. Banggar dalam rapat pembahasan anggaran meminta agar proyek di tahun 2021 ditiadakan dan fokus untuk menuntaskan utang tunda bayar.
"Namun saran itu tidak dilakukan. Akhirnya, program Pj Wali Kota sekarang tidak maksimal gara-gara utang tunda bayar," tegas Dapot.
Atas dasar itu, politisi PDI Perjuangan tersebut meminta Pj Wali Kota Muflihun untuk mencopot Jamil dan jajaran tim anggaran Pemko Pekanbaru. Ia meminta Muflihun tak menunda melakukan evaluasi terhadap jajarannya, agar pemerintahan Kota Pekanbaru bisa efektif.
"Kalau Sekdako sekarang tetap dipertahankan, saya yakin sampai mati pun pemerintahan Pekanbaru tidak berjalan dengan baik. Jangan ada yang berseberangan dan kubu-kubuan. Harus satu komando," tegas Dapot.
Belum ada respon dari Pj Wali Kota Pekanbaru, Muflihun atas suara kritis dari DPRD Pekanbaru tersebut. Rencana evaluasi pejabat eksekutif Pemko Pekanbaru, setakat ini belum berwujud. (*)
