Raja Inggris Bikin Kejutan! Pajak Pribadi Akan Diungkap ke Publik, Transparansi Kerajaan Masuk Babak Baru
Raja Charles III. Foto: Dok SM News
LONDON, SabangMerauke News – Sebuah langkah yang belum pernah terjadi dalam sejarah modern Kerajaan Inggris akan segera tercatat. Raja Charles III memutuskan untuk mengungkap jumlah pajak pribadi yang dibayarkannya kepada publik, sebuah keputusan yang dinilai sebagai gebrakan besar untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas monarki di tengah sorotan publik yang semakin tajam terhadap keuangan keluarga kerajaan.
Pengumuman mengenai pajak pribadi Raja Charles III akan disampaikan pada Kamis mendatang bersamaan dengan publikasi laporan keuangan tahunan kerajaan. Ini menjadi kali pertama seorang raja Inggris di era modern secara terbuka mempublikasikan jumlah pajak pribadinya kepada masyarakat.
Sumber-sumber Istana Buckingham menyebutkan bahwa langkah tersebut merupakan inisiatif langsung Raja Charles III. Keputusan itu disebut sebagai bagian dari agenda modernisasi kerajaan yang sejak awal menjadi salah satu visi utama sang raja sejak naik takhta.
Istana Buckingham menegaskan, keterbukaan mengenai pajak pribadi raja merupakan upaya untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi monarki yang selama beberapa tahun terakhir terus menjadi perhatian masyarakat.
"Secara sederhana, kami terus melakukan modernisasi dan beradaptasi," kata juru bicara Istana Buckingham.
Tak hanya diumumkan sekali, informasi mengenai pajak pribadi Raja Charles III juga akan dipublikasikan secara rutin setiap tahun sebagai bagian dari laporan keuangan kerajaan.
Dalam laporan tersebut, masyarakat akan mengetahui secara rinci besaran pajak yang dibayarkan Raja Charles untuk tahun keuangan 2024-2025. Pajak itu mencakup penghasilan dari Duchy of Lancaster, investasi pribadi, serta pendapatan yang diperoleh dari sejumlah properti pribadi milik Raja, termasuk Sandringham dan Balmoral.
Duchy of Lancaster sendiri merupakan salah satu sumber pendapatan utama raja Inggris. Portofolio tersebut terdiri dari lahan, properti, dan berbagai aset investasi yang secara tradisional menjadi sumber pendapatan pribadi resmi bagi penguasa monarki Inggris.
Sebenarnya, Raja Charles bukan sosok baru dalam urusan keterbukaan pajak. Saat masih menyandang gelar Pangeran Wales, ia pernah mempublikasikan jumlah pajak yang dibayarkannya. Namun, pengungkapan kali ini memiliki arti yang jauh lebih besar karena dilakukan setelah dirinya menjadi kepala negara Inggris.
Keuangan Kerajaan Semakin Disorot
Langkah Raja Charles III membuka informasi pajak pribadinya tidak dapat dilepaskan dari meningkatnya tuntutan publik terhadap transparansi keuangan keluarga kerajaan.
Dalam beberapa tahun terakhir, sorotan terhadap monarki semakin menguat, terutama setelah berbagai kontroversi yang melibatkan anggota keluarga kerajaan, termasuk kasus yang menyeret Pangeran Andrew.
Di tengah tuntutan keterbukaan tersebut, Raja Charles memilih mengambil langkah yang lebih progresif. Meskipun secara hukum raja Inggris tidak diwajibkan membayar pajak penghasilan maupun pajak warisan atas aset yang diterima dari monarki sebelumnya, Raja Charles tetap membayarnya secara sukarela.
Ia juga membayar pajak atas keuntungan dari aset pribadi yang dijual, sebuah praktik yang selama ini dilakukan secara sukarela namun belum pernah dipublikasikan secara rinci.
Untuk pertama kalinya pula, total pajak yang dibayarkan Raja Charles akan diumumkan kepada publik. Angka tersebut termasuk pajak atas keuntungan Duchy of Lancaster yang pada tahun lalu tercatat mencapai sekitar 24 juta pound sterling.
Langkah itu dipandang sebagai sinyal kuat bahwa Kerajaan Inggris ingin bergerak menuju era baru yang lebih terbuka dan relevan dengan tuntutan masyarakat modern.
"Kami ingin menjelaskan seluruh aspek keuangan kerajaan dengan cara yang semakin meningkatkan kejelasan dan kemudahan akses," ujar juru bicara Istana Buckingham.
Bersamaan dengan Pengumuman Sovereign Grant
Selain mengungkap pajak pribadi Raja Charles, laporan keuangan tahunan kerajaan juga akan memuat rincian mengenai Dana Hibah Kerajaan atau Sovereign Grant.
Dana tersebut merupakan anggaran publik tahunan yang diberikan kepada Rumah Tangga Kerajaan untuk membiayai berbagai kegiatan resmi, termasuk gaji staf, pemeliharaan bangunan bersejarah, hingga perjalanan dinas anggota kerajaan.
Saat ini, nilai Sovereign Grant mencapai angka tertinggi sepanjang sejarah, yakni sebesar 137,9 juta pound sterling. Nilai tersebut mencakup tambahan dana sementara yang dialokasikan untuk proyek renovasi besar-besaran Istana Buckingham.
Namun demikian, pemerintah Inggris dikabarkan tengah meninjau ulang besaran hibah tersebut. Untuk pertama kalinya sejak diperkenalkan pada tahun 2012, Sovereign Grant diperkirakan akan mengalami pengurangan.
Peninjauan dilakukan secara bersama oleh Kementerian Keuangan Inggris, Downing Street, serta Rumah Tangga Kerajaan.
Tak hanya itu, anggota parlemen juga akan mendapat kesempatan untuk membahas kembali mekanisme pemberian Sovereign Grant ketika rancangan undang-undang terkait diajukan dalam waktu dekat.
Pengawasan Publik Diperkirakan Semakin Ketat
Pengawasan terhadap keuangan kerajaan diprediksi semakin meningkat tahun ini. Komite Akun Publik Inggris disebut akan melakukan penyelidikan terkait pengelolaan properti dan perjanjian sewa yang berada di bawah Crown Estate.
Sorotan juga mengarah pada penggunaan sejumlah properti kerajaan yang ditempati anggota keluarga kerajaan nonaktif.
Laporan awal National Audit Office mengungkap bahwa Putri Beatrice dan Putri Eugenie, dua putri Pangeran Andrew yang tidak menjalankan tugas resmi kerajaan, tinggal di properti yang berada di kawasan Istana St James dan Istana Kensington.
Biaya sewa tempat tinggal mereka diketahui dibayarkan langsung oleh Raja Charles III menggunakan pendapatan pribadinya.
Meski demikian, Istana Buckingham menegaskan bahwa sistem pengawasan terhadap Sovereign Grant selama ini telah berjalan dengan baik. Namun, publikasi pajak pribadi Raja Charles diyakini akan menjadi tonggak baru dalam perjalanan monarki Inggris menuju era transparansi yang lebih luas.
Keputusan bersejarah tersebut sekaligus memperlihatkan bagaimana Raja Charles III berupaya membawa Kerajaan Inggris tetap relevan di tengah tuntutan zaman yang menginginkan keterbukaan, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang lebih nyata. (R-05)
