Pemadaman Listrik Bergilir di Sejumlah Daerah Jadi Sorotan, Bahlil Tegas: PLN Harus Segera Atasi!
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia. Foto: Dok SM News
JAKARTA, SabangMerauke News – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, akhirnya buka suara terkait pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah daerah dan menuai keluhan masyarakat. Ia menegaskan bahwa PT PLN (Persero) harus segera mengambil langkah cepat, terukur, dan komprehensif agar gangguan serupa tidak lagi terjadi.
Pernyataan tegas itu disampaikan Bahlil sebagai respons atas meningkatnya keluhan masyarakat akibat pemadaman listrik yang mengganggu aktivitas rumah tangga, layanan publik, hingga kegiatan ekonomi di berbagai wilayah. Pemerintah, kata dia, tidak ingin masyarakat terus dirugikan oleh persoalan teknis yang seharusnya dapat diantisipasi.
"Saya mendengar informasi ada beberapa daerah terjadi pemadaman bergilir. Saya minta PLN untuk segera melakukan langkah-langkah yang terukur, komprehensif untuk memberikan kenyamanan bagi pelanggan dengan tidak ada lagi pemadaman. Dengan kata lain segera atasi masalah teknis ini, karena masalah teknis semuanya ini kewenangan dan kendalinya memang ada di PLN," ujar Bahlil dalam siaran pers yang dikutip pada Senin (22/6/2026).
Bahlil menegaskan, pemerintah telah memberikan dukungan dari sisi regulasi dan kebijakan. Namun, pelaksanaan operasional kelistrikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PLN. Karena itu, perusahaan pelat merah tersebut diminta tidak menunda langkah perbaikan dan evaluasi.
Menurut Bahlil, evaluasi menyeluruh terhadap sistem operasional sangat penting dilakukan untuk mengetahui akar persoalan yang menyebabkan pemadaman bergilir di sejumlah wilayah. Ia meminta seluruh proses operasional berjalan secara optimal sehingga masyarakat tidak lagi mengalami gangguan layanan listrik.
"Tadi saya juga sudah berbicara sama Pak Dirut. Saya katakan bahwa segera melakukan langkah-langkah yang terukur agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi, termasuk di dalamnya adalah pemadaman yang dikeluhkan oleh rakyat. Yang mengoperasikan listrik itu bukan Dirjen Listrik, bukan ya. Bukan kita. Kita regulasinya sementara yang melaksanakan kegiatan adalah PLN," tuturnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah ingin ada percepatan penanganan di lapangan. Bahlil bahkan mengaku telah menghubungi langsung Direktur Utama PLN untuk memastikan langkah mitigasi segera dilakukan dan kondisi sistem kelistrikan kembali normal.
Ia menegaskan, keluhan masyarakat harus menjadi perhatian utama. PLN diminta lebih responsif dalam menangani berbagai gangguan agar kepercayaan publik terhadap layanan kelistrikan tetap terjaga.
"Tadi saya sampai di jalan juga saya bicara sama Pak Dirut. Saya katakan bahwa segera melakukan langkah-langkah mitigasi yang terukur agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi, termasuk dalamnya adalah pemadaman yang dikeluhkan oleh rakyat. Pemerintah sudah tegas tinggal PLN segera merealisasikannya," ujar Bahlil.
Di tengah beredarnya berbagai spekulasi, Bahlil juga membantah anggapan bahwa pemadaman listrik terjadi akibat kekurangan pasokan bahan bakar pembangkit, khususnya batu bara. Ia menegaskan bahwa pemerintah telah memastikan kebutuhan batu bara untuk PLN dalam kondisi aman.
Menurutnya, Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara telah memberikan penugasan kepada perusahaan-perusahaan batu bara nasional untuk memenuhi kebutuhan PLN. Bahkan, jumlah penugasan yang diberikan melebihi total kebutuhan yang diperlukan.
"Total kebutuhan batubara PLN itu 154 juta ton. Dari 154 juta itu Dirjen Minerba sudah memberikan penugasan kepada perusahaan-perusahaan batubara nasional itu sebesar 180 sampai 190 juta ton yang sudah dikontrakkan 134 juta ton, artinya tinggal sekitar 18 juta ton. Dimananya ada kekurangan?" kata Bahlil.
Ia menambahkan, apabila terdapat kendala dalam distribusi batu bara hingga ke pembangkit listrik, hal tersebut merupakan persoalan teknis yang berada dalam ruang lingkup manajemen logistik PLN.
"Teknisnya, untuk sampai di power plant-nya itu bukan tugas Dirjen Minerba. Itu sudah merupakan teknis daripada manajemen logistik PLN," tegasnya.
Pernyataan ini sekaligus menepis kekhawatiran masyarakat terkait potensi krisis pasokan energi yang dapat memicu pemadaman lebih luas. Pemerintah memastikan stok energi primer, khususnya batu bara, berada dalam kondisi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik nasional.
Ke depan, pemerintah meminta PLN memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan keandalan infrastruktur, serta memperbaiki mekanisme mitigasi operasional. Langkah tersebut dinilai penting agar kejadian pemadaman bergilir tidak terus berulang dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih baik.
Masyarakat pun berharap instruksi tegas dari Menteri ESDM tersebut segera diikuti dengan tindakan nyata di lapangan. Sebab, listrik kini menjadi kebutuhan utama yang menopang hampir seluruh aktivitas masyarakat, mulai dari pendidikan, usaha kecil, industri, hingga layanan publik.
Dengan sikap tegas pemerintah dan langkah cepat dari PLN, persoalan pemadaman listrik bergilir di berbagai daerah diharapkan segera teratasi sehingga masyarakat kembali mendapatkan layanan listrik yang andal, stabil, dan bebas gangguan. (R-05)
