Wapres Gibran Bicara Soal Persaingan Koperasi Merah Putih dan BUMDes: Usaha yang Sudah Ada Jangan Dirugikan!
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan Koperasi Desa Merah Putih harus memperkuat ekonomi lokal. Foto : Istimewa
NTT, SabangMerauke News - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan Koperasi Desa Merah Putih harus memperkuat ekonomi lokal. Program tersebut diminta hadir sebagai pelengkap aktivitas ekonomi masyarakat desa. Koperasi juga tidak boleh mengganggu usaha yang telah berkembang sebelumnya.
Pesan tersebut disampaikan Gibran saat berdialog dengan warga Desa Niowula. Kegiatan berlangsung di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, pada 18 Juni 2026. Kunjungan tersebut menjadi bagian agenda kerja pemerintah di kawasan timur Indonesia.
Gibran mengingatkan pembangunan koperasi perlu dirancang secara matang dan terukur. Kehadirannya harus menciptakan kolaborasi dengan pelaku ekonomi yang sudah berjalan. Pendekatan tersebut dinilai penting untuk menjaga keseimbangan usaha masyarakat.
“Jangan sampai bersaing dengan BUMDes ataupun toko kelontong milik warga,” kata Gibran. “Pastikan menjadi satu ekosistem yang saling mengisi dan menguatkan,” lanjutnya. Pernyataan itu menegaskan arah pengembangan koperasi berbasis kolaborasi.
Penentuan lokasi koperasi juga diminta melalui pembahasan bersama masyarakat setempat. Langkah tersebut dilakukan untuk menghindari dampak negatif terhadap lingkungan sekitar. Pemerintah berharap pembangunan berjalan sesuai kebutuhan warga desa.
Menurut Gibran, lokasi koperasi harus mempertimbangkan berbagai aspek sosial dan ekonomi. Keberadaannya tidak boleh mengganggu kegiatan pendidikan maupun usaha masyarakat. Kajian lokasi menjadi bagian penting sebelum pembangunan dimulai.
“Segera tentukan lokasi baru melalui diskusi bersama warga setempat,” ujarnya. “Jika sudah disepakati, pembangunan dapat segera dilaksanakan,” sambung mantan Wali Kota Solo tersebut. Proses partisipatif dinilai mampu mengurangi potensi persoalan di lapangan.
Gibran menyebut pendekatan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Program prioritas pemerintah diharapkan memberi manfaat langsung kepada masyarakat desa. Pelaksanaan juga harus menghindari munculnya masalah baru pada tingkat lokal.
Pemerintah daerah dan aparatur desa memiliki peran penting dalam pelaksanaannya. Mereka menjadi penghubung antara kebijakan pusat dan kebutuhan masyarakat. Sinergi seluruh pemangku kepentingan dianggap menentukan keberhasilan program.
“Kami ingin memastikan program Presiden berjalan baik hingga wilayah terpencil,” kata Gibran. Fokus tersebut menjadi perhatian selama kunjungan kerja di berbagai daerah timur. Pemerintah menargetkan manfaat program dapat dirasakan secara merata.
Dalam agenda kerja 18 hingga 21 Juni 2026, Gibran turut mengajak mahasiswa. Lima mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi mengikuti rangkaian kunjungan tersebut. Langkah itu dilakukan untuk memperkuat pengawasan terhadap program prioritas pemerintah.
Pelibatan mahasiswa disebut sebagai respons atas berbagai aspirasi yang berkembang. Pemerintah ingin memperoleh masukan langsung dari kalangan akademisi muda. Pengawasan lapangan diharapkan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program.
Kunjungan tersebut berlangsung di tengah meningkatnya kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah. Program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih menjadi sorotan mahasiswa. Sejumlah aksi demonstrasi sebelumnya menyampaikan tuntutan evaluasi terhadap kedua program tersebut.(R-04)
