Selat Hormuz Tutup-Buka dalam Sehari, Ancaman Perang atau Strategi Iran Tekan Amerika?
Ilustrasi
RIAU, SabangMerauke News - Dunia kembali dibuat tegang sekaligus bingung setelah Selat Hormuz, salah satu jalur pelayaran minyak paling vital di dunia, mendadak diumumkan ditutup oleh Garda Revolusi Iran (IRGC). Namun hanya berselang beberapa jam, pemerintah Iran justru menyatakan jalur strategis tersebut telah dibuka kembali untuk pelayaran komersial.
Situasi yang berubah drastis dalam waktu singkat itu memicu kebingungan di kalangan pelaku pasar global, perusahaan pelayaran, hingga negara-negara yang menggantungkan pasokan energinya melalui Selat Hormuz. Banyak pihak mempertanyakan apakah penutupan itu merupakan kebijakan resmi Iran atau sekadar manuver politik dari kelompok tertentu di dalam negeri.
Drama ini bermula pada Jumat (19/6/2026), ketika sebuah siaran radio yang diklaim berasal dari Garda Revolusi Iran (IRGC) disampaikan kepada kapal-kapal yang berada di sekitar kawasan Selat Hormuz.
Dalam pesan tersebut, kapal-kapal diperingatkan untuk tidak memasuki wilayah tersebut. Bahkan, IRGC mengeluarkan ancaman keras terhadap setiap kapal yang tetap memaksa melintas.
"Semua kapal diminta, demi keamanan dan keselamatan mereka, untuk tidak mendekati Selat Hormuz. Kapal mana pun yang mengabaikan arahan ini akan dijadikan target," demikian isi pesan yang dilaporkan sejumlah media internasional.
IRGC beralasan bahwa Amerika Serikat belum sepenuhnya memenuhi isi nota kesepahaman atau MoU yang sebelumnya telah ditandatangani Presiden AS Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian pada 18 Juni 2026.
Menurut mereka, terdapat sejumlah syarat penting yang belum dipenuhi, antara lain penarikan Israel dari Lebanon, pencabutan blokade laut secara penuh, serta penarikan pasukan Amerika Serikat dari Teluk Persia dan kawasan Timur Tengah.
"Selat Hormuz akan tetap ditutup sampai syarat-syarat tersebut dipenuhi," demikian pernyataan IRGC.
Pernyataan itu sontak mengguncang pasar internasional. Sebab, Selat Hormuz merupakan jalur yang menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Arab dan menjadi jalur pengiriman sekitar seperlima pasokan minyak dunia.
Jika jalur tersebut benar-benar ditutup, maka dampaknya diperkirakan akan sangat besar, mulai dari lonjakan harga minyak mentah, gangguan rantai pasok global, hingga meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah.
Namun, belum lama setelah ancaman itu beredar, pemerintah pusat Iran justru mengeluarkan pernyataan yang bertolak belakang.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, memastikan bahwa pelayaran komersial tetap diizinkan melintas dan situasi di Selat Hormuz berada dalam kendali pemerintah.
"Angkatan bersenjata Iran, sesuai dengan MoU untuk mengakhiri perang tertanggal 18 Juni 2026, telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan jalur aman bagi kapal komersial yang melalui Selat Hormuz. Dan pelayaran di rute ini sedang berlangsung," ujarnya.
Pernyataan tersebut segera meredakan kepanikan yang sempat muncul. Pada hari yang sama, sejumlah kapal kembali terlihat melintasi Selat Hormuz di bawah pengawasan ketat aparat keamanan Iran.
Pemerintah Iran juga menegaskan bahwa pembukaan kembali Selat Hormuz merupakan bagian dari implementasi MoU dengan Amerika Serikat. Sebagai imbalannya, Washington telah mencabut blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran yang berlangsung selama dua bulan terakhir.
Komando Pusat Amerika Serikat atau Centcom sebelumnya mengumumkan bahwa blokade tersebut secara resmi mulai dicabut sebagai bagian dari kesepakatan damai yang telah dicapai kedua negara.
Meski demikian, muncul dugaan bahwa perbedaan pernyataan antara IRGC dan pemerintah Iran menunjukkan adanya ketidaksinkronan di internal negara tersebut.
Presiden organisasi intelijen sumber terbuka OSINT613, Simcha Brodsky, menilai bahwa kebingungan ini kemungkinan besar sengaja diciptakan oleh IRGC dengan memanfaatkan celah bahasa dalam kesepakatan antara Iran dan Amerika Serikat.
Menurutnya, pencabutan blokade oleh AS dilakukan secara bertahap, sehingga Iran memanfaatkan masa transisi itu untuk mengklaim bahwa syarat-syarat dalam MoU belum sepenuhnya dipenuhi.
"Apa yang kita lihat adalah akibat langsung dari susunan kata dalam MoU AS-Iran. Kesepakatan itu mencabut blokade AS secara bertahap, jadi AS sedang berada di tengah proses tersebut karena memang dirancang demikian," jelas Brodsky.
"Iran memanfaatkan celah tersebut. Mereka mengatakan selat itu tetap ditutup sampai blokade sepenuhnya dicabut, sehingga mereka dapat mengklaim pencabutan tersebut belum selesai dan menyebut ini sebagai penutupan kembali," tambahnya.
Sejumlah pengamat bahkan menilai perbedaan sikap itu mencerminkan adanya tarik ulur kepentingan di internal Iran.
Sejak awal proses negosiasi, kubu Garda Revolusi disebut menolak kesepakatan dengan Amerika Serikat sebelum Israel benar-benar menarik seluruh pasukannya dari Lebanon.
Perbedaan pandangan itu diduga menjadi salah satu penyebab negosiasi antara Iran dan Amerika Serikat berlangsung alot hingga dua bulan.
Sementara itu, mantan pejabat Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih yang kini menjadi penasihat senior Foundation for Defense of Democracies, Richard Goldberg, mengingatkan agar Amerika Serikat tidak terlena dengan perkembangan terbaru tersebut.
Menurutnya, insiden "tutup-buka" Selat Hormuz merupakan sinyal bahwa Iran masih akan memainkan berbagai manuver politik selama masa implementasi kesepakatan berlangsung.
"Akan menjadi sangat penting di setiap langkah untuk memastikan kita merespons dengan tegas setiap upaya pihak Iran untuk mundur, mempermainkan kita, atau memeras kita lebih jauh," tegas Goldberg.
Ia menambahkan bahwa Washington harus mampu membedakan antara kesabaran strategis dan jebakan diplomatik yang dapat dimanfaatkan pihak lawan.
Drama Selat Hormuz yang berubah status hanya dalam hitungan jam itu pun menjadi sorotan dunia. Sebab, bukan hanya menyangkut kepentingan Iran dan Amerika Serikat, tetapi juga menyangkut stabilitas ekonomi global yang sangat bergantung pada kelancaran jalur perdagangan energi di kawasan tersebut. (R-05)
