Peringatan Keras Menko Polkam ke Pangdam dan Kapolda yang Gagal Cegah Karhutla: Jabatan Dipertaruhkan!
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago saat memimpin Rapat Koordinasi Khusus Pengendalian Karhutla Tahun 2026 di Kantor Kementerian Kehutanan, Jakarta, Kamis (18/6/2026). Foto: Dok SM News
JAKARTA, SabangMerauke News – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh aparat keamanan dan pemangku kepentingan di daerah terkait ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2026. Ia menegaskan, jabatan para pejabat mulai dari Kapolda, Kapolres hingga Pangdam dipertaruhkan apabila gagal melakukan pencegahan dan penanganan karhutla.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan Djamari usai memimpin Rapat Koordinasi Khusus Pengendalian Karhutla Tahun 2026 di Kantor Kementerian Kehutanan, Jakarta, Kamis (18/6/2026). Dalam rapat tersebut, pemerintah menekankan pentingnya kesiapsiagaan penuh menghadapi musim kemarau yang diperkirakan semakin berat akibat pengaruh fenomena El Nino.
Menurut Djamari, tidak ada lagi alasan bagi aparat maupun pemerintah daerah untuk lengah. Seluruh unsur, baik pemerintah pusat, daerah, TNI, Polri maupun instansi terkait harus bergerak secara terpadu untuk mencegah munculnya titik-titik api yang berpotensi menimbulkan bencana besar.
“Tetap berlaku (pemindahan jabatan), bukan hanya Kapolda, Kapolres, sampai Panglima Kodam juga, Danrem, tetap itu mempertaruhkan jabatannya. Tadi saya ingatkan,” tegas Djamari.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi sinyal bahwa pemerintah akan menerapkan evaluasi yang jauh lebih ketat terhadap para pejabat yang bertanggung jawab dalam pengendalian karhutla. Tidak hanya melihat hasil pemadaman, tetapi juga efektivitas langkah pencegahan sejak dini.
Djamari menjelaskan, ancaman karhutla tahun ini tidak bisa dianggap remeh. Berdasarkan proyeksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), fenomena El Nino diperkirakan mulai berlangsung pada pekan ketiga Juni 2026 dan berpotensi memicu peningkatan suhu serta berkurangnya curah hujan di sejumlah wilayah.
Kondisi tersebut dinilai dapat meningkatkan risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan, terutama di daerah-daerah yang selama ini menjadi langganan karhutla.
“Berdasarkan perhitungan dan perkiraan dari BMKG, bahwa El Nino akan sudah mulai berjalan mulai dari minggu ketiga bulan ini sampai dengan berikutnya. Ini memerlukan kesiapan yang sama-sama kita lakukan lebih keras untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan,” ujar Djamari.
Karena itu, ia meminta seluruh kepala daerah, aparat TNI-Polri, serta instansi terkait meningkatkan kesiapan personel, sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran. Langkah deteksi dini, patroli rutin, serta edukasi kepada masyarakat harus diperkuat agar potensi kebakaran dapat dicegah sebelum meluas.
Rapat koordinasi tersebut juga dihadiri sejumlah pejabat penting pemerintah, di antaranya Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, Wakil Menteri Perhubungan Suntana, serta Wakil Menteri Kehutanan Rokhmad Marzuki.
Kehadiran para pejabat lintas kementerian menunjukkan bahwa pengendalian karhutla bukan hanya menjadi tanggung jawab satu instansi, melainkan agenda nasional yang membutuhkan kolaborasi semua pihak.
Djamari mengakui, upaya pengendalian karhutla dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Menurutnya, terdapat kemajuan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, baik dari sisi koordinasi maupun kecepatan penanganan di lapangan.
Namun, capaian itu tidak boleh membuat semua pihak merasa puas. Ia justru meminta agar seluruh unsur mempertahankan bahkan meningkatkan kinerja sehingga jumlah kebakaran dan luas lahan yang terbakar dapat ditekan semaksimal mungkin.
“Ada kemajuan dari tahun yang lalu ke tahun sekarang, ada satu kemajuan yang harus kita jaga dan bahkan harus kita capai lebih baik lagi,” kata Djamari.
Ia menambahkan, pemerintah telah membangun kesamaan persepsi dan pola kerja bersama dalam menghadapi ancaman karhutla. Kini, yang paling penting adalah implementasi di lapangan dan kesungguhan seluruh pihak dalam menjalankan tugas masing-masing.
“Kebersamaan untuk melakukan ini sudah kita bentuk, pemahamannya juga sudah sama semua, tinggal kita melaksanakan ini. Hari ini kita punya kesepakatan bersama untuk menangani ini,” imbuhnya.
Peringatan keras Menko Polkam tersebut menjadi pesan tegas bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi kelalaian dalam pencegahan karhutla. Di tengah ancaman El Nino yang mulai menguat, seluruh aparat diminta bekerja maksimal karena bukan hanya kawasan hutan yang dipertaruhkan, tetapi juga kepercayaan publik dan jabatan yang mereka emban. (R-05)
