JAKARTA, SabangMerauje News – Ketua Fraksi PKB DPR RI, Jazilul Fawaid, melontarkan pernyataan tegas terkait posisi politik PDI Perjuangan (PDIP) terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia meminta partai berlambang banteng tersebut untuk segera memperjelas sikap dan tidak berada pada posisi yang dinilai "abu-abu" di tengah upaya pemerintah menjalankan berbagai program prioritas.

Pernyataan itu disampaikan Jazilul saat seluruh kekuatan politik pendukung pemerintahan disebut tengah bekerja keras untuk memastikan janji-janji Presiden Prabowo kepada rakyat dapat diwujudkan. Menurutnya, kejelasan sikap politik menjadi hal penting agar seluruh elemen yang terlibat dapat bergerak dengan arah yang sama.

"Kami semua sedang berjuang keras untuk mewujudkan apa yang menjadi janji Pak Presiden. Semua program-program sudah ditata," kata Jazilul kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Tidak berhenti di situ, Jazilul secara terbuka menyampaikan harapannya agar PDIP segera menentukan posisi politiknya secara jelas. Ia menilai ketidakjelasan sikap justru dapat menimbulkan persepsi yang membingungkan di tengah publik maupun di kalangan kekuatan politik nasional.

"Jadi, kami harap, posisinya jelas, jangan abu-abu. Kita sedang bergerak agar semua program berjalan sesuai dengan target," tegasnya.

Menurut Jazilul, pemerintahan Prabowo saat ini membutuhkan dukungan yang solid dari seluruh pihak. Ia menekankan bahwa keberhasilan berbagai program nasional tidak hanya bergantung pada pemerintah semata, tetapi juga memerlukan persatuan serta dukungan politik yang kuat.

PKB, kata dia, memandang soliditas sebagai modal utama untuk memastikan agenda pembangunan dan berbagai janji kampanye Presiden dapat diwujudkan secara maksimal.

"Kita tahu, ya, kita semua membutuhkan persatuan, soliditas untuk menjalankan semua program Presiden, tanpa itu juga nggak bisa jalan. Tapi jangan juga kemudian bersikap abu-abu," ujarnya.

Pernyataan Jazilul ini sekaligus menjadi sorotan baru dalam dinamika hubungan politik antara partai-partai pendukung pemerintahan dengan PDIP yang selama ini kerap menyebut dirinya sebagai "partai penyeimbang". Konsep tersebut dinilai masih menyisakan tanda tanya, terutama terkait posisi nyata PDIP terhadap berbagai kebijakan pemerintah.

Jazilul mengaku hingga saat ini belum memahami secara utuh makna "partai penyeimbang" yang sering digaungkan PDIP. Baginya, istilah tersebut harus diterjemahkan dalam sikap politik yang jelas sehingga tidak menimbulkan beragam tafsir.

"Belum, belum. Karena selama ini memang ada kesan gitu, di sana dan di sini, belum tegas posisinya. Menyeimbangkan kayak apa, itu nggak paham," katanya.

Ia mengisyaratkan bahwa dalam sistem politik, posisi partai seharusnya tegas, apakah berada dalam barisan pendukung pemerintah atau menjadi oposisi yang menjalankan fungsi pengawasan secara jelas. Dengan demikian, komunikasi dan kerja sama politik dapat berjalan lebih efektif.

"Jadi, kejadian yang ada menurut saya, lebih memastikan posisinya saja, supaya kita bisa bergerak secara baik," imbuhnya.

Pernyataan Jazilul itu pun dinilai mencerminkan keinginan partai-partai pendukung pemerintahan agar konfigurasi politik nasional menjadi lebih terang. Pasalnya, di tengah tantangan ekonomi global dan target besar yang dicanangkan Presiden Prabowo, stabilitas politik dianggap menjadi faktor penting untuk menjaga kelancaran pelaksanaan program pemerintah.

Sejumlah agenda prioritas pemerintahan, mulai dari penguatan ekonomi, pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan masyarakat hingga berbagai program strategis lainnya, disebut membutuhkan dukungan politik yang kuat dan berkesinambungan.

Karena itu, Jazilul menegaskan bahwa seluruh pihak perlu menunjukkan komitmen dan posisi yang jelas. Baginya, politik yang tegas akan lebih memudahkan proses pengambilan keputusan sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap jalannya pemerintahan.

Pernyataan tersebut sekaligus menambah dinamika baru dalam peta politik nasional. Publik kini menanti bagaimana respons PDIP terhadap dorongan PKB agar memperjelas posisinya, apakah akan mengambil langkah lebih dekat dengan pemerintahan Presiden Prabowo atau tetap mempertahankan sikap sebagai kekuatan politik penyeimbang di luar pemerintahan. (R-03)