Menteri Haji Sebut Biaya Haji 2027 Masih Menunggu Pembahasan Bersama DPR
Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, mengungkapkan evaluasi haji 2026 telah dilakukan bersama DPR. Foto : Istimewa
JAKARTA, SabangMerauke News - Pemerintah belum memastikan arah biaya haji tahun 2027 di tengah tekanan ekonomi global. Kementerian Haji dan Umrah masih menyiapkan pembahasan bersama DPR terkait skema pembiayaan. Sejumlah faktor eksternal dinilai berpotensi memengaruhi besaran biaya perjalanan ibadah haji.
Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, mengungkapkan evaluasi haji 2026 telah dilakukan bersama DPR. Evaluasi tersebut juga melibatkan Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat. Salah satu pembahasan utama menyangkut kemungkinan perubahan biaya haji tahun depan.
Irfan mengatakan keputusan terkait biaya haji 2027 belum ditetapkan pemerintah. Pembahasan lanjutan akan dilakukan bersama DPR dalam waktu mendatang. Sejumlah indikator ekonomi menjadi perhatian utama pemerintah saat ini.
“Nanti akan dibahas lagi. Akan dibahas dengan DPR walaupun tantangan tahun ini luar biasa,” kata Irfan. Ia menyebut fluktuasi nilai tukar menjadi faktor penting penentu biaya. Kenaikan harga avtur juga berpotensi meningkatkan beban operasional penyelenggaraan haji.
Selain itu, situasi ekonomi global masih menghadirkan ketidakpastian bagi berbagai sektor. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap perencanaan anggaran perjalanan ibadah haji. Pemerintah menilai setiap perubahan perlu dihitung secara cermat.
Tantangan lain muncul dari kebijakan terbaru pemerintah Arab Saudi. Sejumlah layanan haji mengalami kenaikan tarif pada musim berikutnya. Kondisi tersebut diperkirakan berdampak langsung terhadap biaya penyelenggaraan ibadah haji.
“Kemudian pemerintah Saudi juga menaikkan layanan-layanannya yang otomatis berpengaruh pada nilainya,” ujar Irfan. Pembahasan bersama DPR akan mencakup dampak kenaikan layanan tersebut. Pemerintah berupaya menjaga biaya tetap terkendali tanpa mengurangi kualitas pelayanan.
Di tengah berbagai tantangan itu, pemerintah menyiapkan langkah efisiensi biaya haji. Salah satu strategi yang didorong adalah pengembangan program Kampung Haji. Program tersebut difokuskan untuk meningkatkan layanan sekaligus menekan pengeluaran jemaah.
Irfan menjelaskan Kampung Haji dapat membantu efisiensi sektor akomodasi di Tanah Suci. Langkah tersebut diharapkan memberi manfaat langsung bagi calon jemaah Indonesia. Pemerintah menilai inovasi pelayanan menjadi kunci menjaga keterjangkauan biaya.
“Beliau ingin Kampung Haji sebagai bagian upaya peningkatan pelayanan sekaligus menekan biaya haji,” kata Irfan. Program tersebut menjadi salah satu opsi strategis pemerintah. Pembahasan lebih lanjut masih menunggu kesepakatan bersama DPR.(R-03)
