Heboh Harga Asli Pertalite Rp 18.040 per Liter Lebih Mahal Ketimbang Pertamax, Pertamina Buka Suara
Ilustrasi. Foto: Dok SM News
JAKARTA, SabangMerauke News - Heboh di media sosial, harga asli BBM subsidi Pertalite disebut mencapai Rp18.040 per liter atau lebih mahal dibandingkan Pertamax yang saat ini dijual Rp16.250 per liter. Polemik tersebut langsung memantik reaksi publik dan memunculkan pertanyaan besar mengenai kebijakan harga bahan bakar di Indonesia.
Isu itu mencuat setelah beredar unggahan struk pembelian BBM di salah satu SPBU Pertamina tertanggal 11 Juni 2026. Dalam struk tersebut terlihat rincian bahwa harga keekonomian Pertalite sebenarnya mencapai Rp18.040 per liter. Namun masyarakat hanya membayar Rp10.000 per liter karena adanya subsidi pemerintah sebesar Rp8.040 untuk setiap liter BBM yang dibeli.
Perbandingan itu sontak membuat warganet terkejut. Pasalnya, Pertalite yang memiliki angka oktan atau RON 90 justru tercatat lebih mahal dibandingkan Pertamax dengan RON 92 yang saat ini dijual Rp16.250 per liter di wilayah Jabodetabek.
Menanggapi ramainya perbincangan publik, PT Pertamina (Persero) melalui Pertamina Patra Niaga akhirnya buka suara. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth M.V. Dumatubun menjelaskan bahwa masyarakat perlu memahami perbedaan antara harga keekonomian BBM dengan harga jual yang ditetapkan di SPBU.
Menurutnya, Pertalite merupakan BBM subsidi yang harga jualnya ditetapkan pemerintah. Karena itu, harga yang dibayarkan masyarakat tidak mencerminkan harga pasar atau harga keekonomian sebenarnya.
“Program subsidi BBM adalah kewenangan dan ditentukan oleh pemerintah. Subsidi diberikan pada Pertalite, dan Pertamina sebagai operator patuh kepada kebijakan pemerintah,” ujar Roberth, Minggu (14/6/2026).
Ia menegaskan, selisih antara harga keekonomian dan harga jual Pertalite sepenuhnya ditanggung pemerintah melalui skema subsidi energi. Dengan demikian, masyarakat tetap dapat membeli BBM dengan harga yang lebih terjangkau di tengah gejolak harga minyak dunia.
Di sisi lain, Pertamax merupakan BBM nonsubsidi yang penetapan harganya mengikuti mekanisme pasar dan fluktuasi harga minyak mentah global. Meski begitu, Pertamina menyebut penentuan harga Pertamax juga mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat dan stabilitas fiskal pemerintah.
Roberth menjelaskan, sejak 1 April 2026 Pertamina sebenarnya sempat menahan harga Pertamax di level Rp12.300 per liter meskipun harga minyak dunia terus mengalami kenaikan. Kebijakan tersebut dilakukan setelah adanya koordinasi dengan pemerintah demi menjaga daya beli masyarakat.
Namun tekanan harga minyak global yang terus meningkat akhirnya membuat penyesuaian harga tidak bisa dihindari. Pada 10 Juni 2026, harga Pertamax resmi naik menjadi Rp16.250 per liter.
“Penyesuaian harga jual Pertamax dalam rangka mengamankan daya beli dan ekonomi, serta menyesuaikan agar beban fiskal pemerintah dan badan usaha tetap kondusif,” kata Roberth.
Ia juga mengungkapkan bahwa harga Pertamax saat ini sejatinya masih berada di bawah harga keekonomian. Artinya, bila sepenuhnya mengikuti harga pasar internasional tanpa adanya intervensi pemerintah maupun strategi bisnis Pertamina, harga Pertamax berpotensi lebih tinggi lagi.
“Apabila Pertamax mengacu harga keekonomian yang seharusnya, maka akan lebih mahal dari Pertalite tanpa subsidi. Poin pentingnya adalah bahwa harga Pertamax saat ini ada peran pemerintah di dalamnya dan juga Pertamina,” ujarnya.
Penjelasan Pertamina tersebut sekaligus menepis anggapan bahwa Pertalite memiliki kualitas lebih tinggi dibandingkan Pertamax. Harga keekonomian Pertalite yang lebih mahal bukan disebabkan kualitas BBM, melainkan dipengaruhi berbagai faktor seperti biaya produksi, distribusi, nilai tukar rupiah, hingga lonjakan harga minyak dunia.
Fenomena ini juga memperlihatkan besarnya beban subsidi energi yang harus ditanggung pemerintah demi menjaga stabilitas harga BBM di dalam negeri. Subsidi tersebut dinilai menjadi instrumen penting untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama di tengah tekanan ekonomi global.
Selain itu, Pertamina menegaskan bahwa penyesuaian harga BBM bukan hanya dilakukan oleh SPBU milik negara, tetapi juga badan usaha swasta lain yang bergerak di sektor distribusi bahan bakar. Seluruh operator SPBU disebut sama-sama mengikuti dinamika harga minyak dunia.
“Penyesuaian harga juga dilakukan oleh semua badan usaha SPBU swasta,” kata Roberth.
Ramainya polemik harga asli Pertalite ini pun kembali membuka diskusi publik soal transparansi subsidi BBM dan beban anggaran negara. Di satu sisi, subsidi dianggap penting untuk melindungi masyarakat. Namun di sisi lain, lonjakan harga keekonomian menunjukkan besarnya tekanan yang sedang dihadapi sektor energi nasional.
Dengan kondisi harga minyak dunia yang masih fluktuatif, kebijakan pemerintah terkait subsidi dan harga BBM diperkirakan akan terus menjadi perhatian publik dalam beberapa waktu ke depan. (R-03)
