FDI Soroti Korupsi Berjamaah di MBG & Dilema Kenaikan BBM: Pemerintah Perlu Konsisten, Publik Perlu Mengawasi!
Anggota FDI, Indra Kusuma (pojok kiri) bersama sejumlah rekan di Pekanbaru, Riau. Foto: Istimewa
RIAU, SabangMerauke News - Fenomena dugaan korupsi berjamaah dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) memicu gelombang kritikan publik kepada pemerintah. Namun Anggota Forum Dinamika Indonesia (FDI), Indra Kusuma, menilai program MBG secara politis dan psikologis memiliki nilai strategis bagi bangsa.
“Pemberian MBG itu baik. Ini investasi jangka panjang. Anak-anak kita akan merasa berhutang budi kepada negara. Rasa cinta tanah air bisa tumbuh dari perut yang kenyang dan gizi yang cukup,” ujar Indra Kusuma dalam keterangan tertulis kepada media di Pekanbaru, Sabtu (13/6/2026).
Di sisi lain, Indra menyoroti aspek ekonomi dan tata kelola program MBG. Beban APBN saat ini berat. Data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu mencatat total utang pemerintah per 31 Maret 2026 mencapai Rp9.920,42 triliun, mendekati angka psikologis Rp10.000 triliun. Sementara itu, pendapatan negara dari hasil eksplorasi tambang dan skema bagi hasilnya dinilai belum transparan.
Kenaikan harga BBM juga menambah tekanan ekonomi rumah tangga.
“Multiplier effect dari kenaikan BBM membuat harga barang-barang naik. Kehidupan masyarakat jadi semakin berat,” jelas Indra.
Ia menyebut situasi ini seperti buah simalakama.
“Dinaikkan, beban APBN berkurang tapi rakyat menjerit. Tidak dinaikkan, subsidi membengkak dan APBN jebol. Ini dilema yang harus diselesaikan dengan kebijakan yang berani dan berpihak,” tegasnya.
Indra juga mempertanyakan efektivitas fungsi anggaran dan pengawasan oleh partai politik sebagai wakil rakyat. Munculnya partai-partai politik baru, menurutnya, adalah sinyal bahwa sebagian konstituen mulai meninggalkan parpol lama karena tidak lagi percaya.
“Kita tunggu pertandingan politik antara parpol lama dan parpol baru menuju Pemilu 2029. Publik sekarang lebih kritis. Yang bekerja untuk rakyat akan dipilih, yang hanya bicara akan ditinggal,” pungkasnya.
Terpisah, Pendiri Utama FDI, Nof Hendra menilai, program MBG tetap bisa berjalan dengan tiga catatan utama.
“Pertama, audit menyeluruh dan terbuka untuk semua kasus dugaan korupsi MBG. Kedua, libatkan BPK, KPK, dan pengawas independen dari kampus atau LSM. Ketiga, sistem pengadaan dan distribusi MBG harus digital dan bisa dipantau publik secara real time. Kalau tiga ini jalan, MBG bukan beban tapi berkah,” kata Nof Hendra.
FDI menyarankan kepada Pemda dan Pengelola MBG agar mematuhi transparansi anggaran. Di antaranya dengan melakukan publikasikan RAB, daftar supplier, dan menu MBG tiap sekolah di website resmi Pemda agar warga bisa mengawasi langsung.
FDI juga meminta agar kelompok ibu-ibu PKK dan komite sekolah dilibatkan dalam program MBG.
"Jangan serahkan ke satu pihak. Dapur MBG harus diawasi kolektif agar kualitas dan takaran terjaga," kata Nof Hendra.
FDI juga meminta penjatuhan sanksi tegas, tanpa tebang pilih terhadap pihak-pihak yang melakukan penyimpangan MBG. Kepala daerah harus berani mencopot dan melaporkan ke APH jika ada oknum yang bermain dengan gizi anak.
"FDI mendorong pemerintah menuntaskan kasus korupsi MBG secara transparan tanpa tebang pilih. Di sisi kebijakan BBM dan APBN, FDI berharap ada skema kompensasi yang tepat sasaran agar rakyat kecil tidak menjadi korban. Sementara DPR dan partai politik diminta menjalankan fungsi pengawasan anggaran dengan serius, bukan sekadar formalitas,” tutup Indra Kusuma. (R-04)
