Main di Proyek Pengadaan Disdik, Bupati Muara Enim Diciduk KPK! Ini Profil dan Daftar Kekayaannya
Bupati Muara Enim, Edison. (sumber: istimewa)
SUMSEL, SabangMerauke News – Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap Bupati Muara Enim Edison mengguncang Sumatera Selatan pada Senin, 8 Juni 2026. KPK mengamankan 10 orang dalam operasi tersebut. Dugaan korupsi mengarah pada proyek pengadaan di lingkungan Disdikbud Muara Enim.
Peristiwa ini langsung menjadi perhatian nasional. Nama Edison mendadak memenuhi berbagai pemberitaan. Sosok yang sebelumnya dikenal sebagai birokrat senior kini berada di tengah sorotan tajam publik. Kasus tersebut juga menambah daftar kepala daerah yang berhadapan dengan lembaga antirasuah.
Tim KPK bergerak di dua wilayah sekaligus. Penindakan berlangsung di Sumatera Selatan dan Jakarta. Dari total 10 orang yang diamankan, lima berasal dari unsur Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Lima lainnya berasal dari kalangan swasta.
KPK menduga terdapat praktik fee proyek. Dugaan itu berkaitan dengan pengadaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Penyidik menemukan indikasi aliran dana yang mengarah pada praktik suap. Temuan tersebut kemudian dikembangkan dalam proses pemeriksaan intensif.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan dugaan penerimaan berkaitan dengan pengadaan proyek pendidikan. "Dugaan penerimaan dilakukan Bupati terkait pengadaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim," kata Budi Prasetyo, Selasa, 9 Juni 2026.
Setelah gelar perkara dilakukan, status kasus naik ke tahap penyidikan. KPK juga menetapkan sejumlah tersangka. Nama para tersangka belum diumumkan secara lengkap saat proses pemeriksaan berlangsung. Meski begitu, KPK memberi sinyal kuat terkait keterlibatan kepala daerah tersebut.
OTT ini menjadi operasi ke-12 sepanjang 2026. Angka tersebut menunjukkan intensitas penindakan masih tinggi. KPK terus memburu praktik korupsi di berbagai daerah. Muara Enim menjadi lokasi terbaru dalam rangkaian operasi tersebut.
Di lapangan, sejumlah ruangan disegel. Fokus penyegelan berada di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Muara Enim. Beberapa ruang penting masuk dalam daftar pengamanan. Penyidik berupaya menjaga barang bukti tetap utuh.
Ruang Perencanaan ikut disegel. Ruang Sarana dan Prasarana juga diamankan. Ruang Sekretaris, Ruang Keuangan, serta Bidang Kebudayaan mengalami hal serupa. Langkah itu dilakukan untuk memperkuat proses penyidikan.
Sementara itu, Edison diterbangkan ke Jakarta. Pada Selasa pagi, 9 Juni 2026, ia terlihat tiba di Gedung Merah Putih KPK. Tidak ada pernyataan yang disampaikan saat memasuki gedung. Wajahnya menjadi perhatian kamera berbagai media nasional.
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan adanya penindakan terhadap Edison. "Benar, ada penindakan di wilayah Muara Enim," ujar Fitroh Rohcahyanto.
Saat ini proses hukum masih berjalan. Penyidik terus mendalami konstruksi perkara. Aliran dana juga masih ditelusuri. Pemeriksaan saksi berlangsung intensif. Publik kini menunggu langkah berikutnya. Banyak mata tertuju pada Gedung Merah Putih KPK. Setiap perkembangan menjadi perhatian luas.
Profil Edison: Dari Desa Banuayu ke Kursi Bupati
Jauh sebelum dikenal sebagai Bupati Muara Enim, Edison merupakan anak desa dari kawasan pedalaman Sumatera Selatan. Ia lahir pada 6 Maret 1968 di Desa Banuayu, Kecamatan Empat Petulai Dangku, Kabupaten Muara Enim.
Masa kecilnya berlangsung sederhana. Pendidikan dasar ditempuh di SD Negeri 1 Banuayu. Setelah itu, ia melanjutkan sekolah ke Lubuklinggau. Perjalanan akademiknya terus berlanjut hingga perguruan tinggi.
Edison menyelesaikan pendidikan menengah di SMA Negeri 1 Lubuklinggau pada 1987. Setelah lulus, ia memilih Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Gelar sarjana hukum diraih pada 1992. Pendidikan kemudian dilanjutkan ke Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
Kariernya dimulai dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dunia birokrasi menjadi rumah panjangnya. Puluhan tahun dihabiskan mengurus berbagai urusan pertanahan. Pengalaman itu membentuk namanya sebagai birokrat senior.
Jabatan demi jabatan berhasil dilalui. Ia pernah menjadi Kepala Subseksi BPN Ogan Komering Ilir. Karier kemudian naik menjadi Kepala Seksi di daerah yang sama. Setelah itu, penugasan datang dari berbagai wilayah.
Edison pernah bertugas di Kota Medan. Ia juga memimpin Kantor BPN Ogan Komering Ulu Timur. Karier berlanjut ke Ogan Komering Ulu. Setelah itu, ia memimpin Kantor BPN Ogan Komering Ilir.
Perjalanan birokrasi belum berhenti. Jabatan Kepala Kantor BPN Kota Prabumulih pernah diemban. Posisi serupa juga dijalankan di Kabupaten Musi Rawas. Kariernya semakin matang saat dipercaya memimpin Kantor BPN Kota Palembang.
Posisi terakhir sebelum masuk dunia politik cukup strategis. Edison menjabat Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan pada Kantor Wilayah BPN Sumatera Selatan. Jabatan itu menjadi puncak perjalanan panjang sebagai aparatur negara.
Pada 2024, arah hidupnya berubah. Ia memilih masuk gelanggang politik. Bersama Sumarni, Edison maju dalam Pilkada Muara Enim. Pasangan tersebut mengusung visi pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Hasil pemilihan membawa kemenangan. Edison dilantik sebagai Bupati Muara Enim pada Kamis, 20 Februari 2025. Pelantikannya dilakukan bersama kepala daerah lain hasil Pilkada Serentak.
Banyak warga menaruh harapan besar. Rekam jejak panjang di birokrasi menjadi modal utama. Pengalaman puluhan tahun dianggap mampu membawa perubahan bagi daerah.
Ironisnya, masa jabatan yang belum genap dua tahun kini dibayangi kasus korupsi. Nama yang dulu identik dengan urusan pertanahan mendadak terseret dugaan fee proyek pendidikan.
Kekayaan Edison Tembus Rp16 Miliar
Selain kasus OTT, perhatian publik juga tertuju pada laporan kekayaan Edison. Data LHKPN menunjukkan total kekayaannya mencapai Rp16.030.192.000. Angka tersebut dilaporkan pada 27 Maret 2026. Menariknya, tidak terdapat catatan utang. Artinya seluruh nilai aset tercatat sebagai kekayaan bersih.
Porsi terbesar berasal dari sektor properti. Nilainya mencapai Rp14.180.192.000. Jumlah itu setara sekitar 88 persen dari total kekayaan yang dimiliki. Aset tersebut tersebar di beberapa daerah. Kota Palembang menjadi lokasi dengan nilai aset terbesar. Selain itu, terdapat properti di Banyuasin dan Prabumulih.
Salah satu aset bernilai tinggi berupa tanah dan bangunan seluas 16.830 meter persegi di Palembang. Nilainya mencapai Rp6,7 miliar. Ada pula lahan seluas 2.617 meter persegi dengan nilai sekitar Rp4,6 miliar. Rumah dan tanah seluas 719 meter persegi juga masuk daftar aset. Nilainya ditaksir lebih dari Rp1,2 miliar.
Pada kategori kendaraan, Edison memiliki dua mobil. Kendaraan pertama berupa Toyota Alphard tahun 2010. Nilainya tercatat Rp125 juta. Mobil kedua adalah Toyota Fortuner tahun 2019. Nilai kendaraan itu mencapai Rp380 juta. Total aset kendaraan tercatat Rp505 juta.
Selain itu, terdapat harta bergerak lainnya. Nilainya mencapai Rp705 juta. Kas dan setara kas tercatat Rp140 juta. Harta lain mencapai Rp500 juta. Jika seluruh aset dijumlahkan, totalnya menembus Rp16 miliar. Angka tersebut kini ikut menjadi bahan pembicaraan publik. Terlebih setelah kasus OTT KPK mencuat ke permukaan. R-02
