Purbaya Bantah MBG Bebani Negara, Ekonom Justru Minta Program Dievaluasi Total
Ilustrasi dan infografis perbedaan pandangan ekonom dan Menteri Keuangan soal MBG. Foto: SM News/Created by AI
JAKARTA, SabangMerauke News - Isu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi perbincangan nasional. Kabar penghentian sementara program itu menyebar cepat. Informasi tersebut memicu spekulasi mengenai kondisi fiskal Indonesia. Badan Gizi Nasional (BGN) langsung memberikan klarifikasi.
Informasi penghentian program dinyatakan tidak benar. Lembaga tersebut menegaskan bahwa kabar yang beredar bukan pengumuman dari institusi negara. Meski isu itu dibantah, diskusi mengenai keberlanjutan MBG terus bergulir. Sorotan tertuju pada kebutuhan anggaran yang sangat besar. Banyak kalangan mulai menghitung dampaknya terhadap ekonomi nasional.
Perdebatan semakin menarik setelah ekonom dan pemerintah menyampaikan pandangan berbeda. Satu kubu meminta evaluasi menyeluruh dilakukan. Kubu lain menilai program tersebut bukan sumber masalah utama.
Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira Adhinegara, menilai evaluasi menyeluruh terhadap MBG layak dipertimbangkan. Ia melihat ada sejumlah risiko ekonomi yang perlu diperhatikan. Terutama terkait kondisi fiskal negara. "Kalau MBG dihentikan sementara dan dievaluasi menyeluruh, dampaknya bisa positif bagi ekonomi," kata Bhima, Minggu, 7 Juni 2026.
Menurut Bhima, belanja negara saat ini sedang mendapat perhatian investor. Pelaku pasar tidak hanya memantau pertumbuhan ekonomi. Mereka juga melihat kemampuan pemerintah menjaga anggaran. Ia menjelaskan bahwa ekspansi MBG membutuhkan biaya sangat besar.
Jumlah dapur terus bertambah setiap waktu. Kebutuhan pendanaan juga meningkat mengikuti perluasan program. Bhima menilai kondisi tersebut dapat memengaruhi persepsi investor. Pasar saham dan pasar valuta asing sangat sensitif.
Sentimen fiskal sering memicu perubahan keputusan investasi. "Jika anggaran terus membesar tanpa jeda evaluasi, efeknya bisa kontraktif terhadap ekonomi," ujar Bhima. Menurutnya, investor global sedang mencermati arah kebijakan fiskal Indonesia. Pelebaran defisit menjadi perhatian penting. Beban pembiayaan negara juga terus diawasi.
Saat kepercayaan pasar menurun, tekanan terhadap rupiah bisa meningkat. Kondisi itu berpotensi memicu kenaikan biaya impor. Harga barang konsumsi lalu ikut terdorong naik. "Ketika rupiah menguat, tekanan biaya impor ikut berkurang," kata Bhima.
Sorotan Bhima tidak berhenti pada aspek fiskal. Ia juga mengangkat isu rantai pasok pangan. Topik tersebut jarang dibahas dalam diskusi publik. Program MBG membutuhkan bahan pangan dalam jumlah sangat besar. Pasokan diperoleh dari berbagai produsen dan distributor. Permintaan meningkat seiring perluasan cakupan program.
Menurut Bhima, lonjakan kebutuhan bahan pangan berpotensi mengurangi stok pasar umum. Pedagang tradisional bisa menghadapi pasokan lebih ketat. Dampaknya terasa hingga tingkat konsumen. "Kondisi itu berisiko mendorong kenaikan harga pangan," ujar Bhima.
Ketika harga pangan naik, inflasi berpotensi meningkat. Situasi tersebut dapat memengaruhi daya beli masyarakat. Stabilitas ekonomi menjadi taruhan berikutnya. Karena itu, Bhima mengusulkan agar evaluasi menyeluruh dilakukan terlebih dahulu.
Tujuannya menjaga keseimbangan berbagai kepentingan. Program sosial dan stabilitas ekonomi harus berjalan beriringan. "MBG perlu mengalah dulu agar harga tetap stabil," katanya.
Di tengah kritik tersebut, pemerintah menyampaikan pandangan berbeda. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan MBG bukan sumber tekanan fiskal utama. Pernyataan itu disampaikan saat konferensi pers di Gedung DPR/MPR RI, Sabtu, 6 Juni 2026.
Menurut Purbaya, lembaga pemeringkat internasional tidak menjadikan MBG sebagai isu utama. Ia mengaku telah bertemu dengan S&P Global Ratings. Hasil pertemuan menunjukkan fokus perhatian berada pada faktor lain. "Waktu bertemu S&P, mereka tidak meributkan program itu," kata Purbaya.
Ia menjelaskan bahwa perhatian investor lebih banyak tertuju pada sentimen pasar. Kepercayaan investor menjadi isu paling dominan. Faktor tersebut dinilai lebih berpengaruh terhadap pergerakan modal. Purbaya menilai banyak persepsi berkembang terlalu jauh. Program MBG dianggap sebagai sumber tekanan anggaran. Padahal kondisi sebenarnya tidak sesederhana itu.
Menurutnya, pemerintah memiliki ruang penyesuaian kebijakan. Setiap program prioritas dapat disesuaikan kebutuhan. Langkah tersebut dilakukan sesuai kondisi keuangan negara. "Program MBG fleksibel dan bisa disesuaikan," ujar Purbaya.
Ia lalu mengungkap tantangan yang sedang dihadapi pasar domestik. Indeks Harga Saham Gabungan mengalami koreksi cukup dalam. Investor asing juga mencatatkan arus keluar signifikan. Dalam satu tahun terakhir, IHSG terkoreksi sekitar 20 persen. Dari titik tertinggi, penurunannya mencapai sekitar 38 persen. Angka tersebut menjadi perhatian serius pelaku pasar.
Selain itu, arus modal asing keluar mencapai Rp78 triliun. Kondisi tersebut menggambarkan kehati-hatian investor global. Sentimen pasar sedang berada dalam fase sensitif. Sorotan internasional juga datang dari MSCI. Pada 28 Februari 2026, lembaga tersebut menetapkan interim freeze terhadap Indonesia. Transparansi dan tata kelola pasar menjadi perhatian utama.
Di luar negeri, tekanan ekonomi juga terus berkembang. Ketegangan geopolitik Amerika Serikat dan Iran meningkat. Harga minyak dunia ikut terdorong naik. Pada saat bersamaan, rupiah melemah sekitar delapan persen secara year to date. Situasi tersebut memperkuat persepsi risiko investasi. Investor global menjadi lebih selektif.
Meski begitu, Purbaya tetap optimistis. Ia menilai kondisi fiskal Indonesia masih terkendali. Pemerintah masih mampu menjaga disiplin anggaran. Menurutnya, defisit APBN tetap berada dalam rentang aman. Angka tersebut diproyeksikan bertahan pada kisaran dua hingga tiga persen. Target fiskal masih dapat dijaga.
Pemerintah juga telah menjelaskan berbagai strategi kepada lembaga pemeringkat internasional. Program prioritas nasional dapat disesuaikan bila diperlukan. Langkah itu menjaga keberlanjutan fiskal jangka panjang. Perdebatan mengenai MBG akhirnya membuka satu kenyataan menarik. Program sosial berskala besar selalu membawa konsekuensi ekonomi. Setiap keputusan memiliki manfaat dan risiko.
Di satu sisi, program tersebut bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Di sisi lain, kebutuhan anggaran besar memunculkan pertanyaan baru. Efektivitas dan efisiensi menjadi kata kunci. Saat ekonomi global masih bergejolak, diskusi mengenai MBG diperkirakan terus berlanjut. Investor mencermati arah kebijakan pemerintah. Masyarakat menunggu hasil nyata program tersebut. R-02
