DPR Nilai Aneh BGN Mau Kasih MBG Sampai ke Arab Saudi: Yang di Dalam Negeri Aja Masih Amburadul!
Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris. Foto : Istimewa
JAKARTA, SabangMerauke News - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak sekolah Indonesia di Jeddah memicu kritik DPR. Wacana perluasan program ke luar negeri dinilai terlalu dini saat tata kelola domestik belum tertata. Sorotan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris kepada Badan Gizi Nasional.
Charles meminta Kepala BGN Dadan Hindayana menghentikan pembahasan ekspansi sebelum pembenahan internal selesai. Menurutnya, pengawasan, koordinasi, serta kontrol kualitas program masih menyisakan banyak persoalan. “Jangan dulu bicara ekspansi MBG ke luar negeri kalau tata kelola di dalam negeri masih amburadul,” tegas Charles, Selasa.
Politikus PDIP itu menilai fokus utama saat ini harus tertuju pada perbaikan sistem. Energi pemerintah dinilai lebih dibutuhkan untuk memperkuat pelaksanaan program dalam negeri. “Yang perlu dibenahi sekarang bukan memperluas wilayah program, tapi membereskan manajemen pelaksanaannya,” ujarnya.
Charles juga menyoroti lemahnya pengawasan serta koordinasi antar pihak pelaksana program. Menurutnya, kualitas makanan dan kandungan gizi harus menjadi ukuran utama keberhasilan MBG. “Pengawasannya buruk, koordinasinya kacau, kontrol kualitasnya juga masih bermasalah,” katanya.
Ia mengingatkan pemerintah tidak terburu-buru membawa program ke luar negeri. Pengawasan lintas negara dinilai jauh lebih rumit dibanding pelaksanaan di Indonesia. “Kalau tata kelola di dalam negeri saja masih amburadul, bagaimana mau mengawasi program ribuan kilometer dari Indonesia,” ujar Charles.
Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana mengusulkan MBG bagi siswa Sekolah Indonesia Jeddah. Usulan muncul setelah kunjungan ke sekolah yang menampung lebih dari seribu anak pekerja migran. Menurut Dadan, program tersebut berpotensi meningkatkan harapan masa depan generasi Indonesia di luar negeri.
Dadan mengungkapkan para siswa menyampaikan keinginan menikmati program serupa seperti di Indonesia. Antusiasme juga datang dari para guru saat kunjungan berlangsung. “Mereka spontan ingin menikmati program yang dirasakan teman-temannya di Indonesia,” kata Dadan.
Usulan tersebut masih menunggu persetujuan Presiden Prabowo Subianto sebelum direalisasikan. BGN mempertimbangkan pembentukan satuan pelayanan gizi di Sekolah Indonesia Jeddah. Program itu juga disiapkan menjadi proyek percontohan bagi komunitas pekerja migran Indonesia lainnya.(R-03)
