Anggota DPRD Rohil Sayangkan Sikap Kepala SPPG yang Berhentikan Relawan dan Persoalan Limbah MBG, Begini Katanya
Anggota DPRD Rokan Hilir Daerah Pemilihan (Dapil) IV dari Partai Hanura, Hamzah, menyayangkan keputusan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memberhentikan sejumlah relawan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Bagan Batu. Foto : Istimewa
ROKAN HILIR, SabangMerauke News - Anggota DPRD Rokan Hilir Daerah Pemilihan (Dapil) IV dari Partai Hanura, Hamzah, menyayangkan keputusan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memberhentikan sejumlah relawan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Bagan Batu.
Menurut Hamzah, alasan pemberhentian yang dikaitkan dengan hasil tes dinilai kurang tepat, mengingat para relawan telah menjalani masa pelatihan dan bekerja selama beberapa bulan.
“Ini aneh. Kalau memang hasil tes menjadi alasan, seharusnya keputusan itu diambil sejak awal. Mereka sudah menjalani training dan bekerja selama lima bulan, dari Januari sampai Mei. Yang seharusnya menjadi bahan penilaian adalah hasil pelatihan dan kinerja selama ini, bukan tiba-tiba diberhentikan sekarang dengan alasan hasil tes tidak bagus,” ujar Hamzah melalui sambungan telepon seluler, Sabtu (30/5/2026).
Ia meminta Kepala SPPG bersikap profesional dalam melakukan penilaian terhadap relawan dan tidak mendasarkan keputusan pada faktor-faktor di luar kinerja.
“Saya minta kepada Kepala SPPG agar profesional dalam menilai relawan, bukan karena sentimen pribadi atau alasan lain yang tidak objektif,” tegasnya.
Selain menyoroti pemberhentian relawan, Hamzah juga menanggapi persoalan pengelolaan limbah dan sampah yang sempat dikeluhkan warga di sekitar dapur MBG.
Menurutnya, persoalan sampah merupakan tanggung jawab bersama, namun pihak SPPG tetap harus menjalankan kewajibannya dalam mengelola limbah dengan baik agar tidak menimbulkan gangguan bagi masyarakat sekitar.
“Masalah sampah ini memang tanggung jawab bersama. Tetapi untuk sampah yang dihasilkan dari kegiatan SPPG MBG, seharusnya dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) atau bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Setahu saya ada anggaran untuk pengelolaan dan pembuangan sampah,” katanya.
Hamzah berharap persoalan yang terjadi di SPPG MBG dapat segera diselesaikan secara bijak dan transparan agar program pemerintah yang bertujuan meningkatkan gizi masyarakat tersebut tidak menimbulkan polemik berkepanjangan di tengah masyarakat.
“Program MBG ini sangat baik dan harus didukung bersama. Karena itu, pengelolaannya juga harus dilakukan secara profesional, baik terhadap relawan maupun dalam penanganan limbah, sehingga tidak menimbulkan masalah baru,” pungkasnya. (R-02)
