BUMN Ekspor DSI Resmi Dibentuk, Luhut Bicara Reformasi Besar Bea Cukai
Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, menyinggung kemungkinan perubahan besar peran Bea Cukai dalam sistem ekspor nasional. Foto : Istimewa
JAKARTA, SabangMerauke News - Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, menyinggung kemungkinan perubahan besar peran Bea Cukai dalam sistem ekspor nasional. Pernyataan tersebut muncul setelah pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia sebagai BUMN pengelola ekspor komoditas strategis nasional. Pemerintah mulai mendorong sistem perdagangan berbasis digital serta kecerdasan buatan untuk meningkatkan pengawasan ekspor.
Pernyataan tersebut disampaikan Luhut usai Seminar ASEAN Regional Economic Outlook and Fiscal Policy, Senin siang. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara turut mendampingi dalam agenda pembahasan ekonomi nasional tersebut. Luhut menjawab pertanyaan wartawan terkait masa depan fungsi Bea Cukai menghadapi sistem ekspor baru nasional.
“Kita lihat saja nanti pak Sua punya mainan. Kalau memang nanti gak perlu, kenapa pakai Bea Cukai?” ujar Luhut kepada wartawan. Pernyataan tersebut langsung memicu perhatian terkait kemungkinan restrukturisasi sistem pengawasan ekspor nasional ke depan. Pemerintah kini menyiapkan pola pengawasan baru melalui BUMN ekspor dan sistem berbasis kecerdasan buatan.
Luhut belum memastikan peran akhir Bea Cukai terhadap pengelolaan ekspor komoditas strategis nasional tersebut. Komoditas strategis mencakup batu bara, minyak kelapa sawit, hingga produk ferro alloy nasional strategis. Namun, Luhut menegaskan pengawasan digital berbasis AI menjadi fokus utama reformasi sistem perdagangan nasional.
“Atau tugasnya Bea Cukai ada, tapi semua AI, semua basisnya AI,” kata Luhut menegaskan. Pemerintah ingin mempercepat digitalisasi layanan ekspor guna mengurangi potensi penyimpangan administrasi perdagangan nasional. Sistem berbasis teknologi dianggap mampu meningkatkan efisiensi sekaligus memperkuat penerimaan negara dari sektor ekspor.
Luhut juga menyinggung perlunya reformasi kelembagaan setelah pembentukan BUMN ekspor strategis nasional tersebut. Pemerintah membuka peluang evaluasi menyeluruh terhadap pola kerja pengawasan ekspor dan impor nasional. “Kalau memang nanti dengan badan ini perlu reformasi, kenapa tidak?” ujar Luhut menambahkan.
Menurut Luhut, sistem ekspor berbasis AI mampu mengurangi kontak langsung antarindividu dalam pelayanan perdagangan nasional. Minimnya pertemuan fisik diyakini dapat menekan peluang korupsi maupun praktik penyimpangan administrasi perdagangan internasional. Pemerintah menilai digitalisasi menjadi solusi penting memperkuat transparansi tata kelola ekspor Indonesia masa mendatang.
“Pakai pakta integritas hampir tidak ada yang benar-benar bersih,” kata Luhut dalam keterangannya tersebut. Ia menilai pembangunan ekosistem digital mampu memperkecil praktik penyalahgunaan kewenangan dalam proses perdagangan nasional. Pemerintah optimistis sistem berbasis AI meningkatkan penerimaan negara sekaligus memperkuat pengawasan ekspor strategis Indonesia.(R-04)
