Sinyal Keras dari Prabowo, Menkeu Purbaya Siap Copot Dirjen Bea Cukai
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Foto: Dok SM News
JAKARTA, SabangMerauke News - Presiden Prabowo Subianto kembali melontarkan peringatan keras kepada jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam pidatonya di Sidang Paripurna DPR RI terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027, Prabowo secara terbuka meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk tidak ragu mengganti pimpinan Bea Cukai apabila dinilai tidak mampu memperbaiki kinerja lembaga tersebut.
Pernyataan itu langsung menjadi sorotan karena disampaikan di depan anggota DPR, jajaran kabinet, dan publik nasional. Kepala negara menegaskan pemerintah tidak boleh lamban dalam bekerja, terlebih ketika banyak keluhan dari dunia usaha terkait praktik pungutan liar serta birokrasi yang dianggap menghambat aktivitas ekonomi nasional.
“Menteri Keuangan, kalau pimpinan Bea Cukai tidak mampu, segera diganti,” tegas Prabowo dalam pidatonya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Prabowo menilai reformasi di tubuh Bea Cukai sudah terlalu sering digaungkan, namun belum menunjukkan hasil maksimal. Karena itu, ia meminta seluruh kementerian dan lembaga bergerak cepat memperbaiki birokrasi serta menindak tegas aparat yang melakukan pelanggaran.
Dalam pidatonya, Prabowo juga menyindir mentalitas birokrasi yang dianggap santai dan lamban merespons persoalan masyarakat. Ia menegaskan pemerintah harus bekerja cepat dan responsif demi menjaga kepercayaan publik dan iklim investasi nasional.
“Bangsa dan rakyat menuntut pekerjaan yang cepat. Jangan kita jadi pemerintah yang santai, pemerintah yang leha-leha,” ujar Prabowo.
Sorotan terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai muncul bukan tanpa alasan. Dalam beberapa waktu terakhir, kalangan pengusaha disebut masih mengeluhkan praktik pungutan liar dan rumitnya proses birokrasi di lapangan. Kondisi itu dinilai menghambat arus investasi dan aktivitas perdagangan nasional.
Prabowo menegaskan seluruh institusi pemerintah wajib bersih dari praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Menurutnya, aparat yang terbukti melanggar harus segera ditindak tanpa kompromi.
“Semua institusi pemerintah harus bekerja dengan baik, hilangkan korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan praktik-praktik yang menghambat perjalanan ekonomi kita,” kata Prabowo.
Menanggapi instruksi tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan siap menjalankan arahan presiden. Namun, ia menegaskan evaluasi terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akan dilakukan secara menyeluruh sebelum mengambil keputusan besar terkait posisi pimpinan lembaga tersebut.
Purbaya mengatakan dirinya akan terlebih dahulu melihat secara komprehensif kinerja DJBC sebelum menentukan langkah berikutnya. Ia juga mengisyaratkan bahwa evaluasi tidak hanya menyasar pimpinan, tetapi keseluruhan sistem kerja di lingkungan Bea Cukai.
“Tadi kalau kerjanya nggak bener, suruh copot aja? Nanti kita lihat ya,” ujar Purbaya kepada wartawan di Kompleks DPR RI.
Pernyataan tersebut mengindikasikan pemerintah sedang memberi perhatian serius terhadap reformasi birokrasi di sektor kepabeanan. Langkah evaluasi diyakini menjadi bagian dari upaya memperbaiki iklim usaha sekaligus meningkatkan kepercayaan investor terhadap sistem perdagangan Indonesia.
Isu pembenahan Bea Cukai sendiri sebenarnya bukan hal baru. Sebelumnya, Purbaya juga pernah mengungkap adanya usulan ekstrem dari Presiden Prabowo terkait kemungkinan pembubaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai apabila reformasi tidak berjalan efektif. Wacana itu sempat muncul sebagai bentuk ketegasan pemerintah dalam membenahi tata kelola kepabeanan nasional.
Selain menyoroti Bea Cukai, pemerintah juga tengah memperkuat pengawasan ekspor sumber daya alam strategis seperti batu bara dan kelapa sawit. Pemerintah bahkan menyiapkan pembentukan BUMN khusus pengawasan ekspor guna memperketat tata kelola perdagangan komoditas nasional.
Langkah-langkah tersebut menjadi bagian dari strategi besar pemerintah untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi nasional hingga 6,5 persen pada 2027. Presiden Prabowo menilai target tersebut hanya dapat dicapai apabila birokrasi bekerja cepat, profesional, dan bebas dari praktik korupsi maupun pungutan liar.
Peringatan keras Prabowo kepada Bea Cukai sekaligus menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak ingin ada lagi institusi yang bekerja lamban di tengah tekanan ekonomi global dan tuntutan percepatan investasi. Dengan sorotan langsung dari presiden, evaluasi terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diperkirakan akan berlangsung ketat dalam waktu dekat.
Kini publik menanti langkah konkret pemerintah setelah ultimatum tersebut dilontarkan. Apakah akan terjadi perombakan di tubuh Bea Cukai, atau justru reformasi menyeluruh yang lebih besar, semuanya bergantung pada hasil evaluasi yang tengah disiapkan Kementerian Keuangan. (R-05)
