SELATPANJANG, SabangMerauke News - Dengan senyum penuh kebahagiaan, anak-anak warga Suku Akit yang tinggal di sudut terpencil Dusun Air Mabuk, tepatnya di wilayah Parit Ambai dan Pengaram, akhirnya bisa kembali mengenyam pendidikan.

Setelah berbulan-bulan hidup tanpa guru dan tanpa kegiatan belajar mengajar, harapan yang sempat redup itu kini perlahan kembali menyala.

Bagi anak-anak di pedalaman, kehilangan guru bukan sekadar kehilangan pelajaran. Mereka sedang kehilangan kesempatan untuk bermimpi lebih jauh dari kehidupan yang selama ini membatasi mereka.

Sebelumnya, anak-anak yang menempuh pendidikan melalui sekolah marginal lokal jauh dari SD Negeri 12 Mengkikip, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti itu harus menerima kenyataan pahit bahwa pendidikan belum sepenuhnya hadir untuk mereka.

Kurang lebih selama enam bulan, mereka menjalani hari-hari tanpa pelajaran, tanpa pendampingan guru, dan tanpa kepastian kapan proses belajar akan kembali berjalan.

Di tengah keterbatasan hidup masyarakat pesisir dan pedalaman tersebut, anak-anak hanya bisa menunggu dengan pasrah kehadiran tenaga pengajar yang tak kunjung datang.

Namun kini, penantian panjang itu mulai menemukan jawaban.

Anak-anak yang sebelumnya hanya memandang ruang belajar kosong dengan harapan yang perlahan memudar, kini kembali bisa tersenyum dan memiliki kesempatan yang sama seperti anak-anak lainnya untuk mengejar cita-cita di bangku sekolah.

Kondisi sekolah lokal jauh itu sendiri berada di dua titik berbeda di wilayah Dusun Air Mabuk.

Di Dusun Pengaram terdapat empat ruang lokal yang dibangun sejak masih bergabung dengan Kabupaten Bengkalis. Hingga kini, sekitar 25 siswa masih tercatat belajar di lokasi tersebut.

Sementara di Parit Ambai, proses belajar mengajar selama ini memanfaatkan bangunan posyandu sebagai ruang belajar darurat, dengan jumlah sekitar sembilan orang siswa.

Kedua titik pendidikan itu tidak memungkinkan untuk digabungkan karena jarak yang cukup jauh serta akses transportasi yang terbatas, terutama bagi anak-anak yang harus menempuh perjalanan melalui jalur perairan dan kawasan terpencil.

Meski sederhana dan jauh dari fasilitas memadai, keberadaan sekolah lokal jauh tersebut menjadi satu-satunya harapan bagi anak-anak Suku Akit agar tetap bisa memperoleh pendidikan dasar di tengah keterisolasian wilayah tempat mereka tinggal.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti, Tunjiarto melalui Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, Irwanto, membenarkan bahwa sekolah marginal lokal jauh di Dusun Air Mabuk kini telah kembali aktif dan para siswa sudah kembali belajar seperti biasa.

Menurut Irwanto, aktifnya kembali proses belajar mengajar tersebut merupakan hasil koordinasi yang dilakukan Dinas Pendidikan bersama berbagai pihak untuk mencari solusi terbaik atas persoalan pendidikan yang sempat terhenti di wilayah terpencil tersebut.

Sebelumnya, menyadari kondisi anak-anak Suku Akit yang berbulan-bulan tidak mendapatkan pendidikan, pihak Dinas Pendidikan bahkan turun langsung ke lapangan guna memastikan keadaan sebenarnya.

Perjalanan menuju Dusun Air Mabuk bukanlah perjalanan yang mudah. Akses yang terbatas dan kondisi geografis yang sulit harus ditempuh demi melihat langsung bagaimana kondisi sekolah lokal jauh yang selama ini berjalan dalam keterbatasan.

Di lokasi itu, pihak dinas menyaksikan sendiri ruang belajar sederhana yang tetap bertahan di tengah minimnya fasilitas dan tenaga pengajar.

Irwanto mengatakan, untuk sementara waktu pihaknya meminta kembali para guru yang sebelumnya mengajar di sekolah tersebut dan kini bertugas sebagai operator di sekolah induk agar kembali mendampingi anak-anak di Dusun Air Mabuk.

“Kami meminta kembali guru-guru yang sebelumnya mengajar di sana dan sekarang menjadi operator sekolah induk untuk kembali mengajar anak-anak generasi bangsa ini,” ujarnya.

Ia mengakui, solusi yang didapatkan saat ini masih bersifat sementara. Namun setidaknya, anak-anak sudah bisa kembali belajar setelah sempat lama kehilangan proses pendidikan.

Meski demikian, proses belajar mengajar belum dapat berjalan maksimal seperti sekolah pada umumnya.

Saat ini kegiatan belajar hanya berlangsung tiga hari dalam seminggu karena terbentur persoalan biaya operasional dan keterbatasan kesejahteraan tenaga pengajar.

Tiga orang guru yang kembali mengajar di sekolah lokal jauh tersebut diketahui hanya menerima gaji sekitar Rp850 ribu per bulan. Hal itu karena status mereka ditempatkan sebagai operator sekolah dengan formasi lulusan SMA.

Selain itu, biaya transportasi menuju lokasi juga cukup besar dan harus ditanggung dalam keterbatasan anggaran yang ada.

“Saat ini Alhamdulillah sekolah marginal lokal jauh Dusun Air Mabuk dari SD Negeri 12 Mengkikip sudah aktif kembali. Para guru yang dulu mengajar dan diangkat sebagai operator sudah kembali ke sana,” kata Irwanto.

“Hanya saja dalam seminggu para guru itu tiga hari saja bermalam berada di sana, sementara uang transportasi sekitar Rp300 ribu per hari juga harus kita tangani dulu. Untuk itu kita perlu mencarikan skema lain agar ada tambahan kesejahteraan bagi para guru tersebut,” tambahnya.

Meski belum sepenuhnya ideal, kehadiran kembali guru di tengah anak-anak Suku Akit itu menjadi harapan baru bahwa pendidikan di wilayah terpencil tersebut belum benar-benar padam.

Diinformasikan sebelumnya, selama kurang lebih enam bulan anak-anak Suku Akit di Dusun Air Mabuk, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, tidak mendapatkan proses pembelajaran sebagaimana mestinya.

Setelah ditelusuri lebih jauh, persoalan yang membuat anak-anak di sekolah marginal lokal jauh itu kehilangan pendidikan ternyata berawal dari sesuatu yang terdengar administratif, namun berdampak sangat besar bagi kehidupan mereka.

Tiga guru yang selama ini mengajar di sekolah tersebut diketahui telah lulus sebagai PPPK Paruh Waktu. Di satu sisi, kelulusan itu tentu menjadi kabar baik bagi para tenaga honorer yang selama bertahun-tahun mengabdi di tengah keterbatasan.

Namun di sisi lain, perubahan status tersebut justru melahirkan persoalan baru.

Karena formasi jabatan yang tersedia berada pada tingkat SMA, ketiga guru itu akhirnya ditarik menjadi operator di sekolah induk. Mereka tidak lagi ditempatkan sebagai pengajar di sekolah marginal tempat mereka selama ini mengabdikan diri.

Dan sejak saat itu, ruang belajar di dusun terpencil tersebut perlahan kehilangan kehidupan.

Tak ada lagi guru yang rutin datang mengajar. Tak terdengar lagi suara pelajaran di ruang kelas sederhana yang selama ini menjadi tempat anak-anak Suku Akit menggantungkan harapan.

Sekolah marginal lokal jauh itu sebelumnya dijalankan oleh tiga orang guru honorer dengan jumlah siswa sebanyak 25 orang.

Anak-anak tersebut tersebar dalam enam tingkatan kelas. Kelas satu terdiri dari tiga siswa, kelas dua empat siswa, kelas tiga dua siswa, kelas empat delapan siswa, kelas lima empat siswa, dan kelas enam empat siswa.

Di tengah keterbatasan fasilitas dan akses wilayah terpencil, sekolah kecil itu sesungguhnya tetap bertahan hidup berkat pengabdian para guru honorer yang memilih tetap mengajar jauh dari pusat kota.

Namun setelah para guru dipindahkan, sekolah itu perlahan sunyi.

Di balik sepinya ruang belajar anak-anak Suku Akit tersebut, tersimpan persoalan panjang yang ternyata jauh lebih rumit dari sekadar kekurangan tenaga pengajar.

Yang lebih menyedihkan, hingga kini belum ada guru ASN yang benar-benar ditempatkan untuk menggantikan mereka.

Alasan yang muncul terdengar sangat administratif yakni jam mengajar di sekolah marginal dianggap tidak mencukupi untuk memenuhi syarat sertifikasi guru.

Di atas kertas, alasan itu mungkin dianggap masuk akal dalam sistem birokrasi pendidikan. Namun di lapangan, dampaknya begitu menyakitkan.

Karena di balik hitungan jam mengajar dan aturan sertifikasi, ada anak-anak kecil di wilayah terpencil yang setiap hari hanya menunggu seseorang datang membawa pelajaran, cerita, dan harapan.

Mereka tidak memahami soal regulasi ataupun administrasi kepegawaian, mereka hanya tahu bahwa sekolah mereka kini sepi.

Di titik itulah ironi pendidikan di daerah terpencil terasa begitu nyata.

Di satu sisi, ada anak-anak yang hampir setengah tahun kehilangan hak belajar. Sementara di sisi lain, ada sistem administrasi yang membuat para guru juga berada dalam posisi sulit untuk memilih antara pengabdian dan kepastian masa depan mereka sendiri. (R-01)