Dapur MBG Dibongkar Paksa Pemodal, Gara-gara Pembagian Fee Gak Jelas
Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sempat beroperasi justru dibongkar oleh para pemodal sendiri setelah hubungan kerja sama dengan pengelola berujung sengketa. Foto: Dok SM News
SUMATERA UTARA, SabangMerauke News - Konflik investasi berujung pembongkaran paksa terjadi di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sempat beroperasi justru dibongkar oleh para pemodal sendiri setelah hubungan kerja sama dengan pengelola berujung sengketa. Akar masalahnya, pembagian fee yang macet dan komunikasi yang buntu.
Peristiwa ini terjadi di Desa Mekar Sari, Kecamatan Buntu Pane, pada Senin (11/5/2026). Puluhan orang yang mengaku sebagai investor atau pemodal tampak membongkar sebagian bangunan dapur SPPG yang sebelumnya mereka biayai. Aksi ini sontak menyita perhatian warga dan aparat setempat.
Dapur SPPG tersebut diketahui telah beroperasi selama beberapa bulan. Namun, di balik operasionalnya, konflik antara pemodal dan pengelola diam-diam memanas hingga akhirnya meledak dalam bentuk aksi pembongkaran.
Awal Kerja Sama yang Berjalan Mulus
Salah satu pemodal, Rizal, mengungkapkan bahwa kerja sama awalnya berjalan normal bahkan cenderung lancar. Pada dua bulan pertama, para investor masih menerima pembagian keuntungan atau fee sebagaimana yang dijanjikan.
Namun memasuki bulan ketiga, situasi berubah drastis. Aliran dana yang sebelumnya rutin diterima mulai tersendat hingga akhirnya berhenti tanpa kejelasan.
Rizal menyebut kondisi tersebut menimbulkan kecurigaan sekaligus ketidaknyamanan di kalangan pemodal. Mereka merasa ada sesuatu yang tidak beres dalam pengelolaan operasional dapur SPPG tersebut.
“Awalnya kami masih menerima fee di bulan pertama dan kedua. Tapi setelah itu tidak ada lagi kejelasan,” ungkapnya.
Fee Macet, Kepercayaan Runtuh
Masalah utama dalam konflik ini adalah macetnya pembagian keuntungan yang sebelumnya telah disepakati bersama. Para pemodal menilai pengelola tidak menjalankan komitmen yang telah disepakati sejak awal kerja sama.
Kondisi ini semakin diperparah dengan minimnya komunikasi dan tidak adanya transparansi dari pihak pengelola. Upaya pemodal untuk meminta klarifikasi maupun penyelesaian secara baik-baik disebut selalu menemui jalan buntu.
Menurut Rizal, para investor sudah berulang kali mencoba melakukan mediasi. Namun tidak pernah ada hasil konkret.
Ketika komunikasi tidak lagi berjalan, kepercayaan pun runtuh. Para pemodal mulai merasa dirugikan dan bahkan menganggap diri mereka sebagai korban penipuan.
Aksi Bongkar Jadi Jalan Terakhir
Merasa tidak mendapatkan kepastian, para pemodal akhirnya mengambil langkah drastis: membongkar bangunan yang mereka biayai sendiri.
Material seperti seng, kayu, hingga bagian konstruksi lainnya dilepas satu per satu. Para pemodal berdalih bahwa mereka hanya mengambil kembali aset yang memang dibeli dengan dana mereka.
“Bangunan ini berdiri dari biaya kami. Yang kami bongkar hanya bagian yang memang kami bangun,” tegas Rizal.
Aksi tersebut dilakukan secara terbuka di lokasi, bahkan di hadapan aparat keamanan dan perangkat desa. Meski sempat diupayakan mediasi di tempat, pembongkaran tetap berlangsung.
Langkah ini menjadi simbol kekecewaan mendalam para pemodal terhadap pengelola yang dinilai tidak lagi dapat dipercaya.
Keterlibatan Pihak Yayasan
Dalam kerja sama tersebut, pemodal menyebut adanya keterlibatan pihak lain yang berperan sebagai penghubung, yakni seorang perempuan bernama Sri Kumala. Ia disebut sebagai perwakilan dari Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan (YPPSDP) yang berbasis di Jakarta.
Dalam skema kerja sama, pihak pengelola bertanggung jawab menyediakan lahan dan operasional, sementara pembangunan fisik sepenuhnya ditanggung oleh pemodal.
Namun, ketidaksesuaian dalam pembagian hasil diduga menjadi pemicu utama konflik. Para investor merasa hak mereka tidak dipenuhi sesuai kesepakatan awal.
Hingga peristiwa pembongkaran terjadi, belum ada pernyataan resmi dari pihak yang disebut sebagai pengelola maupun perwakilan yayasan terkait tudingan tersebut.
Mediasi Gagal, Konflik Terbuka
Aparat kepolisian, pemerintah desa, hingga Babinsa sempat turun tangan untuk meredam situasi. Mereka mencoba menjembatani komunikasi antara kedua pihak.
Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Para pemodal tetap bersikeras melanjutkan pembongkaran karena merasa tidak ada lagi jalan penyelesaian.
Kondisi ini menunjukkan bahwa konflik sudah mencapai titik krisis, di mana dialog tidak lagi menjadi solusi yang dipercaya oleh kedua belah pihak.
Cermin Lemahnya Tata Kelola Kerja Sama
Kasus ini menjadi gambaran nyata bagaimana lemahnya transparansi dan komunikasi dalam kerja sama investasi dapat berujung konflik serius.
Ketika kesepakatan tidak dijalankan dengan konsisten dan mekanisme penyelesaian sengketa tidak berjalan efektif, konflik dapat berubah menjadi tindakan sepihak yang merugikan semua pihak.
Selain itu, kasus ini juga menyoroti pentingnya kejelasan kontrak kerja sama, termasuk mekanisme pembagian keuntungan dan penyelesaian sengketa sejak awal.
Tanpa hal tersebut, kerja sama yang awalnya menjanjikan justru berpotensi berubah menjadi konflik terbuka seperti yang terjadi di Asahan. (R-03)
