Miris, Hampir Enam Bulan Tanpa Guru, Anak-Anak Suku Akit di Kepulauan Meranti Kehilangan Hak Belajar
Gedung SD Negri 12 Mengkikip Lokal Jauh. Foto : Istimewa
Selatpanjang, SABANGMERAUKE NEWS - Di sudut terpencil Dusun Air Mabuk, tepatnya di wilayah Parit Ambai dan Pengaram, ada kegelisahan yang perlahan berubah menjadi kenyataan pahit. Bukan tentang jalan rusak, bukan pula soal listrik atau jaringan internet. Tetapi tentang anak-anak yang kehilangan hak paling mendasar untuk masa depan mereka yakni pendidikan.
Di negeri yang setiap tahun berbicara tentang pemerataan pendidikan, ternyata masih ada anak-anak di pelosok Kabupaten Kepulauan Meranti yang justru hampir enam bulan hidup tanpa guru, tanpa pelajaran.
Anak-anak di sana yang lahir di tengah keterbatasan, kini harus kembali menelan kenyataan pahit bahwa pendidikan belum benar-benar hadir untuk mereka.
Di saat anak-anak lain sibuk mengejar cita-cita di ruang kelas, mereka hanya bisa menunggu sekolah yang perlahan kehilangan suara. Tak ada papan tulis yang dipenuhi pelajaran, tak ada guru yang datang mengajar, dan tak ada jawaban pasti kapan semua akan kembali berjalan.
Ironisnya, semua ini bukan karena tak ada gedung sekolah. Bukan pula karena tak ada murid yang ingin belajar. Tetapi karena sistem yang terlalu sibuk mengurus administrasi, hingga lupa bahwa di ujung negeri ini ada anak-anak kecil yang masa depannya sedang perlahan ditinggalkan.
Padahal bagi anak-anak di daerah marginal itu, sekolah bukan sekadar tempat membaca dan menulis. Sekolah adalah satu-satunya jembatan kecil yang mereka miliki untuk bermimpi keluar dari keterbatasan hidup yang selama ini membelenggu.
Mereka selama ini menempuh pendidikan melalui sekolah marginal lokal jauh dari SD Negeri 12 Mengkikip, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti. Sebuah tempat belajar sederhana yang selama ini menjadi harapan bagi anak-anak Suku Akit agar tidak tertinggal dari dunia luar.
Setelah ditelusuri lebih jauh, persoalan yang membuat anak-anak Suku Akit di Dusun Air Mabuk kehilangan proses belajar ternyata berawal dari sesuatu yang terdengar administratif, namun berdampak sangat besar bagi kehidupan mereka.
Tiga guru yang selama ini mengajar di sekolah marginal lokal jauh tersebut diketahui telah lulus sebagai PPPK Paruh Waktu. Di satu sisi, kelulusan itu tentu menjadi kabar baik bagi para guru honorer yang selama bertahun-tahun mengabdi dengan penuh keterbatasan.
Namun di sisi lain, perubahan status itu justru melahirkan persoalan baru.
Karena formasi jabatan yang tersedia berada pada tingkat SMA, ketiga guru tersebut akhirnya ditarik menjadi operator di sekolah induk. Mereka tidak lagi ditempatkan sebagai pengajar di sekolah marginal tempat mereka sebelumnya mengabdikan diri.
Dan sejak saat itu, ruang belajar di dusun terpencil itu perlahan kehilangan kehidupan.
Tak ada lagi guru yang rutin datang mengajar. Tak ada lagi suara pelajaran yang terdengar dari ruang kelas sederhana yang selama ini menjadi tempat anak-anak Suku Akit menggantungkan harapan.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti, Tunjiarto, saat dikonfirmasi membenarkan kondisi tersebut.
Menurutnya, sekolah marginal lokal jauh itu sebelumnya dijalankan oleh tiga orang guru honorer dengan jumlah siswa sebanyak 25 orang.
Anak-anak itu tersebar di enam tingkatan kelas. Kelas satu berjumlah tiga siswa, kelas dua empat siswa, kelas tiga dua siswa, kelas empat delapan siswa, kelas lima empat siswa, dan kelas enam empat siswa.
Jumlah yang mungkin terlihat kecil di atas data administrasi, namun sesungguhnya menyimpan harapan besar bagi masa depan masyarakat pedalaman.
“Dalam perjalanannya, ketika ada perekrutan PPPK Paruh Waktu, guru-guru yang sebelumnya mengajar di sana lulus dan ditempatkan bertugas di sekolah induk sehingga terjadi kekosongan guru di sana,” jelas Tunjiarto.
Menyadari kondisi tersebut, pihak dinas pendidikan pun turun langsung ke lokasi untuk memastikan keadaan sebenarnya di lapangan.
Tunjiarto bersama Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, Irwanto, serta Kepala Bidang Pembinaan dan Ketenagaan, Budi Hardiantika, turun langsung ke kawasan tersebut didampingi Camat Tebing Tinggi Barat dan Korwil setempat.
Perjalanan menuju dusun itu bukanlah perjalanan mudah. Namun di sanalah mereka melihat sendiri bagaimana sekolah kecil di daerah terpencil itu kini berjalan dalam keterbatasan yang memprihatinkan.
Di ruang kelas sederhana itu, bukan hanya bangku dan papan tulis yang kosong. Tetapi juga ada harapan anak-anak yang perlahan mulai kehilangan arah.
Karena bagi anak-anak di pedalaman, kehilangan guru bukan sekadar kehilangan pelajaran. Mereka sedang kehilangan kesempatan untuk bermimpi lebih jauh dari kehidupan yang selama ini membatasi mereka.
Di balik sunyinya ruang belajar anak-anak Suku Akit itu tersimpan persoalan panjang yang ternyata jauh lebih rumit dari sekadar kekurangan guru.
Yang lebih menyedihkan, hingga kini belum ada guru ASN yang benar-benar ditempatkan untuk menggantikan mereka. Alasannya terdengar sangat administratif yakni
jam mengajar di sekolah marginal dianggap tidak mencukupi untuk memenuhi syarat sertifikasi guru.
Di atas kertas, mungkin alasan itu masuk akal. Namun di lapangan, dampaknya begitu menyakitkan.
Karena di balik hitungan jam mengajar dan administrasi sertifikasi, ada anak-anak kecil yang setiap hari menunggu seseorang datang membawa pelajaran, cerita, dan harapan.
Mereka tak memahami soal regulasi. Mereka hanya tahu bahwa sekolah mereka kini sepi.
Di rumah-rumah kayu sederhana di tepian dusun, sebagian anak mulai kembali menghabiskan waktu tanpa arah. Ada yang ikut orang tua ke laut, ada yang bermain sepanjang hari, dan ada pula yang mulai perlahan melupakan huruf-huruf yang sebelumnya diajarkan.
Bagi masyarakat Suku Akit, kondisi ini menjadi luka yang begitu dalam.
Sebab di tengah berbagai keterbatasan hidup yang mereka hadapi, pendidikan selama ini adalah satu-satunya harapan agar generasi mereka tidak terus hidup dalam lingkaran ketertinggalan
Kepala Bidang Pembinaan dan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti, Budi Hardiantika, saat diwawancarai mencoba menjelaskan bagaimana kondisi itu perlahan terjadi.
Ia bercerita, pada awalnya sekolah marginal lokal jauh tersebut masih menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Kala itu, para guru yang mengajar di daerah terpencil itu menerima gaji sekitar Rp1.940.000 per bulan.
Bukan angka besar, tetapi cukup menjadi alasan bagi mereka untuk tetap bertahan mengajar anak-anak pedalaman yang jauh dari akses pendidikan layak.
Namun setelah kewenangan diserahkan ke pemerintah kabupaten dan para guru itu diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu, situasi berubah.
Karena status mereka ditempatkan sebagai operator sekolah dengan formasi tamatan SMA, penghasilan yang diterima kini hanya menyisakan sekitar Rp850.000.
Jumlah yang bahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saja terasa berat, apalagi jika harus tetap mengajar ke wilayah terpencil dengan akses yang tidak mudah.
“Saat ini kondisinya ya seperti itulah. Mereka yang sebelumnya mengajar di sana, dengan kondisi gaji sekarang, tidak akan cukup dan dipastikan tidak akan mau. Kami sedang mencarikan solusi terbaik terhadap hal ini,” ujar Budi Hardiantika.
Ucapan itu seolah menggambarkan bagaimana persoalan pendidikan di daerah marginal kadang terjebak di antara aturan, keterbatasan anggaran, dan realitas hidup yang sulit.
Yang lebih mengejutkan lagi, ketika ditanya mengapa guru ASN dari sekolah induk tidak dilibatkan untuk mengajar di lokal jauh tersebut, Budi mengungkap persoalan lain yang tak kalah pelik.
Menurutnya, banyak guru ASN khawatir kehilangan sertifikasi jika dipindahkan mengajar ke daerah tersebut. Penyebabnya karena jumlah jam belajar mengajar di sekolah marginal tidak mencukupi syarat administrasi untuk perhitungan tunjangan sertifikasi.
“Kami juga sedang bingung terhadap persoalan ini. Karena jika guru ASN yang ada di sekolah induk digeser ke sana, maka jam belajar mengajarnya tidak cukup sehingga sertifikasinya tidak dihitung. Ini yang ditakutkan para guru,” katanya.
Di titik itulah ironi pendidikan di daerah terpencil terasa begitu nyata.
Di satu sisi, ada anak-anak yang hampir enam bulan kehilangan hak belajar. Di sisi lain, ada sistem administrasi yang membuat guru-guru juga berada dalam posisi sulit untuk memilih.
Budi mengatakan, pihaknya kini masih berupaya mencari jalan keluar agar proses belajar mengajar bisa kembali berjalan.
“Makanya solusinya sedang dicari, apakah nantinya bisa menggunakan kebijakan lain seperti SK Bupati,” tuturnya.
Persoalan itu semakin kompleks karena sekolah lokal jauh tersebut berada di dua titik berbeda.
Di Dusun Pengaram terdapat empat ruang lokal yang dibangun sejak zaman Kabupaten Bengkalis, dengan jumlah sekitar 25 siswa. Sementara di Parit Ambai, proses belajar selama ini memanfaatkan gedung posyandu dengan sembilan orang siswa yang belajar di sana.
Kedua lokasi itu pun tidak bisa digabung karena jarak yang cukup jauh dan akses yang terbatas.
Di balik angka-angka itu, ada anak-anak kecil yang setiap hari sebenarnya masih ingin belajar. Ada mata-mata kecil yang masih menyimpan mimpi, meski hari ini mereka harus menunggu tanpa kepastian kapan guru akan kembali datang.
Dan di tengah semua persoalan administrasi, sertifikasi, serta keterbatasan anggaran itu, satu pertanyaan sederhana terus menggantung di udara: sampai kapan anak-anak pedalaman harus menjadi pihak yang paling lama menunggu perhatian?
Kini harapan itu seperti berjalan mundur.
Sungguh miris rasanya ketika dunia pendidikan yang seharusnya menjadi ruang paling adil bagi semua anak bangsa, justru belum mampu sepenuhnya menyentuh mereka yang hidup di lapisan paling bawah.
Padahal anak-anak di Parit Ambai dan Pengaram tidak pernah meminta sekolah mewah. Mereka tidak meminta gedung megah atau fasilitas lengkap. Mereka hanya ingin ada guru yang datang mengajar, agar mimpi mereka tetap hidup.
Karena sesungguhnya, yang paling menyakitkan bukanlah hidup dalam keterbatasan. Tetapi ketika harapan untuk keluar dari keterbatasan itu perlahan ikut menghilang. (R-01)
