Peringatan Keras Kemendagri, Daerah Dilarang Cuma Duduk Saat Inflasi Mengancam
Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir. (ist)
RIAU, SabangMerauke News - Harga pangan bergerak naik perlahan saat inflasi nasional 2026 mulai menunjukkan tekanan signifikan terbaru. Pemerintah daerah diminta bergerak cepat menjaga stabilitas ekonomi masyarakat luas. Pemprov Riau langsung merespons dengan mengikuti rapat koordinasi nasional pengendalian inflasi secara serius.
Rapat digelar secara hibrida dari pusat hingga daerah melalui Riau Command Center Kantor Gubernur, Senin, 27 April 2026. Kegiatan ini dipimpin Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, dengan fokus menjaga harga tetap stabil. Forum tersebut menjadi arena penting untuk membaca arah inflasi sekaligus merancang strategi pengendalian daerah.
Data terbaru menunjukkan inflasi nasional hingga Maret 2026 mencapai angka 0,94 persen. Angka ini masih berada dalam rentang target nasional sebesar 2,5 ± 1 persen. Meski terlihat terkendali, tekanan mulai terasa pada komoditas pangan utama masyarakat.
Analis Kebijakan Ahli Madya Biro Ekonomi Setdaprov Riau, Indrianasari, mengikuti paparan data secara rinci. Ia menilai kondisi ini membutuhkan respons cepat agar daya beli masyarakat tetap terjaga. “Kehadiran dalam rakor ini bentuk komitmen menjaga stabilitas harga pangan,” ujar Indrianasari, Analis Kebijakan Setdaprov Riau.
Sejumlah komoditas mulai menunjukkan pergerakan harga yang perlu dicermati secara intensif. Harga daging sapi tercatat stabil di angka Rp139.053 per kilogram dengan kenaikan tipis mingguan. Meski stabil, tren kenaikan kecil tetap menjadi sinyal yang harus diperhatikan pemerintah daerah.
Minyak goreng merek Minyakita tercatat Rp15.889 per kilogram dengan tren penurunan harga tipis. Harga tersebut masih berada 1,21 persen di atas batas Harga Eceran Tertinggi nasional. Pergerakan ini memberi sedikit ruang napas meski tekanan harga pangan lain mulai terasa.
Sorotan utama justru tertuju pada komoditas beras dan gula yang terus merangkak naik. Harga gula konsumsi tercatat Rp18.320 per kilogram atau 4,69 persen di atas acuan. Beras medium zona 3 mencapai Rp17.497 per kilogram dengan selisih tinggi dari batas harga.
Beras premium bahkan menyentuh Rp19.964 per kilogram atau 26,35 persen di atas HET. Lonjakan ini menjadi perhatian serius karena beras merupakan kebutuhan pokok utama masyarakat luas. Kenaikan harga beras berpotensi langsung menekan daya beli jika tidak segera dikendalikan.
Pemprov Riau memperkuat koordinasi lintas sektor guna memastikan distribusi pangan berjalan lancar. Langkah ini dilakukan agar pasokan tetap tersedia dan tidak terjadi kelangkaan di pasar tradisional. Upaya ini juga penting untuk mencegah spekulasi harga yang merugikan masyarakat luas.
Indrianasari menegaskan bahwa pemantauan rutin menjadi kunci dalam membaca pergerakan harga harian. Langkah cepat akan dilakukan jika ditemukan lonjakan signifikan pada komoditas tertentu. “Intervensi pasar siap dilakukan untuk menjaga keseimbangan harga,” ujar Indrianasari.
Sementara itu, Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, memaparkan kondisi nasional. Ia menyebut 13 provinsi mengalami kenaikan indeks perkembangan harga pada pekan keempat April. Sebanyak 25 provinsi lainnya justru mencatat penurunan sehingga kondisi nasional masih bervariasi.
Komoditas cabai rawit, bawang merah, dan daging ayam menjadi penyumbang utama kenaikan harga. Kenaikan tertinggi terjadi di Gorontalo dengan perubahan indeks mencapai 2,71 persen. “Daerah harus waspada agar kenaikan tidak berlanjut pada bulan berikutnya,” ujar Ateng Hartono.
Kenaikan juga terlihat di Sulawesi Utara dengan angka 2,42 persen akibat komoditas serupa. Maluku Utara mencatat kenaikan 1,62 persen dengan tekanan harga cabai dan ayam ras. Wilayah lain seperti Sulawesi Tengah dan Barat juga mengalami kenaikan meski lebih rendah.
Pada tingkat kabupaten dan kota, kenaikan harga lebih tajam terjadi di beberapa wilayah tertentu. Kabupaten Tolikara mencatat kenaikan tertinggi dengan indeks mencapai 4,79 persen. Lonjakan juga terjadi di Halmahera Utara, Supiori, hingga Minahasa Tenggara dengan angka tinggi.
Data ini menunjukkan fluktuasi harga masih terjadi secara tidak merata antarwilayah Indonesia. Beberapa daerah mengalami lonjakan tajam sementara lainnya justru mengalami penurunan harga. Kondisi ini menuntut respons berbeda sesuai karakteristik wilayah masing-masing daerah.
Tomsi Tohir menyampaikan kritik keras terhadap kinerja sejumlah pemerintah daerah. Ia menyoroti 321 daerah yang belum melakukan langkah konkret dalam pengendalian inflasi hingga saat ini. “Jangan hanya hadir rapat tetapi tidak turun ke pasar,” ujar Tomsi Tohir.
Tomsi menegaskan bahwa kehadiran dalam rapat tidak akan berdampak tanpa aksi nyata di lapangan. Pemerintah daerah diminta aktif melakukan inspeksi pasar dan memastikan distribusi berjalan lancar. Langkah konkret menjadi syarat utama agar inflasi tidak terus menekan ekonomi masyarakat.
Kemendagri juga mengingatkan enam langkah penting dalam pengendalian inflasi daerah secara konsisten. Operasi pasar murah menjadi salah satu strategi untuk menekan harga komoditas penting. Selain itu, inspeksi distributor diperlukan agar tidak terjadi penimbunan barang di lapangan.
Kerja sama antardaerah juga didorong guna menjaga pasokan tetap stabil sepanjang waktu. Program menanam pangan mandiri menjadi solusi jangka panjang untuk menghadapi tekanan harga global. Penggunaan anggaran darurat serta subsidi transportasi juga menjadi bagian dari strategi pengendalian inflasi.
Data pengendalian inflasi terus dipantau setiap minggu melalui laporan dari daerah ke pusat. Inspektorat daerah ikut memantau langkah nyata yang dilakukan dalam menekan kenaikan harga. Pendataan ini menjadi dasar evaluasi untuk memastikan setiap daerah bergerak aktif.
Ateng Hartono juga menyoroti tren kenaikan harga beras dalam beberapa bulan terakhir. Jumlah daerah yang mengalami kenaikan harga beras terus meningkat sejak awal tahun. “Jumlah daerah terdampak kini mencapai 109 wilayah dari sebelumnya 72 wilayah,” ujar Ateng Hartono.
Selain beras, emas perhiasan dan daging ayam juga memberi kontribusi terhadap inflasi nasional. Pergerakan harga ini menunjukkan bahwa tekanan inflasi tidak hanya berasal dari satu komoditas saja. Kombinasi berbagai faktor membuat pengendalian inflasi menjadi tantangan kompleks bagi pemerintah.
Pemprov Riau menegaskan komitmen untuk menjaga stabilitas ekonomi melalui langkah konkret berkelanjutan. Koordinasi intensif dengan pemerintah pusat dan daerah lain terus diperkuat setiap waktu. Langkah ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat tetap stabil sepanjang tahun.
Situasi inflasi saat ini masih terkendali, namun menyimpan potensi tekanan pada komoditas utama. Kenaikan harga beras dan gula menjadi sinyal yang harus diantisipasi sejak dini. Respons cepat dan terukur menjadi kunci agar kondisi tidak berkembang menjadi krisis ekonomi. R-02
