Kemenkes Catat 650 Ribu Pasien Katarak Berakhir Dengan Kebutaan Sepanjang 2025
Ilustrasi pasien lansia penderita katarak. (ist)
KALTENG, SabangMerauke News - Gelombang kasus kebutaan akibat katarak melonjak tajam dan mengancam produktivitas nasional sepanjang 2025. Kementerian Kesehatan mencatat sekitar 600 ribu hingga 650 ribu kasus terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Fenomena ini menjadi alarm serius karena mayoritas menyerang kelompok usia lanjut yang rentan kehilangan peran sosial.
Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono, menilai katarak tidak sekadar masalah medis biasa. Gangguan ini merampas kemampuan melihat sekaligus menggerus kontribusi individu dalam kehidupan sehari-hari. Dampaknya terasa luas karena berhubungan langsung dengan kualitas hidup dan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Jika tidak ditangani, yang hilang bukan hanya penglihatan, tetapi juga peran sosial dan produktivitas,” ujar Dante Saksono Harbuwono, Wakil Menteri Kesehatan, ketika membuka Bakti Sosial Operasi Katarak di Rumah Jabatan Bupati Kapuas, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Jumat, 24 April 2026.
Pernyataan ini menegaskan katarak sebagai ancaman multidimensi yang menyentuh aspek kesehatan dan sosial.
Masalah ini terus membesar seiring peningkatan populasi usia lanjut di Indonesia.
Data Kementerian Kesehatan menunjukkan katarak menjadi penyebab utama kebutaan pada usia di atas 50 tahun. Kontribusinya mencapai 81,2 persen dari total kasus kebutaan yang terjadi pada kelompok usia tersebut. Angka ini menggambarkan dominasi katarak sebagai penyakit mata paling berbahaya dalam skala nasional.
Temuan lain muncul dari program Cek Kesehatan Gratis periode 2025 hingga 2026 yang menjangkau jutaan warga. Dari 23,35 juta orang yang diperiksa, sebanyak 2,95 juta mengalami berbagai gangguan kesehatan mata. Hasil ini memperlihatkan skala persoalan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan perkiraan sebelumnya.
Dante menjelaskan bahwa penderita katarak kehilangan sebagian besar akses informasi dari indra penglihatan. Sekitar 80 persen informasi harian biasanya diterima melalui mata yang kini terganggu secara signifikan. Kondisi tersebut membuat aktivitas sederhana menjadi sulit dan mempersempit ruang gerak penderita.
“Dunia yang sebelumnya jelas perlahan menjadi buram dan mengurangi kualitas hidup penderita,” kata Dante. Pernyataan ini menggambarkan perubahan drastis yang dialami penderita dalam kehidupan sehari-hari mereka. Gangguan ini berlangsung perlahan, namun berdampak besar terhadap kesejahteraan psikologis.
Untuk menekan angka kebutaan, pemerintah menjalankan strategi terintegrasi melalui berbagai program nasional kesehatan. Salah satunya memasukkan skrining mata dalam program Cek Kesehatan Gratis yang diperluas pada 2026. Langkah ini bertujuan mendeteksi dini gangguan penglihatan sebelum berkembang menjadi kondisi lebih parah.
Selain itu, layanan operasi katarak dijamin sepenuhnya melalui program Jaminan Kesehatan Nasional yang berlaku luas. Kebijakan ini memberi akses lebih besar bagi masyarakat untuk mendapatkan penanganan medis tanpa beban biaya berat. Operasi menjadi solusi utama karena mampu mengembalikan penglihatan dalam waktu relatif singkat.
Pemerintah juga menggandeng lembaga internasional untuk memperluas jangkauan layanan kesehatan mata masyarakat. Kerja sama dilakukan dengan Noor Dubai Foundation serta Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia. Kolaborasi ini menghadirkan program operasi gratis bagi ratusan pasien di berbagai daerah prioritas.
Program tersebut menargetkan 500 pasien selama periode Januari hingga Mei 2026 di tiga wilayah utama. Kalimantan Tengah mendapat alokasi 200 pasien, sedangkan Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur masing-masing 150 pasien. Distribusi ini disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan akses layanan kesehatan di daerah tersebut.
Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Indonesia dan ASEAN Abdulla Salem Obaid AlDhaheri menilai kerja sama ini penting. Ia menegaskan layanan kesehatan memiliki peran besar dalam menjaga martabat manusia dan pembangunan berkelanjutan. Kolaborasi lintas negara menjadi kunci memperluas akses layanan bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Layanan kesehatan menjadi fondasi penting bagi martabat manusia dan pembangunan berkelanjutan,” ujar Abdulla Salem Obaid AlDhaheri. Pernyataan ini memperkuat posisi kesehatan sebagai pilar utama dalam pembangunan jangka panjang. Kerja sama internasional juga menunjukkan solidaritas global dalam menghadapi masalah kesehatan.
Program operasi katarak ini sepenuhnya melibatkan tenaga medis dalam negeri yang memiliki kompetensi tinggi. Dokter spesialis mata Indonesia menjalankan seluruh prosedur dengan standar medis yang terjaga ketat. Langkah ini sekaligus memperkuat kapasitas nasional dalam memberikan layanan kesehatan berkualitas.
Di tingkat daerah, program ini mendapat sambutan positif dari pemerintah dan masyarakat setempat. Bupati Kapuas Muhamad Wiyanto menyebut biaya operasi mandiri bisa mencapai Rp10 juta per mata. Program gratis ini memberikan harapan besar bagi warga yang sebelumnya kesulitan mengakses layanan kesehatan.
“Program ini sangat membantu karena biaya operasi mandiri cukup tinggi bagi masyarakat,” ujar Muhamad Wiyanto. Jumlah peserta juga meningkat dari sekitar 150 orang pada tahun sebelumnya menjadi 200 pasien tahun ini. Peningkatan ini menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan operasi katarak.
Pemerintah juga menetapkan target jangka panjang melalui Peta Jalan Kesehatan Penglihatan periode 2025 hingga 2030. Target tersebut mencakup minimal 60 persen penderita katarak mendapatkan tindakan operasi dengan hasil optimal. Upaya ini diharapkan mampu menekan angka kebutaan secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan.
Hingga 2025, kapasitas operasi nasional telah mencapai 634.642 pasien atau sekitar 92 persen dari target. Capaian ini menunjukkan kesiapan sistem kesehatan dalam menangani kasus katarak secara masif. Namun tantangan tetap besar karena jumlah penderita terus bertambah setiap tahun.
Krisis katarak menjadi pengingat pentingnya deteksi dini dan akses layanan kesehatan merata di seluruh daerah. Masalah ini tidak hanya menyangkut kesehatan individu, tetapi juga berdampak pada produktivitas nasional. Tanpa penanganan serius, Indonesia berpotensi menghadapi beban sosial dan ekonomi yang semakin berat. R-02
