Amarah JK Meledak ke Termul, Singgung Jasanya Jadikan Jokowi Presiden
Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK). Foto: Dok SM News
JAKARTA, SabangMerauke News - Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) mengeluarkan kekesalannya atas tuduhan Rismon Sianipar yang menyebut dirinya mendanai polemik ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). Pernyataan keras ini disampaikan JK di tengah ramainya isu yang dinilai semakin melebar dan menyeret banyak tokoh nasional.
Dalam keterangannya di Jakarta Selatan, Sabtu (18/4/2026), JK menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar dan membuatnya geram. Ia menilai narasi yang berkembang justru menjadi pengalihan isu yang memperkeruh suasana. Menurutnya, tudingan bahwa dirinya memberikan dana hingga Rp5 miliar sama sekali tidak masuk akal.
JK secara tegas membantah pernah mengenal apalagi bertemu dengan pihak yang menuduhnya. Ia bahkan mengaku memiliki bukti percakapan yang menunjukkan dirinya tidak terlibat dalam isu tersebut. “Mana saya kasih Rp5 miliar? Ketemu saja tidak tahu, kenal pun tidak,” ujarnya.
Lebih jauh, JK mengungkapkan bahwa dirinya beberapa kali dihubungi oleh Rismon Sianipar dan Roy Suryo. Namun, ia memilih untuk tidak merespons ajakan komunikasi tersebut. Alasannya, JK ingin menjaga posisi netral di tengah polemik yang sedang berkembang terkait isu ijazah Jokowi.
Menurut JK, polemik ini sudah berlangsung terlalu lama dan semakin meluas hingga menyeret nama-nama tokoh lain. Ia menyebut sejumlah figur publik ikut disebut dalam berbagai tudingan tanpa dasar yang jelas. Hal ini, menurutnya, justru memperkeruh keadaan dan menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.
Dalam nada kesal, JK menilai isu ini sengaja digiring untuk menciptakan kegaduhan. Ia menyebut berbagai tuduhan yang dialamatkan kepada dirinya dan tokoh lain sebagai bentuk pengalihan yang tidak produktif. “Ditambah-tambah terus, dituduh ini, dituduh itu. Ini tidak sehat,” katanya.
Tak hanya membantah tuduhan, JK juga mengungkap peran pentingnya dalam perjalanan politik Jokowi. Ia menyatakan bahwa dirinya memiliki kontribusi besar dalam membawa Jokowi dari level daerah hingga ke panggung nasional. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas narasi yang dianggapnya tidak adil.
JK menjelaskan bahwa dirinya termasuk pihak yang memperkenalkan Jokowi ke Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, saat pencalonan kepala daerah di DKI Jakarta. Ia menyebut langkah tersebut sebagai salah satu titik awal karier politik Jokowi di tingkat nasional.
Menurut JK, perannya tidak berhenti di situ. Ia juga menyinggung proses pencalonan Jokowi sebagai presiden. Dalam keterangannya, JK menyebut bahwa keputusannya untuk maju sebagai calon wakil presiden menjadi faktor penting dalam pencalonan tersebut.
Ia mengungkapkan bahwa Megawati menginginkan dirinya mendampingi Jokowi karena dianggap lebih berpengalaman. Bahkan, JK mengaku sempat ragu menerima tawaran tersebut karena berencana kembali ke kampung halamannya di Makassar. Namun, permintaan tersebut akhirnya ia terima demi kepentingan yang lebih besar.
“Bukan saya yang minta, tapi diminta untuk mendampingi karena dianggap lebih berpengalaman,” ujar JK. Ia menegaskan bahwa kehadirannya saat itu bertujuan untuk memberikan bimbingan dalam menjalankan pemerintahan.
Di tengah polemik yang terus berkembang, JK juga memberikan pandangan terkait isu ijazah Jokowi yang kembali mencuat. Ia meminta agar persoalan tersebut diselesaikan secara terbuka agar tidak terus menjadi bahan perdebatan di masyarakat.
JK bahkan secara langsung menyarankan Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya guna mengakhiri polemik yang berkepanjangan. Menurutnya, langkah sederhana tersebut dapat meredam spekulasi dan menghentikan konflik yang terjadi di ruang publik.
“Saya yakin itu asli, jadi kenapa tidak diperlihatkan saja?” kata JK. Ia menilai keterbukaan menjadi kunci untuk menghindari perpecahan di tengah masyarakat.
Lebih lanjut, JK mengkhawatirkan dampak sosial dari polemik ini. Ia menilai perdebatan yang terus berlarut-larut justru memicu konflik horizontal di masyarakat. Menurutnya, kondisi ini tidak sehat bagi kehidupan demokrasi di Indonesia.
Ia juga menyinggung bagaimana masyarakat kini terbelah akibat isu yang belum tentu memiliki dasar kuat. Perdebatan di media sosial, menurut JK, semakin memperuncing perbedaan pandangan dan memicu saling serang antarwarga.
Karena itu, JK berharap semua pihak dapat menahan diri dan tidak memperkeruh suasana. Ia mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas nasional serta tidak mudah terprovokasi oleh isu yang belum terverifikasi kebenarannya.
Di akhir pernyataannya, JK menegaskan kembali bahwa dirinya tidak terlibat dalam pendanaan atau skenario apa pun terkait polemik ijazah Jokowi. Ia meminta agar tuduhan tersebut dihentikan dan tidak lagi disebarkan tanpa bukti yang jelas.
Isu ini, menurut JK, seharusnya diselesaikan secara rasional dan tidak dijadikan alat untuk kepentingan tertentu. Ia berharap publik dapat lebih bijak dalam menyikapi informasi yang beredar. (R-05)
