MANILA, SabangMerauke News - Filipina pada Senin (13/4/2026) menuduh nelayan China menuangkan sianida ke perairan di Kepulauan Spratly, sebuah kawasan rawan konflik di Laut China Selatan yang selama ini kerap menjadi lokasi bentrokan dengan kapal-kapal China. Tuduhan serius ini tidak hanya menambah panas sengketa wilayah antara Manila dan Beijing, tetapi juga memunculkan kekhawatiran baru terkait kerusakan lingkungan laut dan keselamatan personel militer di kawasan tersebut.

Pemerintah Filipina melalui Dewan Keamanan Nasional (NSC) menyebut praktik peracunan itu diduga telah berlangsung sejak tahun lalu, terutama di sekitar Second Thomas Shoal—yang oleh Filipina dikenal sebagai Ayungin Shoal. Wilayah ini merupakan bagian strategis dari Kepulauan Spratly, jalur pelayaran penting yang kaya sumber daya alam, sekaligus menjadi titik sensitif dalam konflik klaim teritorial di Laut China Selatan.

Asisten Direktur Jenderal NSC Filipina, Cornelio Valencia, menyatakan bahwa penggunaan sianida bukan sekadar pelanggaran lingkungan, tetapi dapat dikategorikan sebagai tindakan sabotase. Menurutnya, racun tersebut diduga sengaja digunakan untuk memusnahkan populasi ikan lokal, yang selama ini menjadi sumber makanan penting bagi personel militer Filipina yang bertugas di wilayah tersebut.

“Penggunaan sianida di Ayungin Shoal merupakan bentuk tindakan sabotase yang bertujuan membunuh populasi ikan lokal, sehingga menghilangkan sumber makanan vital bagi personel angkatan laut,” ujar Valencia dalam konferensi pers.

Lebih jauh, ia menegaskan bahwa dampak sianida tidak hanya terbatas pada ekosistem laut. Zat beracun tersebut juga berpotensi membahayakan kesehatan prajurit Filipina, baik melalui kontak langsung dengan air yang terkontaminasi maupun dari konsumsi ikan yang tercemar. Sianida dikenal sebagai racun mematikan yang dapat merusak sistem saraf dan organ vital manusia dalam waktu singkat.

Kekhawatiran lain yang tak kalah serius adalah potensi kerusakan terumbu karang. Valencia memperingatkan bahwa penggunaan sianida dapat menghancurkan struktur karang yang menjadi fondasi ekosistem laut. Jika kerusakan terus berlanjut, hal ini bahkan bisa mengancam stabilitas struktur BRP Sierra Madre—kapal perang peninggalan Perang Dunia II yang sengaja dikandaskan Filipina di kawasan tersebut sejak 1999 untuk memperkuat klaim teritorialnya.

Di sisi lain, Angkatan Laut Filipina mengklaim memiliki bukti awal terkait tuduhan tersebut. Juru bicara Angkatan Laut, Laksamana Muda Roy Vincent Trinidad, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyita sedikitnya 10 botol sianida dari perahu nelayan China dalam beberapa operasi terpisah sepanjang 2025, tepatnya pada Februari, Juli, dan Oktober.

Tak hanya itu, personel Filipina juga dilaporkan kembali mengamati aktivitas mencurigakan dari kapal kecil China di sekitar perairan shoal tersebut pada bulan lalu. Hasil pengujian air yang dilakukan kemudian disebut menunjukkan adanya kandungan sianida, memperkuat dugaan praktik peracunan yang sistematis.

Meski demikian, Trinidad memastikan bahwa hingga saat ini tidak ada personel Filipina yang dinyatakan positif terpapar sianida. Namun, ia menegaskan bahwa risiko tetap tinggi, terutama jika aktivitas tersebut terus berlanjut tanpa pengawasan ketat.

Filipina juga menuding bahwa sejumlah kapal nelayan yang terlibat memiliki keterkaitan dengan militer China. Tuduhan ini memperkuat narasi bahwa aktivitas di wilayah sengketa tersebut bukan semata kegiatan ekonomi, melainkan bagian dari strategi yang lebih luas dalam mempertahankan klaim teritorial Beijing.

Namun, pemerintah China dengan tegas membantah seluruh tuduhan tersebut. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menyebut pernyataan Filipina sebagai sesuatu yang tidak masuk akal.

“Pernyataan tersebut sepenuhnya tidak dapat dipercaya dan bahkan tidak layak untuk dibantah,” ujarnya dalam pengarahan pers rutin.

China juga balik menuding Filipina telah mengganggu aktivitas nelayan mereka yang disebut melakukan penangkapan ikan secara normal. Beijing mengklaim bahwa kapal-kapal Filipina kerap melakukan tindakan yang merugikan nelayan China, termasuk merampas perbekalan mereka.

Ketegangan antara kedua negara di Laut China Selatan memang telah berlangsung lama. China mengklaim hampir seluruh wilayah tersebut melalui “nine-dash line”, meskipun putusan arbitrase internasional pada 2016 menyatakan klaim tersebut tidak memiliki dasar hukum. Filipina sendiri termasuk salah satu negara yang paling vokal menentang klaim tersebut.

Insiden di Kepulauan Spratly bukanlah yang pertama. Pada Juni 2024, ketegangan sempat memuncak ketika personel penjaga pantai China dilaporkan menaiki kapal Angkatan Laut Filipina dengan membawa senjata tajam seperti pisau, tongkat, dan kapak. Peristiwa itu memicu kecaman internasional dan meningkatkan kekhawatiran akan eskalasi konflik terbuka di kawasan.

Sebagai langkah lanjutan, NSC Filipina berencana menyerahkan laporan resmi kepada Kementerian Luar Negeri dalam waktu dekat. Laporan tersebut berpotensi menjadi dasar pengajuan protes diplomatik terhadap China di forum internasional.

Selain jalur diplomasi, pemerintah Filipina juga mengambil langkah konkret di lapangan. Angkatan laut dan penjaga pantai diperintahkan untuk meningkatkan patroli di sekitar Kepulauan Spratly guna mencegah kerusakan lingkungan lebih lanjut serta memastikan keamanan personel yang bertugas.

Situasi ini menambah kompleksitas konflik di Laut China Selatan, yang tidak hanya melibatkan isu kedaulatan, tetapi juga perlindungan lingkungan dan keamanan manusia. Tuduhan penggunaan sianida, jika terbukti, dapat menjadi pelanggaran serius terhadap hukum internasional, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan ekosistem laut.

Dengan meningkatnya tensi antara Filipina dan China, perhatian dunia kini kembali tertuju pada kawasan strategis tersebut. Laut China Selatan bukan hanya penting bagi negara-negara yang berbatasan langsung, tetapi juga bagi stabilitas perdagangan global, mengingat sebagian besar jalur pelayaran internasional melintasi wilayah ini.

Apakah tuduhan ini akan memicu eskalasi baru atau justru membuka ruang dialog, masih menjadi tanda tanya. Yang jelas, isu ini mempertegas bahwa konflik di Laut China Selatan kini memasuki dimensi yang lebih luas—tidak hanya soal wilayah, tetapi juga keberlanjutan lingkungan dan keselamatan manusia. (R-05)